Kualitas Demokrasi Sulsel pada Aspek Kebebasan Sipil Menurun

MAKASSAR — Lembaga Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi Selatan menilai kualitas Demokrasi Sulsel pada aspek kebebasan sipil menurun. Hingga tahun 2016 terdapat 10 indikator kinerja demokrasi yang berkategori buruk.

“Kualitas demokrasi dapat dilihat dari Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI. IDI adalah cerminan situasi demokrasi di Indonesia,” papar Direktur Kopel Sulsel Herman Kajang saat rilis Catatan Akhir Tahun di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu.

Menurutnya, IDI sebagai alat ukur perkembangan demokrasi yang khas, dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. Disusun secara cermat berdasarkan kejadian (evidence based), sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi atas realitas yang terjadi.

Untuk tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni baik (indeks diatas 80), sedang (indeks 60-80), dan buruk (indeks dibawah 60). Penilaian tersebut dilihat dari tiga aspek, yakni aspek kebebasan sipil, aspek Hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi.

Berdasarkan data yang dihimpun, kata dia, IDI Sulsel sejak tahun 2013-2016 berada pada kategori sedang dengan nilai indeks antara 60-80 poin. Nilai indeks tersebut berfluktuatif, antara lain 65,2 pada 2013 dan meningkat 75,3 pada 2014, selanjutnya menurun 67,9 pada 2015, dan kembali naik 68,53 pada 2016, tetapi masih lebih rendah dari tahun 2014.

Dilihat dari perkembangan nilai indeks aspeknya, kata Herman menjelaskan, untuk aspek kebebasan sipil, Sulsel pernah berada pada kategori baik yakni tahun 2013 dan 2014, namun turun tahun 2015 dan 2016 pada kategori sedang.

Untuk aspek lembaga demokrasi, Sulsel berada pada kategori sedang sejak 2013-2016. Sementara aspek Hak-hak politik, Sulsel pernah mendapat kategori buruk tahun 2013 dan meningkat menjadi kategori sedang pada 2014-2016.

Lihat juga...