Menang Gugatan PBB dan PKPI Lolos Verifikasi Administrasi

YOGYAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan hasil penelitian perbaikan verifikasi administrasi partai politik gelombang kedua, Minggu (24/12/2017). Dari verifikasi kali ini, KPU meloloskan dua dari sembilan partai politik mengikuti hasil keputusan gugatan di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Kedua partai politik yang menyusul ke tahap verifikasi faktual tersebut adalah Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). “Berdasarkan penelitian akhir terhadap dokumen persyaratan yang diserahkan oleh sembilan parpol, KPU menyimpulkan ada dua yang memenuhi syarat secara administratif dan dilanjutkan ke verifikasi faktual,” kata Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari dalam keterangannya di Yogyakarta, Minggu (23/12/2017).

Sebelumnya, sembilan partai yakni PKPI, PBB, Partai Idaman, Partai Bhinneka, PPPI, Partai Republik, Partai Rakyat, Parsindo dan PIKA gagal mendaftar ke KPU RI karena dokumen persyaratan pendaftaran yang tidak lengkap. Sembilan partai tersebut kemudian melaporkan komisioner KPU RI ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran administrasi.

Dari proses gugatan di Bawaslu, akhirnya ke-dua parpol tersebut bisa kembali ke tahap verifikasi administrasi bakal calon peserta Pemilu 2019 karena berhasil memenangkan gugatan perkara di Bawaslu. Sementara tujuh partai yang tidak lolos verifikasi administrasi dan merasa tidak terima dengan keputusan KPU, dapat mengajukan gugatan ke Bawaslu.

Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar menyebut, undang-undang No.7/2017 memberikan kesempatan kepada partai yang tidak lolos untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu. Proses pengajuan maksimal tiga hari kerja sejak keputusan KPU dikeluarkan. Artinya, apabila ketujuh partai tersebut keberatan, maka masih memiliki waktu melapor ke Bawaslu hingga Rabu (29/12/2017).

Dengan lolosnya kedua partai politik, total partai politik yang berhasil lolos ke tahap verifikasi faktual ada 14 partai. Pemberlakuan verifikasi faktual akan berbeda bagi partai peserta Pemilu sebelumnya dan partai baru.

“Verifikasi faktual itu dilakukan untuk parpol baru di seluruh daerah, sementara untuk partai lama yang lolos akan dilakukan verifikasi faktual di daerah otonom baru atau provinsi baru,” kata Ketua KPU RI Arief Budiman.

Untuk 10 partai lama, verifikasi faktual akan dilakukan di Provinsi Kalimantan Utara dan 17 kabupaten dan kota baru di Sulawesi Tenggara. (Ant)

Lihat juga...