MPR: Kapitalisme Sebabkan Kesenjangan Kian Tinggi

Editor: Koko Triarko

45

SOLO — Sistem ekonomi Indonesia  saat ini yang lebih kental  dengan sistem kapitalisme, dinilai keluar jalur dari ideologi bangsa. Sebab, sistem ekonomi yang seharusnya dibangun berdasarkan kerakyatan dan kesejahteraan justru yang terjadi sebaliknya.

Wakil Ketua MPR, Mahyudin, dalam Sosialsiasi Empat Pilar Kebangsaan, menyatakan, sistem ekonomi yang melenceng dari ideologi bangsa inilah yang  membuat kesenjangan sosial  kian tinggi. Kondisi ini tak lepas dari  lemahnya  pemahaman Pancasila sebagai ideologi bangsa, sebagai dasar bernegara dan berbangsa.

“Sebenarnya sistem ekomoni kita adalah ekonomi kerakyatan yang berbasis pada ekonomi kesejahetraan. Dalam prakteknya,  kita terlalu liberalis dan kapitalis, sehingga ekonomi kerakyatan ini tidak bisa terwujud,” kata Wahyudin, kepada Cendana News, di sela Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah, Kamis (7/12/2017).

Dampak sistem ekonomi kapitalisme inilah yang melahirkan kesenjangan sosial kian mengkhawatirkan. Bahkan, angka kemiskinan di Indonesia saat ini sudah memasuki angka mengkhawatirkan.

“Saat ini angka kemiskinan sudah 11 persen. Tentu ini menjadi problem bangsa yang harus secepatnya diselesaikan,” tekannya.

Bahkan, berdasarkan hasil Badan Kajian Partai Golkar, saat ini ada 90 Undang-Undang di Indonesia yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Salah satunya  terkait investasi.

Undang-Undang invstasi yang seharusnya dapat melindungi ekonomi kecil, ekonomi kerakyatan, namun yang terjadi ekonomi bermodal besar yang dapat merasakan manisnya.

Sistem ekonomi kapitalisme yang melekat di Indonesia menjadikan bangsa ini kian jauh dari apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa. “Dengan sistem kapitalis ini, rakyat kecil kian tertinggalkan. Padahal, jika sistem ekonomi kerakyatan, orang kaya bisa subsidi orang miskin. Namun, yang terjadi justru sebaliknya,” ungkap dia.

Adanya temuan 90 UU yang tak sesuai dengan ideologi bangsa, Partai Golkar akan membuat beberapa  langkah strategis. Di antaranya akan mensosialisasikan kepada seluruh kader partai yang duduk di legislatif untuk mendesak dilakukan revisi undang-undang yang tidak berpihak  kepada rakyat.

“Langkah lainnya adalah Golkar tidak menutup kemungkinan mengajukan judisial review kepada MK terhadap UU yang dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar RI,” tandasnya.

Komentar