Ombudsman Terima 1.374 Laporan Terkait Substansi Hukum

JAKARTA — Beberapa laporan masyarakat terkait substansi hukum kepada Ombudsman RI dalam rentang 2015-2017 terdapat 1.374 laporan, mencangkup Kejaksaan, Peradilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sebanyak 982 di antaranya merupakan subtansi laporan peradilan.

Pada 2015, dari total laporan sebanyak 423, 296 merupakan substansi laporan peradilan. Kemudian di 2016, dari total jumlah laporan 561, 420 merupakan substansi laporan peradilan, dan pada 2017, dari 390 laporan, 266 merupakan substansi laporan peradilan.

Anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu, mengatakan, jumlah laporan yang disampaikan masyarakat kepada Ombudsman RI dari substansi peradilan terdiri dari semua tingkat Pengadilan.

“Yakni, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung RI dan Badan Pengawas Mahkamah Agung RI. Pada Kejaksaan, wewenang dari Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, hingga Kejaksaan Agung RI,” kata Ninik, kepada Cendana News, di Jakarta, Jumat (29/12/2017).

Menurut Ninik, selama 2017, laporan permasalahan penegakkan hukum cukup banyak yang disampaikan, tetapi Ombudsman tidak berwenang menindaklanjuti, seperti permasalahan keluhan adanya dugaan keberpihakan hakim kepada salah satu pihak.

Demikian pula dugaan mengenai putusan yang dirasa tidak adil dan juga mengenai permasalahan dugaan permintaan uang oleh oknum aparat lembaga penegak hukum.

Terkait hal itu, kata Ninik, Ombudsman menyampaikan secara tertulis dan juga lisan kepada pelapor, agar menyampaikan laporan kepada instansi yang berwenang atau melakukan upaya hukum.

Ada pun saran perbaikan yang disampaikan Ombudsman terkait penegakkan hukum pada 2016 adalah mengenai perbaikan sistem lembaga peradilan, saran mengenai perbaikan penanganan sidang Tilang dan juga SIM serta Samsat.

“Sebagian saran telah dilaksanakan perbaikan oleh instansi/lembaga penegak hukum. Namun, tetap terlihat permasalahan yang sama dan berulang yang dilaporkan, seperti permasalahan proses penyidikan oleh kepolisian, permasalahan ketidakjelasan penanganan perkara di tingkat MA, serta permasalahan lamanya pengiriman salinan putusan oleh MA kepada pengadilan pengaju,” kata Ninik.

Masyarakat menyampaikan laporan kepada Ombudsman secara beragam, khususnya terkait substansi penengakkan hukum. Yang terbanyak adalah datang langsung. Selain itu, tergambar cara penyampaian melalui surat, datang langsung, melalui email, telepon, media dan juga inisiatif.

“Ombudsman membuka berbagai akses bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan dan masyarakat dapat memilih cara menyampaikan laporan, sesuai kebutuhan dan kemudahan akses,” tutur Ninik.

Ninik juga menjelaskan, terkait laporan pelayanan publik di Peradilan. Ada kenaikan jumlah laporan yang diterima oleh Tim 1 Bidang Penyelesaian Laporan pada 2016 (561 laporan) dibandingkan pada 2015 (423 laporan), yakni terdapat kenaikan sebesar 32 persen. Namun, ada penurunan jumlah laporan pada 2017 (390 laporan) dibandingkan pada 2016, yakni sebesar 30 persen.

Menurut Ninik, penurunan tersebut nampaknya lebih dikarenakan telah diterapkannya tahapan verifikasi formil dan materiil sebelum dilaksanakannya pemeriksaan substantif oleh internal Ombudsman.

“Secara prosentase terjadi kenaikan jumlah laporan, meskipun tidak signifikan, hal ini nampaknya dikarenakan masih terdapat kekeliruan asumsi publik mengenai ranah kewenangan Ombudsman menyangkut proses peradilan,” imbuhnya.

Dari setiap laporan yang diterima Ombudsman, tidak semua laporan dapat ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan Pasal 25-41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Ombudsman RI tidak berwenang menindaklanjuti seperti permasalahan keluhan adanya dugaan keberpihakan hakim terhadap salah satu pihak, dugaan mengenai putusan yang dirasa tidak adil dan juga mengenai permasalahan dugaan permintaan uang oleh lembaga penegak hukum.

“Ombudsman RI menyampaikan secara lisan maupun tertulis kepada Pelapor. Hal itu biasanya menjadi ranah perhatian Komisi Yudisial,” kata Ninik.

Ia menambahkan, Ombudsman dalam tugas dan kewenangannya terhadap pengawasan pelayanan publik tidak hanya menerima laporan masyarakat terkait penegakkan hukum, namun juga menerima laporan masyarakat yang ditujukan kepada lembaga negara yang berfungsi pengawas (oversight institution) seperti KPK, KPAI, Komnas HAM, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, dan instansi Pemerintah seperti Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam jumlah yang relatif kecil.

“Laporan tersebut didominasi dugaan mal-administrasi penundaan berlarut, penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang,” jelas Ninik.

Lihat juga...