NTB Optimis Tren Pertumbuhan Ekonomi 2018 Lebih Baik

MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) optimis, tren pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2018 akan bisa tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2017.

“Kalau melihat hasil dari rilis Badan Pusat Statistik kemarin, tren pertumbuhan ekonomi kita bagus dan kita yakin akan lebih baik dari tahun sebelumnya”, kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Ridwansyah, di Mataram, Rabu (27/12/2017).

Dari waktu ke waktu, indikator yang mendukung pertumbuhan ekonomi semakin membaik, berupa semakin tumbuhnya iklim investasi masuk ke NTB, baik sektor pariwisata maupun sektor lain.

Pertanian juga termasuk salah satu sektor penyokong yang berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi NTB, selain pertambangan.

Dari sisi perencanaan, kebijakan untuk membelanjakan Dana Desa (DD) dengan sistem padat karya itu, akan mampu memperkuat prekonomian di desa, terutama orang miskin.

“Jadi, kalau seluruh DD sesuai kesepakatan bersama Kementerian Keuangan dengan kementerian terkait, terutama Kementerian Desa, harus dilaksanakan dengan sistem padat karya, satu miliar tiap desa tidak lagi dikontrakkan, tapi dengan sistem padat karya, itu luar biasa akan mampu menggerakkan prekonomian di desa”, katanya.

Gubernur NTB juga telah meminta supaya pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) diminta dimaksimalkan dan difokuskan di desa, walaupun mungkin tidak semuanya dengan sistem padat karya.

Tapi, paling tidak 50 persen dari 2.500 rumah atau sekitar 30 miliar dilaksanakan dengan sistem padat karya, karena memang tidak mungkin juga semua pembangunan RTLH dipadatkan.

“Untuk masyarakat rumah tangga sangat miskin, jelas tidak bisa dilakukan dengan sistem padat karya, karena itu harus dikasih rumah baru”, katanya.

Jadi, nanti polanya sama dengan pola APBN. Pemprov NTB menganggarkan untuk pembelian bahan saja seperti, kayu, pasir dan semen, Pemprov NTB yang membayar melalui dinas perumahan rakyat.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Zainul Majdi juga meminta supaya apa yang menjadi kesepakatan bersama antara Kemenku dengan Kemendes bisa dilaksanakan dengan baik pemerintah desa, supaya penggunaan DD dilaksanakan dengan sistem padat karya.

Kebijakan penggunaan DD dengan sistem padat karya dalam proses pembangunan di desa, selain mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, juga agar DD bisa tetap berputar di desa dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Jadi, DD yang besar diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan mendorong kemajuan pembangunan”, katanya.

Lihat juga...