Ombudsman Soroti Dugaan Mal-administrasi di Empat Institusi

JAKARTA — Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyoroti beberapa dugaan mal-administrasi dalam pelayanan publik di empat institusi penegak hukum. Yakni Polri, Kejaksaan, Peradilan, dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu, mengatakan dari beberapa dugaan mal-administrasi di Kepolisian, paling banyak yang dilaporkan adalah dugaan penundaan berlarut.

“Ini perlu menjadi atensi bersama, bahwa terdapat permasalahan serius mengenai proses hukum, khususnya penyelidikan dan penyidikan yang berjalan lamban serta menimbulkan ketidakpastian,” kata Ninik, kepada Cendana News, di Jakarta, Jumat (29/12/2017).

Jumlah laporan masyarakat terkait Polri, pada 2013 ada 639 laporan, 2014 ada 856 laporan, 2015 ada 807 laporan, pada 2016 ada 617 laporan, dengan dugaan mal-administrasi penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, tidak kompeten, penyalahgunaan wewenang, dan tidak memberikan pelayanan. Penundaan berlarut merupakan dugaan mal-administrasi yang paling banyak dilaporkan dari tahun 2013-2016.

“Ada pun laporan mengenai dugaan penundaan berlarut yang dilaporkan ke Ombudsman pada 2017, Ombudsman menerima Laporan Polisi yang berusia 2 – 4 tahun sejumlah 323 Laporan Polisi, berusia 4 – 6 tahun sejumlah 360 Laporan Polisi, berusia 6 – 8 tahun sejumlah 372 Laporan Polisi,” kata Ninik.

Dari data tersebut, ada potensi mal-administrasi, Penyidik Kepolisian melakukan penundaan berlarut atas Laporan Polisi yang dilaporkan masyarakat. Dan, masyarakat melaporkan Laporan Polisi yang berusia di atas 2 (tahun) karena tidak mendapatkan kepastian hukum dari Penyidik atas Laporan Polisi tersebut.

Sementara itu, terkait pelayanan publik di Kejaksaaan, kata Ninik, laporan/pengaduan yang paling banyak disampaikan ke Ombudsman adalah mengenai dugaan penundaan berlarut terkait pelaksanaan eksekusi dan tindak lanjut penanganan laporan masyarakat kepada Kejaksaan, yaitu mencapai 43% sejak tahun 2015 sampai dengan 2017.

“Setelah penundaan berlarut, dugaan mal-administrasi terbanyak adalah penyimpangan prosedur, yaitu mencapai 17% sejak tahun 2015 sampai dengan 2017. Dugaan penyimpangan prosedur yang paling banyak dilaporkan adalah terkait penanganan perkara,” imbuhnya.

Dugaan mal-administrasi di Kejaksaan yang dilaporkan ke Ombudsman, berturut dari tahun 2015 ada 96 laporan, 2016 ada 115 laporan, dan 2017 ada 88 laporan. Total terdapat 299 laporan.

Ninik menambahkan, Ombudsman menangani laporan terkait Kejaksaan dengan cara meminta klarifikasi dan melakukan konfirmasi langsung dengan jajaran Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi terkait menanggapi permintaan klarifikasi tersebut.

“Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi mempertimbangkan kompleksitas perkara dan kondisi di lapangan, agar Pelapor memperoleh kepastian hukum dan rencana tindak lanjut dari Kejaksaan terhadap perkara dimaksud,” imbuhnya.

Ada pun dugaan mal-administrasi pada substansi Peradilan, terbanyak adalah penundaan berlarut sebanyak 31% dan tidak kompeten sebanyak 22,6%.

Dugaan mal-administrasi terkait Peradilan yang dilaporkan ke Ombudsman, berturut dari tahun 2015 ada 296 laporan, 2016 ada 420 laporan, dan 2017 ada 266 laporan. Total terdapat 982 laporan. Penundaan berlarut ‘mendominasi’ mal-administrasi tiga tahun berturut-turut.

Kemudian bentuk mal-administrasi yang sering terjadi di Mahkamah Agung adalah penundaaan berlarut terkait lamanya pengiriman salinan putusan kepada Pengadilan Negeri pengaju dan ketidakjelasan informasi penyelesaian proses penanganan perkara tingkat Kasasi dan PK.

“Hal lain yang berulang dilaporkan terkait pelayanan peradilan adalah mengenai keberpihakan hakim dan juga keluhan akan putusan yang dirasa tidak adil,” ujar Ninik.

Namun, Ombudsman tidak berwenang menindaklanjuti terkait permasalahan putusan hakim dan juga dugaan keberpihakan hakim. Ombudsman menyarankan kepada Pelapor, agar disampaikan kepada lembaga lain yang berwenang, seperti Badan Pengawasan Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial.

“Laporan berulang mengenai pelayanan Mahkamah Agung RI dilaporkan cukup banyak kepada Ombudsman. Laporan berulang dimaksud adalah bagian dari jenis substansi yang sama dilaporkan secara terus-menerus dari tahun ke tahun. Laporan berulang terkait pelayanan Mahkamah Agung RI adalah mengenai lamanya pengiriman,” tutur Ninik.

Ombudsman dalam menangani laporan berulang tersebut, lanjut Ninik, melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan jajaran Mahkamah Agung.

Dalam proses penanganan yang dilakukan, Mahkamah Agung menanggapi sebagian besar permasalahan dengan melakukan perbaikan sistem pengiriman salinan putusan dan informasi penanganan dan perkembangan perkara.

Ombudsman berharap, ke depan Mahkamah Agung dapat melakukan perbaikan intensif mengenai sistem pelayanan pada semua lembaga peradilan, baik peradilan umum dan khusus dari tingkat pertama hingga Mahkamah Agung.

Sementara itu, laporan terkait Lapas yang paling banyak dilaporkan kepada Ombudsman adalah terkait penyalahgunaan wewenang berkenaan dengan pelayanan yaitu mencapai 20,4%. Pelayanan dimaksud terkait kurangnya pemberian informasi kepada WBP akan masa tahanan, hak PB, CB, CMB, CMK, dan asimilasi oleh petugas Lapas.

“Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat yang sulit untuk diakses masyarakat umum untuk mengawasinya dan tidak mengetahui secara detail apabila terjadi penyimpangan di dalam Lapas, sehingga Ombudsman RI melakukan pengawasan untuk perbaikan pelayanan publik kepada Lapas/rumah tahanan baik secara berkala ataupun melalui kajian,” ujar Ninik.

Ninik menyebutkan, pada 2016, Ombudsman melakukan kajian terhadap penegakan aturan dan pelayanan publik bagi warga binaan pemasyarakatan di beberapa Lapas/Rutan, yang telah diberikan saran perbaikan kepada Ditjen PAS atas hasil kajian tersebut di awal 2017.

“Pada 2017, Ombudsman melakukan pengamatan dan pemantauan di seluruh Indonesia terhadap pelayanan Lapas terhadap warga binaan. Hasil dan saran perbaikan ini akan diberikan kepada Ditjen PAS pada awal tahun 2018,” pungkas Ninik.

Lihat juga...