Pencapaian Pajak 2017 Terancam Meleset dari Target

JAKARTA — Ketua Fraksi PPP DPR RI, Reni Marlinawati, menyampaikan, jika selama 2017 tantangan perekonomian domestik paling besar dan yang mengalami stagnasi berasal dari konsumsi rumah tangga.

Menurut Reni, rendahnya konsumsi rumah tangga tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adanya tekanan pada daya beli masyarakat kelas bawah.

“Sebanyak 49 persen pendapatan masyarakat kelas bawah mengalami tekanan dari pencabutan subsidi listrik 900 VA, dan juga tren penurunan pendapatan di kelompok petani dan buruh,” kata Reni, dalam ‘Refleksi Akhir Tahun 2017 dan Proyeksi Tahun 2018 Fraksi PPP DPR RI, Di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (28/12/2017).

Sementara dalam bidang fiskal, lanjut Reni, realisasi penerimaan pajak di 2017 terancam meleset Rp110-130 triliun dari target sebesar Rp1.472,7 triliun. Artinya, realisasi penerimaan pajak hingga akhir 2017 sulit mencapai 90 persen.

Namun, Reni mengakui terobosan pemerintah Jokowi-JK pada 2017 ini cukup progresif dalam pemberlakuan tax amnesty, dengan meningkatkan kepatuhan perpajakan penerimaan PPN lebih dari 14,8 persen dan reformasi birokrasi di internal direktorat pajak.

Namun di sisi lain, kata Reni, realitas belanja pemerintah pada 2017 sempat terhambat di triwulan II 2017. Pertumbuhan belanja itu bahkan tercatat negatif, yakni 1,93 persen dibanding pada periode yang sama di 2016.

“Jadi, realisasi yang lambat ini sangat berpengaruh pada rendahnya stimulasi fiskal yang diharapkan mendorong perekonomian serta pencairan proyek di beberapa daerah,” imbuh Reni, sembari menyebut hingga akhir 2017 realisasi belanja mencapai 95 persen dari target sebesar Rp2.098,9 triliun.

Anggota Komisi X DPR RI ini juga menyoroti persoalan pengangguran yang menjadi hal krusial di 2017. Jika dibandingkan pada 2016, jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan dalam periode Agustus 2017, yaitu 7,04 juta dibanding periode yang sama tahun lalu yakni sebesar 2,62 juta.

Untuk itu, Fraksi PPP DPR RI menyerukan kepada pemerintah Joko Widodo Jusuf Kalla, bahwa pada 2018 mendatang agar lebih fokus membereskan persoalan di bidang ekonomi untuk menguatkan kembali animo atau daya beli masyarakat, menstabilkan harga pangan, sehingga bisa meningkatkan nilai tukar petani (NTP).

“Pada 2018, kami minta pemerintah membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, guna mengurangi angka kemiskinan secara signifikan,” tandas Reni.

Lihat juga...