Peneliti LIPI: Presiden Jokowi Harus Adil ke Semua Menteri

JAKARTA – Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menilai soal rangkap jabatan sebagai menteri dan pengurus partai, dapat membawa dampak negatif dan memunculkan tarik-menarik kepentingan dan kekuasaan.

Rangkap jabatan, sekali tidak dibolehkan harus tetap ditegakkan. Dan, komitmen Presiden Joko Widodo terhadap isu ini kembali harus dibuktikan.

“Memegang komitmen terhadap isu ini penting, tidak boleh plin plan. Karena dampak rangkap jabatan negatif dan memunculkan tarik-menarik kepentingan serta kekuasaan,” kata Siti Zuhro saat dihubungi Cendana News, Rabu (27/12/2017).

Menurut Siti Zuhro, mundur dari jabatan menteri merupakan langkah terhormat ketimbang disoal terus menerus oleh publik. Sebagai Presiden, lanjut Siti Zuhro, Jokowi harus menjaga komitmennya dan bersikap adil terhadap semua menterinya.

Sebagaimana diketahui, Presiden pernah mengeluarkan pernyataan saat menyusun kabinet agar para menterinya tidak merangkap jabatan di kepengurusan partai politik. Kini komitmen Jokowi dipertanyakan kembali seiring keterpilihan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang digelar pada 18-20 Desember lalu, Airlangga Hartarto dikukuhkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar hingga 2019, menyelesaikan sisa jabatan yang ditinggalkan Setya Novanto. Dan, bisa diperpanjang kembali dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).

Sebelum jadi ketua umum partai, Airlangga masuk gerbong Kabinet Kerja sebagai Menteri Perindustrian. Masa pemerintahan efektif tinggal 1,5 tahun, karena pemilihan presiden dan wakil presiden bersamaan pemilihan legislatif diperkirakan berlangsung pada April 2019.

Sejauh ini, belum ada pernyataan Airlangga Hartarto akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Perindustrian. Namun, sebagai pembantu Presiden, Airlangga menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.

Sementara itu, Presiden Jokowi juga belum menyatakan akan mencopot Airlangga dari jabatannya sebagai Menteri Perindustrian. Tak ayal, terkait soal rangkap jabatan ini menuai kritik dari sejumlah pihak.

Pelaksana tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon, bahkan mengingatkan kembali komitmen Presiden, yang sebelumnya pernah berkomitmen bahwa para menterinya tidak diperbolehkan rangkap jabatan di kepengurusan partai politik.

Kendati reshuffle menteri merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo, namun bagi Fadli Zon, ini lebih pada soal komitmen Presiden. Ia menilai, Jokowi sudah menelan ludah sendiri apabila mempertahankan Airlangga Hartarto.

“Kalau tetap rangkap, ya, berarti menelan ludah sendiri,” kata Fadli Zon kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Sabtu (23/12).

Lihat juga...