NTB Dapat Tambahan Jumlah Penerima Dana PKH

MATARAM – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun ini mendapatkan tambahan jumlah masyarakat penerima dana bantuan Program Harapan Keluarga (PKH) dari Kementerian Sosial (Kemensos) sebanyak lebih dari 40.000.

Penambahan jumlah masyarakat penerima tersebut didapatkan dari temuan Kemsos soal masyarakat penerima dana PKH di semua Kabupaten Kota secara ekonomi dinilai mampu dan akan diganti dengan masyarakat lain yang tidak mampu.

“Temuan Kemensos di NTB, hampir semua Kabupaten Kota yang ada bermasalah, artinya masalahnya itu data masyarakat penerima dana bantuan PKH ada, tapi orangnya mampu, ada juga temuan kasus, masyarakat penerima sudah meninggal”, kata Kepala Dinas Sosial NTB, Achsanul Khalik, di Mataram, Senin (11/12/2017).

Kesemua kesalahan tersebut akan diperbaharui dan akan diganti, oleh Mensos juga diperbolehkan untuk diganti, tapi secepatnya sampai akhir Desember 2017 dan ini sedang diproses oleh pendamping PKH.

Kalau proses pergantian semua nama masyarakat penerima bantuan dana PKH tersebut, melalui pengisian formulir Basis Data Terpadu (BDT), maka konsekuensinya harus menunggu tahun depan 2018. Tapi, yang telah terverifikasi tetap jalan.

“Prose verifikasi melalui pengisian  formulir BDT, supaya tidak sampai salah sasaran dan itu langsung terkoneksi ke pemerintah pusat, sekarang dalam proses”, katanya.

Ditambahakan Khalik, selain masyarakat miskin yang memang layak menerima, dana bantuan PKH juga sebagian bisa diberikan   kepada masyarakat korban banjir di Kabupaten Lombok Timur. Tapi, syaratnya harus mengisi formulir BDT.

Kalau ditotal jumlah tambahan masyarakat pengganti penerima bantuan dana PKH seluruh Kabupaten Kota di NTB  mencapai 40 ribu lebih.

Sebelumnya, saat mengunjungi korban banjir bandang di Kabupaten Lombok Timur, dan saat memantau pencairan PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Mataram, Mensos RI, Khofifah Indar Parawansa meminta Dinsos NTB memperbaiki kesalahan data masyarakat penerima dana bantuan PKH melalui pengisian formulir BDT.

Menurutnya, bagi masyarakat penerima yang meski orangnya masih ada, tapi secara ekonomi sudah mampu harus diganti, termasuk data masyarakat penerima yang telah meninggal juga harus diganti dengan yang baru, melalui pengisian formulir BDT.

“Tahun 2018 ada penambahan signifikan untuk penerima bantuan PKH, dari 4 juta KPM menjadi 10 juta KPM dan tambahan penerima BPNT dari 1,28 KPM menjadi 10 KPM”, katanya.

Ditambahkan, hasil akhir penyusunan anggaran 2018, Kementerian Sosial mendapatkan alokasi anggaran yang cukup tinggi sebesar Rp41,2 triliun, mengalami lonjakan 58,06 persen dari alokasi 2017 sebesar Rp17,3 triliun, atau menududuki urutan 11 kementerian dengan anggaran terbesar. Kenyataan ini harus dibarengi dengan kinerja anggaran yang baik sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Lihat juga...