Pakar IDEAS: Jelang Tahun Politik, Program Kemiskinan Rawan Ditunggangi Kepentingan Pragmatis

JAKARTA — Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono mengatakan, menjelang tahun politik 2019, kemiskinan menjadi fokus kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun sayangnya, kata dia, program penanggulangan kemiskinan yang mendapat penguatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 dominan di bantuan sosial, rawan ditunggangi kepentingan pragmatis jangka pendek. Bukan pengembangan penghidupan berkelanjutan atau sustainable livelihood.

Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan conditional cash transfer program diperluas sasarannya dari 6 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) menjadi 10 juta RTS.

“Bahkan, skema subsidi rastra atau raskin untuk 15, 6 juta RTS drubah menjadi bantuan pangan. Ya serupa Bantunan Tunai Langsung (BTL) namun non tunai, yang tidak lain adalah unconditional cash transfer program,” ungkap Yusuf.

Hal ini sebut dia, berdampak pada perubahan iklim dan cuaca ekstrim menjadi tantangan berat untuk stabilitas harga pangan. Ke depan dipastikan harga komoditas dunia berpotensi besar menguat.

Dan menurutnya, meskipun dapat mendorong pertumbuhan ekspor, tetapi hal ini berpotensi menciptakan tekanan pada administered price seperti harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL).

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Yusuf memproyeksi penurunan kemiskinan pada 2018 hanya akan berjalan konservatif.Yakni di kisaran 27,5 juta penduduk miskin, sekitar 10,35 persen atau hanya turun 250 ribu orang dari 2017 yang 27,77 juta penduduk miskin.

“Angka ini sangat jauh dari target RPJMN 2015-2017 yang mematok angka kemiskinan 7,00-8,00 persen pada 2019,” tukasnya.