Pakar IDEAS: Jelang Tahun Politik, Program Kemiskinan Rawan Ditunggangi Kepentingan Pragmatis

JAKARTA — Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono mengatakan, menjelang tahun politik 2019, kemiskinan menjadi fokus kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun sayangnya, kata dia, program penanggulangan kemiskinan yang mendapat penguatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 dominan di bantuan sosial, rawan ditunggangi kepentingan pragmatis jangka pendek. Bukan pengembangan penghidupan berkelanjutan atau sustainable livelihood.

Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan conditional cash transfer program diperluas sasarannya dari 6 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) menjadi 10 juta RTS.

“Bahkan, skema subsidi rastra atau raskin untuk 15, 6 juta RTS drubah menjadi bantuan pangan. Ya serupa Bantunan Tunai Langsung (BTL) namun non tunai, yang tidak lain adalah unconditional cash transfer program,” ungkap Yusuf.

Hal ini sebut dia, berdampak pada perubahan iklim dan cuaca ekstrim menjadi tantangan berat untuk stabilitas harga pangan. Ke depan dipastikan harga komoditas dunia berpotensi besar menguat.

Dan menurutnya, meskipun dapat mendorong pertumbuhan ekspor, tetapi hal ini berpotensi menciptakan tekanan pada administered price seperti harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL).

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Yusuf memproyeksi penurunan kemiskinan pada 2018 hanya akan berjalan konservatif.Yakni di kisaran 27,5 juta penduduk miskin, sekitar 10,35 persen atau hanya turun 250 ribu orang dari 2017 yang 27,77 juta penduduk miskin.

“Angka ini sangat jauh dari target RPJMN 2015-2017 yang mematok angka kemiskinan 7,00-8,00 persen pada 2019,” tukasnya.

Lebih lanjut disampaikan, dari data terpadu TNP2K terakhir, diketahui penduduk dengan sratus sosial ekonomi 40 persen terendah mencapai 22,5 juta rumah tangga. Ini kata Yusuf, setara dengan 82 juta jiwa atau sekitar 32,1 persen dari total penduduk Indonesia.

Penduduk miskin ini terkonsentrasi di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Ketiganya menjadi rumah bagi setengah dari total penduduk miskin. Adapun lanjut dia, kantong-kantong kemiskinan nasional ini terdapat di Kabupaten Bogor, Garut, Brebes, Malang, Banyumas dan Cirebon.

Dari pengamatan IDEAS, kata dia, permasalahan yang dihadapi kantong kemiskinan berbeda. Masalah kemiskinan yang lebih berat adalah penduduk miskin yang didominasi dengan status sosial ekonomi 10 persen terendah.

Selanjutnya, dari 82 juta pendudukan dengan status kesejahteraan 40 persen terendah, 29,6 juta jiwa atau 36,1 persen berada di desil (skor) terbawah.

Yusuf pun menilai, bahwa kinerja penanggulangan kemiskinan nasional mengalami pasar surut dalam periode terakhir. Yakni, kata dia, dengan menempelkan perubahan jumlah penduduk miskin sebagai sasaran kebijakan. Ini terlihat bahwa kinerja perekonomian nasional semakin menurun.

Dia menjelaskan, pada periode Maret 2011-September 2014 penduduk miskin berkurang 327 ribu orang per semester. Maka pada periode September 2014-Maret 2017 penduduk miskin hanya berkurang 85 ribu orang pertahun.

Pada 2,5 tahun pertama pemerintahan Jokowi, penduduk miskin di pedesaan turun 274 ribu jiwa, sedangkan di perkotaan justru meningkat 317 ribu jiwa.

“Pada periode September 2014-Maret 2017, kedalaman dan keparahan kemiskinan pedesaan justru meningkat signifikan. Yakni, masing-masing 10,7 persen dan 17,5 persen,” ungkap Yusuf pada diskusi “Pembangunan Infrastuktur untuk Si Miskin” di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta, Kamis (21/12/2017).

Menurutnya, kebijakan ekonomi Jokowi menunjukkan anomali yaitu cenderung bias ke penduduk miskin pedesaan, namun membuat kondisi kemiskinan pedesaan menjadi semakin buruk,” ungkap Yusuf.

Kondisi kemiskinan pedesaan yang memburuk itu menurutnya, tergambar dari daya beli petani yang menurun dengan kecenderungan stagnan. Nilai tukar petani, baik itu petani tanaman pangan, peternakan, pembudidaya ikan dan perkebunan rakyat. Secara umum pertukarannya menurun, kecuali nilai tukar nelayan.

Begitu pula, sebut Yusuf, dengan daya beli pelaku ekonomi bawah perkotaan cenderung melemah. Upah riil buruh bangunan dan pembantu rumah tangga misalnya, secara konsisten terlihat menurun.

Lihat juga...