Moratorium Buruh Migran Picu Maraknya TPPO

MATARAM – Kebijakan pemerintah memberlakukan moratorium pengiriman buruh migran (BM), khususnya pekerja rumah tangga (PRT), ke sejumlah negara Timur Tengah dinilai bukan solusi atas maraknya praktik kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang selama ini menimpa BM selama bekerja di luar negeri.

“Moratorium BM justru semakin membuka peluang besar terjadinya praktik TPPO di tengah masyarakat dengan berbagai modus”, kata Ketua Solidaritas Perempuan Mataram, Eli Sukemi, di Mataram, Rabu (20/12/2017).

Menurutnya, berdasarkan pengalaman di NTB, justru setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri (Kepmen)  260 tahun 2015, banyak sekali masyarakat yang berangkat sebagai BM melalui jalur nonprosedural, karena dorongan kondisi ekonomi keluarga.

Sebab, katanya, kebijakan dikeluarkan pemerintah terkait moratorium BM terutama BM perempuan sebagai PRT, tidak diimbangi dengan alternatif pekerjaan lain sebagai solusi, sehingga mau tidak mau masyarakat harus tetap pergi kerja ke luar negeri meski melalui jalur ilegal.

“Lemahnya sisi informasi soal kebijakan, lalu kemudian bagaimana tata cara dan mekanisme keberangkatan yang aman, juga menjadi faktor mengapa BM perempuan gampang menerima bujuk rayu calo”, katanya.

Ia mencontohkan, kasus BM perempuan di Desa Gelogor yang hendak berangkat ke Saudi, SP telah memberikan pemahaman soal bahaya berangkat sebagai BM melalui jalur nonprosedural, tapi karena sudah siap berangkat dan karena alasan kebutuhan ekonomi tetap juga berangkat.

Karena itu, SP NTB maupun nasional menuntut supaya moratorium pengiriman BM  dicabut, karena dinilai tidak efektif dan bukan sebagai solusi dan membolehkan kembali pemberangkatan BM perempuan sebagai PRT, dengan catatan melalui regulasi yang kuat.

Terkait UU yang baru tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), SP Mataram telah melakukan konsolidasi dengan teman-teman pemerhati perempuan, lembaga pemerintah, ombudsman dan BNP2TKI.

“Hasil konsolidasi, UU PPMI memang kita lihat telah mengakomodir apa yang menjadi hak BM, karena dari pasal-pasalnya itu ada juga yang mulai bagus memberikan perlindungan, misalkan diatur bagaimana mengatur kepedulian desa”, katanya.

Tapi, lanjutnya, ada juga beberapa pasal yang dinilai masih lemah, misalkan perempuan bekerja menjadi PRT diserahkan kepada perusahaan swasta melalui PPTKIS. “Justru TPPO itu terjadi karena diberangkatkan melalui PPTKIS, seharusnya diberikan berangkat secara mandiri melalui berbagai kemudahan”, katanya.

Lalu, kemudian di poin lain termasuk soal sanksi ketika ada pelaku traficking terhadap BM perempuan, dalam praktiknya justru yang lebih banyak menjadi korban atau disalahkan adalah BM-nya, bukan perusahaan yang memberangkatkannya, sanksi PPTKIS tidak diatur di UU itu.

“Termasuk misalkan, ketika PPTKIS melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran, hukuman minimal dan maksimal tidak diatur, tapi masih berdasarkan putusan hakim, jadi pemerintah seolah lepas tangan” terangnya.

Koordinator Program Badan Eksekutif Komunitas SP Mataram, Wadiatul Hasanah, yang juga mantan BM mengatakan, alasan ekonomi menjadi alasan sebagian BM terutama BM perempuan di NTB memilih bekerja ke luar negeri sebagai BM.

“Maraknya pembangunan dan alih fungsi lahan tanpa pengendalian yang mengakibatkan semakin menyempitnya lahan pertanian juga menjadi salah satu penyebab banyaknya masyarakat memilih menjadi BM, karena sempitnya lapangan pekerjaan”, ujarnya.

Karena itu, tambahnya, dengan tetap memberlakukan moratorium pengiriman buruh migran, bukan sebagai jawaban mengatasi permasalahan yang selama ini menimpa BM perempuan, khususnya di NTB. “Seharusnya pengiriman BM tetap diberlakukan, tapi dari sisi perlindungan terus diperkuat”, pungkasnya.

Lihat juga...