Masyarakat Sumbar Kritisi Pemberian Adipura

PADANG — Sebagian masyarakat di berbagai daerah Sumatera Barat (Sumbar) menilai penghargaan Adipura diragukan. Pemberian penghargaan bergensi yang diterima Kepala Daerah, yang dinyatakan berhasil menciptakan lingkungan yang bersih di daerahnya dinilai tidak sesuai kenyataan.

Seperti yang dikatakan oleh Windy, warga di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan,cukup heran dengan penghargaan Adipura yang diterima oleh kepala daerahnya. Padahal, jika bicara kebersihan lingkungan, hampir dikatakan kondisi lingkungan di kawasannya masih kotor, baik di pemukiman, aliran sungai, dan termasuk di pasar tradisional.

“Kabupaten Pesisir Selatan ini daerahnya luas, dan berada di sepanjang pantai pesisir yang terbentang hingga ke arah selatan. Belum di bagian daerah pegunungannya, juga sangat ramai penduduk. Lalu, bagaimana bisa kepala daerah mengatakan bahwa Pesisir Selatan daerah yang bersih,” katanya, ketika dihubungi Cendana News dari Padang.

Menurutnya, seharusnya kepala daerah benar-benar memastikan dulu bahwa kondisi lingkungan di Pesisir Selatan ini, benar nyata di lapangan. Bukan hanya di klaim setelah menerima penghargaan Adipura.

Windy mengaku tidak bermaksud apa-apa dalam pernyataan kritisnya. Namun, ia meminta kepada kepada daerahnya untuk bertanggung jawab terkait penghargaan Adipura itu.

“Saat ini Kabupaten Pesisir Selatan benar-benar belum bisa dikatakan bersih. Saya berharap betul kepada kepada daerah saya itu, turunlah ka daerah-daerah yang jauh dari Kota Painan itu. Karena, Pesisir Selatan itu bukan hanya Painan, tapi lebih luas dari Painan itu,” ucapnya.

Rasa protes juga disampaikan oleh salah seorang warga Kota Padang, Zainal, yang menyatakan kebersihan di Kota Padang, hanya seperti memandang buah mangga yang masak. Meski kulit terlihat mulus, ketika dibuka buah mangganya, ada yang berulat dan bahkan ada rasa asam.

“Soal penghargaan Adipura itu, di Kota Padang mungkin sering diterima oleh kepala daerahnya. Tapi, sebenarnya banyak sisi yang perlu dikerjakan lagi oleh kepala daerah, untuk benar-benar menciptakan lingkungan yang bersih,” tegasnya.

Zainal menilai, meski sudah ada upaya Pemerintah Kota Padang untuk mewujudkan keberhasilan lingkungan, namun hasilnya belum terwujud secara sempurna. Seperti halnya soal penempatan bak sampah di masing-masing kelurahan. Meski bak sampah benar-benar ditempatkan, tapi malah tidak sanggup menampung volume sampah dari masyarakat.

“Itu dari sisi untuk menampung sampah supaya masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Hal itu pun sepertinya banyak diikuti oleh warga yang tinggal di pemukiman atau di kompleks atau perumahan. Lalu, warga yang tinggal di dekat aliran sungai, mungkin tidak seperti yang dilakukan oleh warga yang tinggal di perumahan,” katanya.

Ia menyebutkan, akibat dari hal tersebut, sampah masyarakat masih saja membuat pemandangan di Kota Padang semakin tidak bagus. Kondisi itu pun, terlihat pada lokasi wisata Pantai Padang. Apabila hujan turun sepanjang hari, maka Pantai Padang akan dipadati sampah-sampah masyarakat, yang entah dari mana.

Menurutnya, hal-hal yang demikian perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Padang, agar penghargaan Adipura yang diterima, bisa dipertanggungjawabkan, dengan memastikan kondisi lingkungan di Kota Padang, benar-benar bersih.

Menyikapi, adanya anggapan atau dugaan masyarakat soal penghargaan Adipura yang diterima kepala daerah, yang pada kenyataan di lapangan, lingkungan bisa dikatakan belum benar-benar bersih ditanggapi oleh dinas terkait.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar Siti Aisyah mengatakan, memang ada beberapa item yang menjadi penilaian juri, baik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar.

“Memang tidak semua kawasan yang ada di suatu daerah yang bersedia untuk dinilai kondisi lingkungannya. Seperti halnya di Kabupaten Pesisir Selatan. DLH lebih fokus menilai di kawasan Kota Painan saja, dan tidak sampai ke kawasan-kawasan lainnya,” ucapnya.

Ia menjelaskan, item-item penilaian DLH untuk penghargaan Adipura itu, yakni ketersediaan Tempat Pembungan Akhir (TPA) sampah. Kawasan Ruang Terbuka Hijau, pemukiman, daerah aliran sungai, pasar, perkantoran, dan sekolah-sekolah.

“Jadi, nanti seandainya ada 10 titik yang akan dinilai, kita tentukan dan pilih 5 titik saja. Penyaringan tempat-tempat itu pun, tidak sembarang di ambil, tapi ada berbagai pertimbangan,” katanya.

Tidak itu, Staf Seksi Pengolahan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar, Zaki Fatramansia juga mengatakan, soal penilaian terhadap daerah yang dinyatakan berhak mendapatkan penghargaan Adipura itu. Penilaian dilakukan secara independen atau tanpa ada memihak kepada kepala daerah manapun

“Sebenarnya hal utama yang dilakukan ialah menanyakan persetujuan dari kepala daerahnya, bersedia atau tidak daerahnya ikut dinilai lingkungan dalam penghargaan Adipura. Jika bersedia, baru kita jalan. Setelah itu, kita turun ke lapangan, dan melihat langsung kondisi lingkungannya,” tegasnya.

Selain itu, tidak hanya menjadikan hasil penilaian di lapangan saja. Tapi, perlu mendengarkan paparan atau penjelasan dari kepala daerah terkait, tentang kebersihan lingkungan di daerahnya. Setelah ada paparan dari kepala daerah, tim pun memperoleh data. Maka cara selanjutnya, turut meminta keterangan masyarakat, yang dijadikan titik penilaian.

“Yang jelas, memang tidak semua kawasan di suatu daerah yang kita nilai. Untuk itu, soal keluhan dari masyarakat, akan menjadi catatan bagi kami, supaya ke depannya dalam pemberian penghargaan Adipura itu, benar-benar disambut baik oleh masyarakat,” ungkapnya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Siti Aisyah-Foto: M. Noli Hendra .
Lihat juga...