Pakar: Munaslub Hanya Mengukuhkan Ketum, Roda Demokrasi Golkar “Kurang Manis”

SOLO — Partai Golkar yang tengah dirundung masalah internal, pasca Ketua Umum (Ketum) Setya Novanto duduk di kursi pesakitan, menambah derita partai ini yang kian terombang-ambing. Golkar yang notabenenya partai besar pun “ditantang” berpacu dengan waktu untuk mengejar ketertinggalan, karena survei partai berlambang pohon beringin ini kian hari kian merosot.

Pakar Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Prof Pawito menyebutkan, kondisi Partai Golkar tak lepas dari kelangkaan tokoh pemimpin. Situasi ini, kata dia, sudah terjadi sejak Presiden ke 2 Indonesia, Soeharto lengser pada 1998.

“Di tubuh Golkar itu terjadi kelangkaan pemimpin. Kalangan luas sudah tahu dan itu terjadi sudah lama,” sebut Prof Pawito saat berbincang dengan Cendana News, di ruang Guru Besar FISIP UNS, kemarin.

Menurut Guru Besar UNS ini, kelangkaan pemimpin untuk jadi Ketua Umum sudah terjadi jauh sebelum Soeharto turun pasca reformasi. Sejak Harmoko “didaulat” menjadi Ketua Umum Golkar pada 1993, Golkar, sebut Pawito, sudah mengalami tarik menarik di antara elit partai.

“Sebenarnya dengan mengangkat Harmoko sebagai Ketua Umum, Pak Harto menginginkan agar Golkar lebih dekat dengan rakyat. Kenyataan memang dekat dengan rakyat,” tuturnya.

Namun dengan diangkatkan Harmoko sebagai Ketua Umum yang notabenenya dari kalangan sipil, justru mengakibatkan adanya tarik menarik antarelit Partai Golkar. Bahkan, pasca turunnya Harmoko digantikan Akbar Tanjung (1998), dilanjutkan Jusuf Kalla (Desember 2004), Aburizal Bakrie (Oktober 2009), serta Setya Novanto (Oktober 2017), Golkar sejatinya sudah tidak memiliki sosok pemimpin yang mampu menyatukan partai.

“Ironisnya, tren kepemimpinan Golkar pasca Pak Harto diwarnai dengan suara aspirasi ke Golkar tidak (kurang) apa adanya. Ini terus terjadi hingga Gokar yang sekarang. Pimpinan Golkar mendapatkan aspirasi seperti yang diharapkan, bukan yang sebenarnya,” katanya.

Krisis kepimpinan ini kian terlihat saat kepemimpinan Setya Novanto menjadi Ketua Umum Golkar. Setnov sebutan Setya Novanto yang berulang kali harus berurusan dengan hukum mengakibatkan partai yang berdiri sejak 1964 itu kian “tersandera”. Mulai dari persoalan “papa minta saham”, hingga kasus e-KTP yang “berseri”.

“Saya kira ini adalah runtutan dari tidak adanya sosok pemimpin Golkar. Saya pikir, Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa) Golkar nanti hanya dimaknai karena kelangkaan pemimpin itu,” tambah Pakar Politik yang gemar “ngopi” itu.

Termasuk, adanya rapat pleno pimpinan Partai Golkar beberapa waktu lalu yang menunjuk Airlangga Hartato (AH) sebagai Plt Ketua Umum Golkar dan akan dikukuhkan dalam Munaslub pada 18-20 Desember 2017 nanti, merupakan dampak dari kelangkaan pemimpin di tubuh Golkar. Terlepas dari itu, Pawito menandaskan, ada hal yang menarik dalam agenda Munaslub karena hanya akan mengukuhkan AH sebagai ketua umum.

“Cuma itu tadi, kalau bukan dia (Airlangga Hartanto) siapa lagi. Kalau yang bukan dielus-elus itu trus siapa, sukar itu untuk dijawab. Itu kenapa Munaslub nanti sepertinya hanya mengukuhkan (penetapan) Caketum saja. Karena memang kelangkaan pemimpin tadi,” imbuhnya.

Munculnya satu nama dan agenda Munaslub hanya sebatas pengukuhan, Pawito menilai, roda demokrasi di Partai Golkar disebutnya “kurang manis”. Sebab, jika memang ingin mendapatkan calon Ketua Umum baru, yang mampu membawa Golkar ke arah yang lebih baik harus ada beberapa kandidat lainnya. “Mosok tidak ada kompetitor atau calon lain. Padahal semunya ingin partai mementingkan mekanisme partai yang excellence,” papar dia.

Ditambahkan, Golkar sebenarnya memiliki sejumlah kader yang bisa duduk sebagai kandidat kuat untuk menjadi Ketum. Seperti Wakil Ketua Dewan Pembina Golkar Ade Komarudin, Wakil Ketua Dewan Pakar Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), Sekjen Golkar Idrus Marhan, Aziz Syamsudin dan lain sebagainya. “Kalau nyebut elit lain mestinya ada nama Ade Komarudin. Pertanyaanya kenapa tidak masuk kandidat? Apa sudah tidak ingin menjadi Ketum,” tanya Prof Pawito.

Di sisi lain, imbuh dia, pada rapat pleno pimpinan partai yang menunjuk AH sebagai Plt Ketua Umum dan akan dikukuhkan dalam Munaslub nanti menjadi satu keuntungan tersendiri. Pasalnya, jika Partai Golkar masih harus disibukkan dengan hiruk-pikuk Munaslub, tentu akan menyedot banyak tenaga.

“Memang terlihat kurang manis sih, tapi dalam situasi serba mendesak seperti ini memang agaknya rugi juga untuk Golkar jika energinya dihabiskan untuk berdebat. Semua pihak pada akhirnya menerima keputusan Munaslub,” imbuhnya.

Selain harus sesegera mungkin memiliki tongkat kepemimpinan baru, Partai Golkar juga harus mengejar ketertinggalannya dibanding dengan partai lain. Di antaranya dalam menghadapi 2018 yang menjadi tahun politik karena diselenggarakannya pemilihan langsung secara serentak, yang diikuti sejumlah kabupaten/kota serta gubernur di Indonesia.

“Karena kondisi yang mendesak, maka harus disiapkan sesegara mungkin untuk Pilkada serentak,” tandas dia.

Termasuk munculnya nama Titiek Soeharto yang bertekat maju sebagai calon Ketua Umum menjadi terobosan yang baru. Sosok Soeharto yang menjadi ikon Golkar “dimungkinkan” masih bisa menyatukan Partai, yang beberapa tahun terakhir terus digoyang perpecahan.

“Di tengah kelangkaan pemimpin di tubuh Golkar, memang keberadaan putra-putri Pak Harto bisa menjadi alternatif baru. Tapi menurut saya, untuk Mbak Titiek Soeharto atau yang lainnya masih membutuhkan waktu sedikit lagi untuk maju sebagai Ketua Umum. Namun saat ini sudah harus dirintis, termasuk komunikasi dengan elit Partai Golkar maupun lainnya,” pungkasnya.

Lihat juga...