Penambangan Liar di Sumbar Sebabkan Kerusakan Hutan 2.950 Ha

PADANG – Komunitas Konservasi Indonesia WARSI menyebutkan, akibat terjadi pembalakan secara liar di sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Barat (Sumbar) telah menyebabkan kerusakan hutan seluas 2.950 hektare (ha).

Direktur Komunitas Konservasi Indonesia, Warsi Rudi Syaf mengatakan, dari data analisa Citra Satelit TM yang dilakukan unit GIS WARSI, telah terjadi kerusakan seluas 2.950 ha. Luas hutan tersebut, terjadi di Kabupaten Dharmasraya seluas 1.340 ha, dan Solok Selatan 1.610 ha.

“Gawatnya lagi penambangan liar itu sudah masuk ke dalam kawasan Hutan Lindung Batanghari II,” tegasnya, Rabu (27/12/2017).

Ia menyebutkan, dampak dari kerusakan hutan tentu akan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat seperti bencana ekologis, konflik lahan, konflik sosial serta kemiskinan. Untuk itu, WARSI menyatakan perlu melakukan kegiatan lebih gencar lagi, terkait sosial pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PBHM).

Menurutnya, untuk menjalankan kegiatan tersebut, WARSI akan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan, sehingga hutan menjadi nilai ekonomi bagi masyarakat tanpa merusak hutan.

“Sumbar mengusung konsep tata kuasa, tata kelola, tata usaha dan tata niaga dalam pemanfaatan dan penyelamatan hutan,” katanya.

Persoalan adanya penambang ilegal yang telah merusak hutan tersebut, ternyata telah ditangani oleh Tim Terpadu Penertiban Tambang Ilegal Sumatera Barat (Sumbar) yang menyatakan razia yang dilakukan ke sejumlah daerah terkait aktivitas tambang ilegal sering bocor.

“Kami Satpol PP di Sumbar telah sering turun untuk mengamankan penambangan ilegal itu. Hingga kini terbilang cukup banyak tambang yang telah kita aman, dan terkadang juga ada kegiatan penertiban tambang yang bocor,” ucap Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Sumbar Zul Aliman.

Ia menyebutkan, setiap kali turun ke lokasi tambang ilegal, tak jarang tim menemukan lokasi yang tidak lagi dilakukan aktivitas tambang. Padahal dari tanda-tanda yang ditemukan di lapangan, sangat jelas bahwa penambang telah pergi meninggalkan lokasi beserta peralatannya, sebelum tim sampai ke lokasi.

“Bisa dikatakan dari razia penambang ilegal yang dilakukan, setiap kali turun sedikitnya ada lima titik yang harus didatangi tim. Namun, hasilnya hanya sekira dua titik yang berhasil ditemukan aktivitas tambang ilegal, sementara sisanya berhasil pergi sebelum tim sampai di lokasi. Artinya ada 30 persen informasi razia penambang ilegal itu bocor,” jelasnya.

Menurutnya, bocornya razia penambang ilegal ini berdampak kepada kinerja tim terpadu untuk melakukan penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Tambang Mineral dan Batubara. Hal ini dilakukan, untuk mengantisipasi dampak lingkungan, seperti kerusakan alam yang berkaitan kepada hutan, longsor, dan yang lainnya.

“Saya ada menemukan penambang batu di Air Dingin Kabupaten Solok. Di lokasi itu, saya melihat telah merusak jalan, batu-batu yang ada di pegunungan itu telah dibongkar, dan sangat berpotensi terjadi longsor. Nah, hal semacam inilah yang kita tindak,” tegasnya.

Ia menyebutkan, untuk mengantisipasi kebocoran informasi razia tersebut, tim akan melakukan rapat untuk melakukan evaluasi lebih lanjut. Namun, Zul menduga penyebab bocornya informasi razia tersebut, tidak berasal dari jajaran Pol PP, tapi merupakan pihak luar dari instansi Pol PP, baik Sumbar maupun di kabupaten dan kota.

Direktur Komunitas Konservasi Indonesia Warsi Rudi Syaf/Foto: M. Noli Hendra
Lihat juga...