Pemerintah Wajib Tingkatkan Kesejahteraan Guru

Editor: Satmoko

185
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit/Foto: M. Noli Hendra

PADANG – Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit menyebutkan bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan para guru. Hal ini dikarenakan, guru memiliki peran dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Peran guru sudah sangat jelas, yakni untuk mencerdaskan generasi bangsa. Sementara, masih banyak dari guru itu sendiri yang belum menikmati hidup yang sejahtera. Untuk itu, pemerintah terus berupaya dalam hal meningkatkan kesejahteraan guru,” katanya, Kamis (7/12/2017).

Namun, ia juga menyebutkan, para guru jangan terlalu mengutamakan soal kesejahteraan saja, karena jika hal itu yang dikedepankan, akan membuat guru tersebut sulit untuk maju dan berkembang dalam mendidik.

“Seiring waktu berjalan, kesejahteraan itu akan datang, untuk itu tunjukkan dan berikan pendidikan untuk mendidik generasi bangsa, agar memiliki pendidikan yang berkarakter,” ucapnya.

Menurutnya, untuk menciptakan karakter itu, guru dapat memperkuat pendidikan di sejumlah aspek misalnya pendidikan agama, individu, sosial, dan nasionalisme. Apalagi, pada era digital sekarang, perkembangan teknologi dapat menggerus nilai moral tunas-tunas bangsa, jika dimaknai dengan cara yang tidak benar.

“Pendidikan karakter ini program pemerintah, agar nantinya penerus bangsa dapat menghadapi era digital melalui kreativitas,” ujarnya.

Akan tetapi, Nasrul berharap agar ada upaya dari pemerintah supaya pendidikan karakter itu ditanamkan, dengan adanya guru yang berkualitas. Maka dari itu, kesejahteraan guru harus menjadi perhatian utama pemerintah.

Wagub mengatakan, terkait apresiasi terhadap guru, selama ini bisa dikatakan sudah banyak apresiasi yang diberikan kepada guru-guru seperti sertifikasi, guru yang mengabdi di tempat terpencil, dan guru garis depan.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Burhasman menyebutkan, Pemprov Sumbar masih terkendala mengangkat tenaga honorer guru menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikarenakan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2005.

“PP Nomor 48 Tahun 2005 itu menyatakan Pemerintah Provinsi dilarang mengangkat tenaga honorer menjadi PNS,” ujarnya.

Namun, katanya, Pemprov Sumbar terus berupaya melihat peluang adanya pengangkatan itu pada 2018 yang dibuka pusat. Mengingat, Pemprov Sumbar sangat membutuhkan tenaga guru honorer. Apalagi, saat ini jumlah guru SMA/SMK masih sangat terbatas.

“Sejak kewenangan pindah ke provinsi, kita kekurangan guru SMA dan SMK sederajat sebanyak 6.000 tenaga pendidik. Kekurangan tersebutlah yang saat ini ditutupi oleh tenaga honorer,” ucapnya.

Menurutnya, saat ini jumlah guru tingkat SMA/sederajat yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) 13.535 orang yang dinilai tidak mencukupi untuk tenaga pendidik di sekolah.

Komentar