Ombudsman: Layanan 24 Jam di Sumbar Belum Optimal

PADANG — Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, menemukan fakta penyimpangan layanan publik dan menurunnya performa layanan pada malam hingga dini hari.

Hal tersebut dinyatakan, berdasarkan sidak yang dilakukan Ombudsman pada tengah malam. Saat sidak dilakukan, Ombudsman menemukan petugas tidur dan lalai.

Pelaksana Tugas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Adel Wahidi, mengatakan ada dua instansi yang dilakukan sidak pada tengah malam itu, yakni salah satu rumah sakit dan satunya lagi di Dinas Pemadam Kebakaran yang berada di Kabupaten Pasaman Barat, serta satu rumah sakit lagi yang berada di Kabupaten Pasaman.

“Tujuan dari sidak ini untuk memastikan, apakah pemerintah hadir dalam bentuk pelayanan publik 24 jam 7 hari bagi masyarakat, atau tidak,” katanya, melalui pesan singkat yang diterima Cendana News, Rabu (20/12/2017).

Ia menyebutkan, di rumah sakit yang ada di Pasaman dan Pasaman Barat, pihaknya menemukan petugas yang tidur. Malahan rumah sakit di Pasaman, ditemukan petugas IGD yang tidur. Menurutnya, kondisi tersebut akan membuat mereka tidak siap melayani jika ada layanan darurat.

“Seharusnya mereka siap, karena jika terjadi apa-apa, langsung ditanggapi dengan cepat. Kalau sudah tidur, khawatirnya pasien sudah terpekik-pekik, petugas malah tidur,” ucapnya.

Adel menyatakan, rata-rata petugas di rumah sakit yang malam hari itu, kebanyakan tenaga suka rela, yang hanya menerima jasa medis saja, tanpa tunjangan ataupun gaji. Hal tersebut pun tengah dipelajari oleh Ombudsman, apakah itu berupa modus menempatkan pegawai sukarela piket malam hari, yang tentu akan menurunkan kualitas layanan, atau ada maksud lain.

Lalu, untuk layanan pemadam kebakaran Pasaman Barat, pihaknya menemukan layanan telepon yang sudah mati atau rusak. Hal demikian diketahui, ketika Ombudsman mencoba menggunakan nomor kontak untuk menghubungi Damkar, tapi ternyata layanan call centre rusak atau tidak berfungsi lagi.

“Dapat dibayangkan, jika ada kebakaran, masyarakat tak dapat menelepon ke Damkar, apalagi di setiap unit Damkar hanya ada 1 mobil pemadam. Siapa yang bertanggung jawab jika begitu kondisinya?” tegasnya.

Adel mengakui, hasil sidak tersebut telah disampaikan langsung melalui pertemuan dengan Bupati Pasaman, Yusuf Lubis, dan Sekda Pasaman Barat, Manus Handri. Sedangkan terkait hasilnya, sedang diproses oleh Ombudsman dan disusul berupa rekomendasi kepada kepala daerah dimaksud.

“Kami berharap, pemerintah dapat memastikan kualitas layanan yang bersifat 27 jam dan 7 hari tetap maksimal”, katanya.

Terkait hasil sidak tersebut, Bupati Pasaman, Yusuf Lubis, menyebutkan, terutama tentang tenaga suka rela di rumah sakit memang memiliki jumlah yang banyak. Hal itu dilakukan, karena pihak rumah sakit belum bisa merekrut Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Tenaga medis yang merupakan tenaga suka rela adalah cara untuk mengatasi persoalan pengangguran. Dari mereka tidak bekerja dan tidak bisa implementasikan ilmu yang didapatkan dari perguruan tinggi, maka diberilah kesempatan untuk beraktivitas di rumah sakit,” kata Bupati.

Bupati menegaskan, terkait penerimaan tenaga suka rela pun bukan kehendak Pemerinah Kabupaten Pasaman Barat, melainkan keinginan dari mereka diminta dipekerjakan tanpa perlu memperoleh gaji atau penghasilan.

“Terkait layanan, ke depan akan kita perbaiki dari hal yang ditemukan oleh Ombudsman tersebut,” tegasnya.

Lihat juga...