Mahasiswa Eropa Belajar Pengelolaan Sawit di Indonesia

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri RI, menyediakan beasiswa kursus bagi mahasiswa asal Eropa untuk mempelajari pengelolaan sawit lestari di Tanah Air, untuk menunjukkan upaya Indonesia menangani isu keberlanjutan industri sawit.

Bekerja sama dengan beberapa universitas, program ini memfasilitasi 15 mahasiswa Eropa pembelajaran selama satu minggu di Institut Pertanian Bogor (IPB) dilanjutkan praktik di rumah-rumah para petani sawit di Jambi.

“Selama observasi itu, mereka bebas bertanya kepada para petani dan pihak pabrik, pada akhirnya mereka tahu memang ada masalah (pengelolaan) kelapa sawit, tetapi kita sedang menangani itu,” ujar Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kemlu, Siswo Pramono di Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Baca: PASPI: Sawit Ancam Industri Minyak Nabati Eropa

Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar dunia, Indonesia memiliki kepentingan untuk memastikan aspek kelestarian dalam industri sawit.

Total pendapatan 20 miliar dolar AS per tahun dari industri sawit, 40 persen di antaranya berasal dari para petani kecil. Selain edukasi, Kemlu juga bekerja sama dengan Universitas Gttingen, Universitas Jambi, Universitas Tadulako dan Institut Pertanian Bogor untuk melakukan kajian-kajian transformasi lahan dari hutan menjadi perkebunan, intensifikasi pertanian sehingga produktivitas kelapa sawit bisa meningkat tanpa memperlebar lahan.

Hal itu dapat dilakukan dengan metode manajemen perkebunan sawit yang lebih bagus, cara pemeliharaan yang tidak mengganggu lingkungan, metode bibit yang lebih bagus dan rekayasa genetika untuk menghasilkan bibit yang bagus serta tidak melakukan pembakaran untuk pembukaan lahan.

Siswo mengatakan, petani kecil menghasilkan hanya 1-2 ton kelapa sawit per hektare, sementara perusahaan perkebunan dapat menghasilkan 5-6 ton kelapa sawit. Jadi, jika petani kecil bisa meningkatkan produktivitas sama dengan perusahaan itu, maka kesejahteraan petani kecil akan naik.

Dengan demikian, pengentasan kemisikinan dan perlindungan lingkungan dapat terwujud karena hanya pengelolaan kelapa sawit yang ramah lingkungan yang dapat bertahan ke depan.

Kemlu juga menjajaki kerja sama bidang teknologi perkayuan dengan Italia. Prospek dari kerja sama ini yakni pengolahan kayu dari penebangan sawit menjadi furnitur yang diharapkan bisa menjadi komoditas potensial untuk diekspor ke Eropa.

“Jadi, misi kami dari seluruh kerja sama ini adalah daripada saling teriak ayo kerja sama saja. Yang penting kan mau menyelamatkan hutan Indonesia, itu tidak bisa dilakukan dengan pertengkaran, tetapi dengan kerja sama,” tutur Siswo.

Isu kampanye hitam atas sawit sempat berkembang pascaparlemen Eropa menerbitkan Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests yang disampaikan di Starssbourg, Prancis pada 4 April 2017.

Dalam laporan itu disebutkan, bahwa sawit adalah komoditas yang sangat berkaitan dengan deforestasi, korupsi, eksploitasi pekerja anak, dan penghilangan hak masyarakat adat. Tudingan ini secara tegas ditolak oleh Indonesia sebagai penghinaan yang sangat tidak relevan.

Namun di tengah isu tersebut, nilai ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Eropa meningkat 38 persen selama Januari-Agustus 2017 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guerend beberapa waktu lalu menegaskan, hingga saat ini sawit masih menjadi komoditas perdagangan utama Indonesia dan Eropa di mana Eropa menempati peringkat kedua importir minyak kelapa sawit Indonesia setelah India. Tarif ekspor minyak kelapa sawit ke Eropa pun disebutnya sangat rendah berkisar 0-4 persen.

Ia menegaskan, Uni Eropa tidak menerapkan hambatan perdagangan maupun peraturan untuk melarang minyak kelapa sawit. “Kampanye ‘palm oil-free‘ adalah inisiatif perusahaan-perusahaan Eropa untuk tujuan pemasaran karena saat ini masyarakat Eropa semakin memperhatikan prinsip keberlanjutan atas produk yang mereka konsumsi,” tutur Dubes Guerend. (Ant)

Lihat juga...