Mengistimewakan Ahok yang Sudah Istimewa

Oleh : Muhammad Hajoran Pulungan*

Bicara tentang mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih populer dengan panggilan Ahok pasti tidak akan ada habisnya karena selalu menjadi kontroversi. Mulai dari kasus hukumnya sampai tindak tanduknya saat menjabat Gubernur hingga menjadi terpidana kasus penodaan agama.

Baru-baru ini masyarakat kembali disuguhkan dengan keputusan kontroversi, tapi bukan dari Ahok, melainkan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan memberikan Remisi 15 hari kepada mantan Bupati Belitung Timur menjelang Hari Natal.

Adanya remisi yang diberikan kepada Ahok menimbulkan reaksi di masyarakat, karena perlakuan yang diberikan pemerintah dianggap tidak memenuhi rasa keadilan di dalam negara hukum.

Di antaranya, Pertama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selama ini tidak pernah menghuni Lembaga Pemasyarakat, walaupun itu ada, hanya beberapa jam di LP Cipinang kemudian dipindahkan ke Mako Brimob dengan alasan keamanan. Padahal peraturan perundang-undangan jelas-jelas mengatakan Narapidana itu tempatnya di lembaga pemasyarakatan (LP) bukan di Mako Brimob. Dari sini tampak bahwa aturan hukum itu telah dikesampingkan, hanya dengan alasan terkesan dibuat-buat.

Padahal ini jelas-jelas diatur di dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Di mana dalam Pasal 6 ayat (1) berbunyi Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakat dilakukan di BAPAS, sementara ayat (2) berbunyi Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan anak didik pemasyarakatan diatur lebih lanjut dalam BAB III. Jadi berdasarkan pasal di atas Ahok tidak termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan, karena bukan binaan Lembaga Pemasyarakat seperti dalam UU melainkan di Mako Brimob milik Kepolisian.

Kedua, pemberian remisi tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, di masa Pasal 34 ayat (1) berbunyi Setiap Narapidana dan Anak Narapidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapat remisi, ayat (2) berbunyi Remisi sebagaimana dinaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Narapidana yang telah memenuhi syarat; a, berkelakuan baik dan, b, telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan dan ayat (3) berbunyi Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan; a, tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi, dan b, telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

Berdasrakan Pasal 34 ayat (2) dan (3) PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa salah satu syarat mendapatkan remisi adalah telah menjalani masa hukuman lebih dari 6 (enam) bulan. Artinya Mako Brimob bukanlah Lembaga Pemasyarakatan yang menjadikan Ahok berhak untuk mendapat remisi, dan ayat (3) huruf b dengan jelas mengatakan bahwa Narapidana telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik. Artinya, selama ini Ahok tidak pernah mendapatkan pembinaan dari LAPAS karena ditempatkan di Mako Brimob.

Ketiga, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 7 ayat (1) berbunyi Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan. Sedangkan ayat (2) berbunyi Ketentuan mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatanoleh BAPAS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Jadi bagaimana cara LAPAS melakukan pembinaan dan pembimbingan kepada Ahok untuk mengetahui apakah selama ini Ahok berbuat baik atau tidak, sementara ia berada di luar LAPAS. Padahal sudah jelas disebutkan dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b bahwa rermisi baru bisa diberikan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS denga predikat baik, dan ukuran predikat baik itu juga bisa dipertanyakan karena apakah LAPAS pernah melakukan pembinaan dan pembimbingan kepada Ahok sehingga Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi.

Jangan sampai keistimewaan yang sudah diterima Ahok selama ini membuat masyarakat tidak percaya dengan hukum yang berlaku di negeri ini. Banyak kasus-kasus serupa dengan Ahok tapi tidak pernah ditindaklanjuti oleh pemerintah, misalkan kasus dugaan Makar kepada sejumlah tokoh nasional beberapa waktu lalu, hingga saat ini kasus mereka tidak jelas padahal statusnya tersangka dan masih banyak kasus lainnya.

Sebagai negara hukum yang jelas-jelas disebutkan dalam konstitusi, pemerintah harus berpedoman kepada asas kepastian hukum, di mana suatu jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian, maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Kalau hukum sudah tidak memiliki jati diri, maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

Jadi apa sebenarnya arti asas kepastian hukum dalam penyelenggara negara, yakni adanya kepastian hukum dalam suatu negara menyebabkan adanya upaya pengaturan hukum dalam suatu perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sistem hukum yang berlaku terdiri dari peraturan-peraturan yang tidak berdasarkan putusan sesaat. Jadi asas kepastian hukum itu dalam penyelenggara negara adalah sebuah konsep untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun, hukum harus bisa menjadi pedoman, mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindakan kejahatan atau pelecehan pada individu atau kelompok.

Pemerintah juga harus ingat bahwa ciri-ciri negara hukum di antaranya; a) Supremasi hukum, tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh di hukum jika melanggar hukum, b) Kedudukan sama di depan hukum, baik rakyat maupun pejabat (equality before the law) dan c) Terjaminnya HAM dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.

Tentu masyarakat berharap sebelum mengeluarkan suatu putusan pemerintah harus lebih berhati-hati dan selektif sehingga putusan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak menjadi kontroversi di masyarakat. Apalagi kasus Ahok ini sudah menyita perhatian masyarakat selama ini yang mengurus begitu banyak energi yang seharusnya tidak perlu terjadi.

*Jurnalis cendananews.com

Lihat juga...