Marniati, Sepuluh Tahun Buruh Migran Tanpa Gajian

LOMBOK – Kondisi ekonomi dan tidak ada pekerjaan, hampir menjadi alasan sebagian besar masyarakat yang berangkat bekerja ke luar negeri sebagai Buruh Migran (BM) dengan harapan bisa memperbaiki kehidupan dan perekonomian keluarga.

Alasan itu pula yang mendorong Marniati (36), asal Kelurahan Gegutu, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Nusa Tenggara Barat (NTB) berangkat bekerja ke luar negeri sebagai BM.

“Menikah pada umur 20 tahunan, kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan, ditambah suami yang bekerja hanya sebagai tukang ojek dan harus menghidupi dua orang anak, jelas tidak mencukupi memenuhi kebutuhan keluarga,” cerita Marniati mengenang pengalaman pahitnya sebagai BM kepada Cendana News, Selasa (26/12/2017).

Karena alasan itulah, berbekal tekad memperbaiki ekonomi keluarga, Masniati meminta izin kepada suami untuk bekerja sebagai BM melalui salah satu Perusahaan Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) untuk berangkat ke Jeddah.

Dari sinilah, pengalaman pahit Marniati sebagai BM dimulai. Selama proses penampungan di Jakarta yang awalnya dijanjikan satu bulan ternyata sampai tiga bulan.

Setelah ditampung selama tiga bulan di Jakarta, Marniati bersama BM lain kemudian langsung diberangkatkan ke Jeddah menggunakan pesawat dan langsung bekerja sebagai PRT pada salah satu majikan.

“Selama bekerja sebagai PRT, meski tidak diperlakukan kasar oleh majikan, tapi saya harus bekerja hampir seharian penuh. Mencuci dan memasak dan baru istirahat jam 03.00 sore sampai Magrib waktu Jeddah,” katanya.

Setelah satu bulan dirinya bekerja, dirinya meminta gaji kepada majikan, tapi tidak diberikan dan dijanjikan akan diberikan saat pulang ke Indonesia. Jawaban sama juga didapatkan saat meminta gaji pada bulan berikutnya.

Hingga selama dua tahun bekerja tanpa mendapatkan gaji, dirinya sempat berencana melarikan diri dengan cara melompat melalui jendela, tapi semua jendela dikunci, sehingga niat melarikan diri tidak jadi dilakukan dan tetap bekerja tanpa gaji.

Sementara untuk menelepon keluarga di Lombok maupun agen PJTKI yang memberangkatkan juga tidak bisa dilakukan, karena dirinya tidak diberikan izin oleh majikan.

“Waktu itu sempat mau menelepon agen PJTKI yang memberangkatkan untuk melaporkan perlakuan majikan tempat bekerja, tapi tidak bisa, karena tidak diberikan majikan,” katanya.

Sampai akhirnya setelah sebelas tahun bekerja, Marniati minta untuk dipulangkan kepada majikan dan kembali meminta gaji yang belum diberikan selama 11 tahun bekerja, sesuai besaran yang tertera dalam perjanjian antara dirinya dengan PJTKI sebelum berangkat, yaitu 600 real.

Tapi oleh majikan, gaji yang diberikan hanya selama satu tahun bekerja, yaitu senilai 20 juta dalam mata uang Indonesia.

Kini setelah kembali pulang ke Indonesia, dirinya didampingi LSM Solidaritas Perempuan (SP) Mataram, melaporkan majikan tempat bekerja, termasuk PJTKI yang memberangkatkan dan berharap gaji selam 10 tahun bekerja bisa dibayarkan.

Sebelumnya, SP Mataram menilai, kebijakan pemerintah memberlakukan moratorium pengiriman Buruh Migran (BM) khususnya pekerja rumah tangga (PRT) ke sejumlah negara Timur Tengah dinilai bukan solusi atas maraknya praktik kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang selama ini menimpa BM selama bekerja di luar negeri.

“Moratorium BM justru semakin membuka peluang besar terjadinya praktik TPPO di tengah masyarakat dengan berbagai modus,” kata Ketua Solidaritas Perempuan Mataram, Eli Sukemi.

Menurutnya, berdasarkan pengalaman di NTB, justru setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri (Kepmen) 260 tahun 2015, banyak sekali masyarakat yang berangkat sebagai BM melalui jalur non prosedural, karena dorongan kondisi ekonomi keluarga.

Sebab kebijakan dikeluarkan pemerintah terkait moratorium BM terutama BM perempuan sebagai PRT, tidak diimbangi dengan alternatif pekerjaan lain sebagai solusi sehingga mau tidak mau masyarakat harus tetap pergi kerja ke luar negeri meski melalui jalur ilegal.

“Lemahnya sisi informasi soal kebijakan, lalu kemudian bagaimana tata cara dan mekanisme keberangkatan yang aman, juga menjadi faktor mengapa BM perempuan gampang menerima bujuk rayu calo,” katanya.

Karena itulah SP NTB maupun nasional menuntut supaya moratorium pengiriman BM dicabut, karena dinilai tidak efektif dan bukan sebagai solusi serta membolehkan kembali pemberangkatan BM perempuan sebagai PRT dengan catatan melalui regulasi yang kuat.

Lihat juga...