Organda Sumbar Sebut Demo Ratusan Angkot di Padang Sudah Sewajarnya

PADANG — Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumatera Barat (Sumbar) mendukung aksi para sopir dan pengusaha angkutan kota (angkot) yang menuntut pemerintah untuk segera memberlakukan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108/2017.

Ketua Organda Sumbar, Budi Syukur, mengatakan pernyataan tuntutan dan protes kepada pemerintah dari para sopir dan pengusaha angkot merupakan sebuah kewajaran. Mengingat, pesaingnya, yakni angkutan online tidak terikat aturan apa pun, meski sama-sama menjadi angkutan yang digunakan masyarakat.

“Apa yang telah dilakukan oleh para sopir dan pengusaha angkot itu ke Kantor Gubernur Sumbar, sudah sewajarnya. Karena, ada ketidakadilan pemerintah terhadap sopir  angkot itu. Ketidakadilan itu, angkot diikat dengan aturan, sementara angkutan online tidak terikat aturan apa pun,” katanya, Senin (11/12/2017) malam.

BacaRatusan Sopir Angkot Unjuk Rasa di Kantor Gubernur Sumbar

Ia menjelaskan, para pengusaha angkot harus mengeluarkan biaya untuk mengurus izin usaha berbadan hukum, tarifnya ditetapkan, kelayakan kendaraan harus diutamakan, dan tiap tahun harus melakukan uji KIR. Kalau angkutan online, tidak melakukan apa pun.

Budi mengaku, telah berupaya untuk berkomunikasi dengan pihak pengusaha angkutan online melalui pesan singkat, hanya saja tidak mendapat respon. Pesan yang dikirim pun, meski telah dibaca, namun tidak dibalas dengan sepatah kata pun.

“Sebenarnya saya ingin bicara dengan pengusaha angkutan online itu, mana tahu ada solusi dari persoalan ini, atau bahkan bisa bekerja sama. Tapi, pesan saya tidak direspon,” ujarnya.

Untuk itu, Budi menilai, solusi yang bisa diberikan oleh pemerintah ialah untuk menyegerakan keluarnya Peraturan Gubernur (Pergub) setelah adanya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

Ia menilai, jika nanti pemerintah mengeluarkan Pergub terkait angkutan online itu, maka petugas yakni pihak kepolisian sudah bisa melakukan penertiban di lapangan, karena jika pengusaha angkutan online tidak mengurus segala izin-izin itu, sama saja angkutan online yang beroperasi adalah angkutan liar atau ilegal.

“Memang angkutan online menggunakan aplikasi. Itu kan untuk mencari penumpang. Tapi, kalau sudah membawa penumpang, kan namanya angkutan itu. Nah, intinya kan harus memiliki izin dulu jika menjadi angkutan umum,” tegasnya.

Namun, kendati demikian, Budi berharap kepada sopir dan pengusaha angkot, untuk melakukan pembenahan terhadap kondisi mobil dan sopirnya. Pembenahannya itu seperti jangan lagi membawa angkot secara ugal-ugalan, dan lakukanlah kondisi mobil yang sesuai standar operasional sebuah angkot.

“Kami di Organda telah melakukan pembinaan kepada para sopir angkot. Hasilnya di lapangan, yang namanya ugal-ugalan masih saja terjadi,” ujarnya.

Budi juga meminta kepada sopir dan pengusaha angkutan agar saatnya melakukan perbaikan pelayanan kepada para penumpang, supaya angkot menjadi transportasi umum yang paling diminati oleh masyarakat.

Sementara itu, sopir angkot di Padang, Ishaq mengatakan, selama ini penghasilan angkotnya per hari bisa mencapai Rp180 ribu per hari. Namun, semenjak adanya angkutan online, penghasilan menurun hingga Rp50.000 per harinya.

“Rp50.000 itu ujung-ujungnya habis buat beli BBM, onderdil, dan yang lainnya. Apalagi, sekarang harus beli pertalite dan tidak ada lagi yang jual premium. Semakin sulit kehidupan jadi sopir angkutan,” jelasnya.

Ishaq berharap, persoalan yang menjadi tuntutan sekaligus kekhawatiran para sopir dan pengusaha angkot di Padang, menjadi bahan pertimbangan oleh pemerintah.

Lihat juga...