Majdi Ingatkan Penggunaan DIPA Tepat Sasaran

MATARAM – Penggunaan dan pemanfaatan dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) oleh seluruh Kepala Daerah kabupaten/kota dan satuan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diharapkan bisa tepat sasaran dan bisa memberikan rasa keadilan dalam pemanfaatan bagi masyarakat.

“Kepada kepala daerah kabupaten/kota maupun kepala satuan kerja, supaya dalam penggunaan dana DIPA melalui berbagai program pembangunan harus dipastikan bisa tepat sasaran dan dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat,” kata Gubernur NTB, Zainul Majdi di Mataram, Jumat (15/12/2017).

Menurut Majdi, kesalahan penggunaan anggaran dari tahun sebelumnya harus bisa dijadikan sebagai pembelajaran dan bahan evaluasi untuk lebih hati-hati dan cermat dalam penggunaan anggaran tahun 2018.

Lanjut Majdi, jangan sampai uang yang besar, jumlahnya secara angka tertulis dalam dokumen, tetapi tidak dapat tersentuh kemanfaatannya oleh masyarakat. Hanya tersimpan di institusi keuangan, seperti bank.

“Seluruh pemangku kebijakan agar amanah dalam melaksakan program pembangunan dan memastikan jumlah yang besar itu bisa kembali dalam bentuk program yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelas Majdi.

Dalam kesempatan tersebut Majdi juga menekankan pentingnya sinergi, konsistensi dan sikap konsekuen dalam menjalankan anggaran, mengingat pemerintahan adalah sistem yang terintegrasi, mulai dari pusat ke daerah, termasuk hingga ke ujung tombak pemerintahan di desa.

Dalam menjalankan APBD 2018, penyelenggara pemerintahan khususnya bupati/walikota juga diimbau untuk terus memantau, menyisir dan mengevaluasi keseluruhan item, guna terpenuhi kriteria tujuan APBD 2018, yakni menjadi instrumen pertumbuhan yang berkeadilan.

“Jika dilihat dari jumlah dana pembangunan yang dialokasikan bagi NTB dalam APBD 2018, yang nilainya mencapai Rp23,43 triliun, ditambah komponen yang berasal dari PAD bisa mencapai 6 triliun. Ini artinya, kurang lebih total dana pembangunan NTB mencapai Rp30 triliun,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Majdi juga kembali mengingatkan pesan Presiden Jokowi, bahwa dalam menggunakan anggaran, Bupati Walikota maupun Satker agar mengalokasikan dana yang signifikan bagi sektor prioritas dan agar menjalankan program padat karya pada penggunaan Dana Desa, guna menyerap pekerja dan mengurangi pengangguran.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan NTB Taukhid memaparkan bahwa sesuai amanat Konstitusi, Pemerintah dan DPR telah menyepakati APBN 2018 yang telah ditetapkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2017 yang mencakup Belanja Negara sebesar Rp2220,7 triliun, pendapatan negara sebesar Rp1894,7 triliun dan pembiayaan anggaran sebesar Rp325,9 triliun.

Bagian dari Belanja Negara Tahun 2018 yang akan direalisasikan di NTB mencapai 23,45 triliun meliputi belanja untuk satuan kerja Kementerian Negara dan Lembaga sebesar Rp8,101 triliun.

Dana transfer daerah sebesar Rp15,357 triliun, termasuk dana desa. Dana desa tahun 2018 untuk desa-desa di NTB dialokasikan sebesar Rp0,983 trilun, meningkat 13,66 persen dari alokasi APBN 2017 yang hanya Rp0,865 triliun.

Lihat juga...