Pembangunan Infrastruktur Tak Menyerap Tenaga Kerja

Ekonom INDEF, Bhima Yudisthira Adhinegara. Foto: Sri Sugiarti.

JAKARTA – Ekonom Instituts for  Development  of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara mencatat pembangunan infrastruktur sepanjang 2017 baru 2 persen yang sudah selesai. Jadi masih sangat kecil sekali dari 245 proyek infrastruktur nasional yang tercatatkan.

Sementara anggaran untuk membangun infrastruktur yang dialokasikan sangat besar.  Pada 2014, porsi belanja infrastruktur hanya 8,7 persen terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pada 2017, angka ini kemudian naik lebih dari 2 kali lipat  menjadi 18,6 persen.

“Namun sayangnya, pembangunan infrastruktur tersebut menuai problem karena tidak berdampak pada penyerapan tenaga kerja,” kata Bhima kepada CendanaNews di Jakarta, Sabtu (30/12/2017).

Bhima menyebut, data terakhir menyebutkan, penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi hanya mencapai 6,4 persen pada 2017 ini. Sedangkan pada 2016, penyerapannya di kisaran angka 6,7 persen. Karena penyerapan tenaga kerjanya kurang optimal, maka target untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur sulit terealisasi.

“Padahal seharusnya, ketika infrastruktur dibangun, permintaan tenaga kerja itu naik. Begitu juga industri lokal seperti besi, baja dan semen terdongkrak,” tandasnya.

Tapi fakta yang dilihat Bhima, industri lokal mengalami penurunan. Tercatat konsumsi semen secara nasional periode Januari-Juni 2017 menurun 1,3 persen dari 29,4 juta ton menjadi 28,9 juta ton. Kondisi pabrik semen mengalami kelebihan kapasitas karena tidak terserap oleh pasar. “Ada yang nggak nyambung antara infrastruktur dibangun ke pertumbuhan ekonomi,” tukas Bhima.

Ditegaskan Bhima, bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia banyak dikuasai oleh kontraktor besar, sehingga terjadi ketimpangan kontraktor kecil tidak bisa berkembang. Hal tersebut berdampak  pada pembangunan infrastruktur tidak membuat masyarakat Indonesia makmur.

Karena penguasaan proyek berada di tangan kontraktor besar sehingga multi efek untuk pertumbuhan ekonomi sangat terbatas. Meskipun pertumbuhan ekspor Indonesia tercatat Januari-November 2017 naik 17,2 persen. Namun demikian, tumbuhnya bersamaan dengan impor di kisaran 15,4 persen.

“Jadi dipikir-pikir kita mengekspor barang komuditas mentah, kita juga impor barang jadi untuk keperluan infrastruktur. Impor bahan baku modalnya besar, struktur ekonomi ini tidak sehat,” ujarnya.

Pembangunan infrastruktur ini juga menyerap tenaga asing lebih banyak. Sehingga berdampak pada industri lokal penyerapannya rendah sekali karena besi, baja dan semen banyak impor.  Kalau ini tidak diselesaikan Bhima menyebut, sampai kapan pun infrastruktur dipastikan efeknya ke pertumbuhan ekonomi tidak akan terasa.”Satu-satunya jalan ya rasionalisasi. Jadi 2 persen kan yang sudah selesai, sekitar 42 persen itu dalam tahap perencanaaan ya harus ditunda semua di 2018 itu,” tukasnya.

Bhima menyarankan APBN 2018 untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 410 triliun. Sebaiknya anggaran itu dialokasikan untuk subsidi energi, misalnya. Karena jangan sampai ada penyesuain harga  BBM melejit terus. Apalagi pemerintah juga telah berjanji  tidak akan menaikkan  harga BBM dan listrik.

Pertumbuhan ekonomi sampai saat ini dinilai Bhima masih minus kualitas. Pemerintah harus mempercepat program penyelamatan industri manufaktur melalui paket kebijakan, dorong program padat karya, menjaga  daya beli dengan pengendalian harga pangan. Terpenting lagi adalah dorong percepatan penyerapan belanja pemerintah pusat dan daerah. Utamanya belanja produk-produk lokal untuk pembangunan infrastruktur.

Lihat juga...