NPWCC: Inilah Tiga Serangkai Perenggut Masa Depan Anak Perempuan

PADANG — Kasus kekerasan seksual yang terjadi dari tahun ke tahun di Sumatera Barat semakin mengkhawatirkan. Persoalan itu tidak terlepas dari adanya perkosaan, kehamilan yang tak diinginkan, dan aborsi paksa yang dialami oleh perempuan.

Ketua Nurani Perempuan Women’s Crisis Center (NPWCC) Sumbar, Yefri Heriani mengatakan kondisi tersebut semakin diperparah dengan buruknya penegakan hukum untuk memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan sebagai korban, untuk mendapatkan perlindungan, keadilan apalagi pemulihan.

Ia menyebutkan, negara secara umum masih abai dalam pemenuhan hak-hak korban dengan tidak menyediakan sistem layanan yang komprehensif serta tenaga profesional yang memiliki perspektif baik dalam penanganan korban.

Padahal, dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi yang diharapkan dapat memberikan layanan yang baik bagi perempuan korban, ternyata hingga saat ini belum benar-benar dilaksanakan.

Akibatnya, harapan yang besar terhadap layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas bagi perempuan korban perkosaan, masih jauh dari yang dicita-citakan.

“Tahun 2017 ini, NPWCC menangani 110 orang perempuan dan anak perempuan korban kekerasan, dengan 132 kasus kekerasan yang mereka alami,” ucapnya, ketika dihubungi Cendana News, Minggu (31/12/2017).

Menurutnya, angka tersebut telah menunjukan kembali bahwa satu orang korban tidak hanya menanggung satu bentuk kekerasan berbasis gender, namun mengalami beberapa rentetannya, ketika korban tidak mendapatkan penanganan sesuai dengan hak-hak mereka.

Ia memaparkan, untuk kasus kekerasan seksual yang mencapai 54,5 persen itu, yang menjalani proses hukum hingga ke pengadilan ada 20 persen. Meskipun angka ini lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, namun tidak menunjukan suatu kemajuan, karena beberapa laporan kasus kekerasan seksual masih ditolak oleh aparat penegak hukum, dengan alasan korbannya bukan anak-anak lagi dan tidak adanya bukti yang mendukung.

“Karenanya berulang kali NPWCC harus menyatakan bahwa negara harus memastikan hadirnya sebuah kebijakan yang melindung perempuan korban kekerasan seksual. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang hingga 2 (dua) periode legislasi belum juga dibahas tuntas harus segera dibahas dan disahkan,” tegasnya.

Untuk itu berharap, pembahasan dan pengesahan tentu saja harus memperhatikan kebutuhan korban terhadap penanganan dan pemulihan serta berbagai strategi pencegahan yang ditujukan untuk penghapusan segala bentuk kekerasan seksual.

Yefri melihat, kondisi tersebut juga menunjukan betapa negara tidak terlalu memberikan perhatian kepada berbagai kasus kekerasan seksual yang sudah menjadi bencana.

“Pelaku untuk kasus kekerasan seksual adalah orang yang dikena, seperti tetangga, pacar, oknum aparat, ayah kandung, penjaga keamanan, teman, kenalan di media sosial, kakak kandung, paman, guru, pelatih, dukun dan mantan pacar,” sebutnya.

Selanjutnya untuk korban yang merupakan pernikahan anak, juga membutuhkan perlindungan yang konkrit. Karena hingga saat ini dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, masih menyatakan bahwa usia perkawinan perempuan adalah 16 tahun. Baiknya untuk beberapa KUA hingga saat ini telah membuat terobosan usia pernihakan di atas 20 tahun.

Menyikapi persoalan tersebut, sebelumnya Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sumbar Nevi Irwan Prayitno mengatakan untuk lebih mengetahui persoalan dimaksud, perlu halnya pengurus P2TP2A kabupaten dan kota untuk membuat program terkait pelayanan pengaduan korban kekrasan terhadap perempuan dan anak serta advokasi, dan pembinaan rehab psikososial untuk penguatan mental maupun ekonomi korban.

“Tentunya untuk memberikan perlindungan kepada korban, kita bersinergi dengan dinas terkait, kejaksaan, kepolisian, rumah sakit, dan berbagai pihak lainnya,” tegasnya.

Menurutnya, salah satu penyebab adanya tindakan kekerasan perempuan dan anak itu dipengaruhi oleh faktor kepribadian dan kondisi psikologis yang tidak stabil, faktor ekonomi, faktor sosial, dan lingkungan.

Lihat juga...