Pemprov NTB Ngotot Pembangunan Poltekpar Tetap Dilanjutkan

MATARAM – Meski kalah pada tingkat banding dalam sengketa lahan pembangunan kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) dengan warga di Pengadilan Negeri Mataram, proses pembangunan kampus Poltekpar di lahan yang disengketakan Desa Puyung, Kabupaten Lombok Tengah tetap dilanjutkan.

Tidak adanya perintah dari pengadilan untuk memberhentikan proses pembangunan menjadi alasan Pemprov NTB tetap ngotot dan kukuh melanjutkan proses pembangunan sampai ada putusan tetap atau incrah dari Pengadilan Tinggi Mataram.

“Dalam putusan banding yang dimenangkan warga penggugat, tidak ada perintah dari pengadilan untuk menghentikan proses pembangunan, maka pembangunan tetap dilanjutkan. Saat ini Pemprov NTB sedang menempuh langkah kasasi,” kata Sekretaris Daerah NTB, Rosiady Sayuti di Mataram, Rabu (20/12/2017).

Menurutnya, selama perintah pengadilan belum ada, proses pembangunan kampus Poltekpar jalan terus, sebab Pemprov NTB tidak bisa tiba-tiba mediasi, tanpa adanya kondisi yang secara hukum memaksa dilakukannya proses mediasi dengan penggugat.

Rosiady juga menegaskan, terkait status kepemilikan lahan sebelumnya penguasaan awal memang dari Pemprov NTB, kecuali penguasaan awal dari mereka. Tanah tersebut selama sekian puluh tahun dikuasai pemerintah.

“Sekarang ketika kita melakukan proses pembangunan di lahan tersebut, mereka memperkarakan. Pengadilan tingkat pertama di PN Praya, Kabupaten Lombok Tengah Pemprov menang, maka sekarang langkah kasasi dilakukan,” katanya.

Sebelumnya Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin mengatakan, pemerintah menghargai setiap putusan peradilan dan hal tersebut merupakan upaya hukum yang dibolehkan secara konstitusional. Tapi Pemprov tidak akan menyerah, masih ada upaya kasasi termasuk adanya ruang perdamaian yang bisa ditempuh

Ia menjelaskan, meski pengadilan tinggi meminta objek sengketa diserahkan, tapi itu belum bisa dilaksanakan selama pemprov masih melakukan upaya hukum. Artinya, putusan itu belum memiliki kekuatan hukum pasti atau inkrah. Masih ada waktu dua minggu bagi pemprov melakukan kasasi.

”Bukan persoalan menyerah atau tidak tapi soal fakta-fakta yang harus dibuktikan di pengadilan,” tegasnya.

Amin juga meminta kepada penggugat dan masyarakat kasus ini tidak hanya dilihat dari kacamata hukum saja. Sebab pembangunan Poltekpar bukan keinginan pemerintah, tapi untuk kepentingan masyarakat banyak. Keberadaan kampus akan memberikan manfaat besar bagi pembangunan. Dari kampus itu diharapkan lahir SDM yang berkualitas untuk menunjang pengembangan pariwisata NTB.

PN Mataram dalam amar putusannya, Nomor 149/PDT/2017/PT.MTR tertanggal 22 November mengabulkan banding Suryo selaku penggugat dan membatalkan putusan PN Praya Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Pya tertanggal 14 Juni 2017 yang sebelumnya memenangkan Pemprov NTB atas lahan pembangunan kampus Poltekpar seluas 41.555 Hektare di Desa Puyung, Kabupaten Lombok Tengah.

Selain itu, dalam putusan PN Mataram, menyatakan sertifikat hak guna usaha (HGU) yang diterbitkan BPN Lombok Tengah tanggal 19 Agustus 1982 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Produk turunannya seperti sertifikat hak pakai yang menjadi dasar pembangunan Poltekpar Lombok juga tidak sah.

Lihat juga...