Mukaromah, Korban Kawin Muda Ingin Jadi Dokter

BANJARMASIN – Hajjah Mukaromah tampil casual ketika mengenakan kemeja kotak-kotak, celana jins, sepatu kets, dipadu kerudung hitam. Wanita berusia 21 tahun itu sejatinya sudah berstatus ibu-ibu. Tapi, parasnya yang masih muda kerap mengecoh lawan bicara.

Di hadapan sorot kamera wartawan, Mukaromah tak sungkan bicara terbuka soal pernikahan dini. Maklum, ibu satu anak ini terpaksa menikah ketika masih berusia 15 tahun. Di usia yang masih belia, Mukaromah dipaksa hidup berumah tangga dengan seorang pria bernama Muhamad Ikbal.

Ia mesti menanggalkan cita-cita akibat putus sekolah setelah menikahi Ikbal. Apalagi keinginan keluarga agar Mukaromah hidup sejahtera di usia muda makin pupus setelah tiga tahun membangun bahtera. Menginjak tiga tahun usia pernikahan, Mukaromah dan Ikbal memutuskan bercerai.

Asisten Deputi Pengasuhan Hak Anak atas Pengasuhan Keluarga dan Lingkungan, Deputi Tumbuh Kembang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Rohika Kurniadi Sari (dua dari kanan). Foto: Diananta P Sumedi

Mukaromah sejatinya lahir dari keluarga berkecukupan secara materi. Orang tuanya sudah memberangkatkan naik haji saat usia Mukaromah masih 5 tahun. Namun, ia besar di bawah asuhan si paman.

“Saya menikah saat diasuh paman, dipaksa menikah. Padahal, saya belum siap,” kata Mukaromah di sela Deklarasi Gerakan Bersama Stop Perkawinan Anak di Banjarmasin, Rabu (13/12/2017).

Kini, janda asal Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, itu mengelola dua salon untuk menghidupi diri dan anak semata wayangnya. Di Kota Banjarmasin, ia punya satu salon di kawasan Kelurahan Banua Anyar dan satu salon lagi di Desa Penambangan, Kabupaten Tapin.

“Salon di Banjarmasin punya kakak saya, tapi saya yang mengelola. Kalau salon di Tapin punya saya sendiri,” dia berkata.

Toh, walaupun tak menamatkan pendidikan wajib belajar 12 tahun, ia masih menyimpan hasrat menempuh pendidikan kedokteran. Cita-cita ini terus membuncah di tengah ketidakpastikan masa depan pendidikan dokternya.

“Saya ingin masuk fakultas kedokteran, tapi enggak tahu dimana universitasnya,” ujar dia seraya berkaca-kaca.

Menurut Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Dian Kartika Sari, kasus Mukaromah merupakan fenomena puncak gunung es karena angka pernikahan dini masih cukup tinggi di Kalimantan Selatan. Ia menuturkan tingginya angka pernikahan dini di Kalsel dipicu faktor kebiasaan dan tradisi yang sulit dihapus di tengah masyarakat.

“Bahkan menganggap menikah usia anak lebih baik karena mengurangi beban keluarga. Akses pendidikan yang masih terbatas, jauh dari rumah, membuat mereka mengeluarkan biaya mahal juga jadi alasan lain orang tua di sini menikahkan anaknya,” kata Dian Kartika.

BKKBN Kalimantan Selatan merilis, usia perkawinan anak di Kalsel mencapai 9,24 persen. Melalui data itu, terungkap perkawinan anak usia 10-14 tahun di Kalsel mencapai 9,2 persen dari jumlah perkawinan, dan usia 15-19 tahun tercatat 46 persen dari angka total perkawinan di Kalsel. Adapun tiga kabupaten/kota penyumbang pernikahan dini terbanyak di Kalsel adalah Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Kota Banjarmasin.

Asisten Deputi Pengasuhan Hak Anak atas Pengasuhan Keluarga dan Lingkungan, Deputi Tumbuh Kembang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Rohika Kurniadi Sari, mengatakan, Kalimantan Selatan menduduki urutan kelima sebagai provinsi dengan angka pernikahan dini terbanyak se-Indonesia, setelah Sumatera Barat (1), Sulawesi Tengah (2), Kalimantan Tengah (3), dan Papua (4).

Menurut Rohika, setiap daerah punya alasan berbeda perihal pemicu perceraian, tidak sekedar alasan budaya, kemiskinan, dan pendidikan. Di sebagian besar daerah, dia menuturkan ada anggapan anak perempuan sebagai aset keluarga yang tidak punya kesetaraan.

“Sehingga dinikahkan usia muda, padahal negara sudah mengingatkan dampaknya luar biasa saat anak dinikahkan usia muda,” kata Rohika Kurniadi Sari, sambil menambahkan kasus perkawinan anak merata di seluruh Indonesia.

Menguitp data BPS dan UNICEF, angka perkawinan anak di bawah usia 18 tahun sudah mencapai 23 persen dengan sebaran paling mayoritas di pedesaan. “Rata-rata ada 340 ribu perkawinan anak setiap tahun dari jumlah anak 87 juta jiwa. Itu berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia,” ujar dia.

Sadar atas situasi tersebut, kata Rohika, KPPPA terus berupaya menekan angka pernikahan dini lewat instrumen pendidikan, sosialisasi kebudayaan, menggandeng lembaga teknis, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Adapun panitera muda hukum Pengadilan Agama (PA) Banjarmasin, Ismail Wahid, mengatakan, tren perceraian di Kalsel terus melonjak setiap tahun, baik cerai gugat dan cerai talak. Pada periode Januari sampai awal Desember 2017, Ismail menuturkan, ada 1.700 berkas perceraian masuk ke PA Banjarmasin. Angka itu melonjak ketimbang tahun 2016 sebanyak 1.500-an.

“Kebanyakan cerai gugat, suami yang menggugat istrinya. Masalahnya banyak, tidak ada tanggung jawab, pihak ketiga, dan selingkuh. Tidak tanggung jawab itu setelah kawin, istrinya ditelantarakan dan sebagainya. Sekarang lagi tren selingkuh, banyak kasus yang dilaporkan ke pengadilan, baik pria dan wanita,” kata Ismail.

Lihat juga...