Menkop Tegaskan Koperasi Jangan Dipakai Alat Politik

MAUMERE – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil serta Menengah Republik Indonesia, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga meminta, agar koperasi jangan dijadikan sebagai alat politik karena akan membuat koperasi menjadi tidak sehat dan hancur.

“Koperasi jangan dipakai sebagai alat politik, sebab ketika dipakai sebagai alat politik maka tidak akan berkembang dan pasti hancur. Koperasi tidak bisa memberikan sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi sebuah daerah dan negara ini,” ujar Puspayoga, Selasa (19/12/2017).

Dalam launching penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) milik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Koperasi Kredit (Kopdit) Obor Mas di Maumere, Puspayoga berharap agar koperasi diurus dengan baik supaya bisa memberikan sumbangan yang besar bagi bangsa dan negara.

“Untuk itu jangan jadikan koperasi sebagai alat politik. Koperasi harus diberikan pelatihan manajemen dan sumber daya manusia serta memberikan pembiayaan dengan bunga ringan dimana saat ini bunganya 9 persen dan tahun 2018 menjadi 7 persen per tahun,” tegasnya.

Koperasi juga, tambah Puspayoga, jangan berorientasi kepada besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) tapi berorientasi kepada bunga ringan sebab kalau mengejar SHU besar maka bunga pinjaman pasti besar.

Pemerintah saat ini, terangnya, sedang menyediakan fasilitas pembiayaan bernama Ultra Mikro Indonesia (UMI) dan ada 5 koperasi yang menyalurkan dana ini. Pembiayaan ini diperuntukkan bagi para pelaku usaha yang memiliki kebutuhan pembiayaan di bawah 10 juta rupiah.

“Pelaksanaan program pembiayaan tersebut diinisiasi oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP), yaitu Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan yang bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) termasuk koperasi sebagai penyalur pembiayaan UMI,” paparnya.

Lihat juga...