Penerapan Aplikasi e-Planning di Daerah, Meningkat

JAKARTA — Progres pengembangan dan penerapan aplikasi e-Planning di daerah mengalami peningkatan pada 017. Sebanyak 29 provinsi, 30 kabupaten dan 8 kota telah menerapkan aplikasi e-Planning dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah.

Berdasarkan ‘Laporan Capaian 3 (Tiga) Tahun Kementerian Dalam Negeri 2014-2017’, terbangunnya aplikasi e-Planning untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah tersebut dengan kemajuan capaian sebesar 80 persen.

Ke depan, Kemendagri akan melakukan pengembangan aplikasi e-Planning dalam penyusunan dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan rencana kerja perangkat daerah (Renja PD).

Selain itu, juga mengintegrasikan e-Planning dengan aplikasi e-Budgeting untuk mengawal  penyusunan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS), agar konsisten dengan dokumen RKPD yang telah disusun.

Kemendagri juga melakukan pengembangan aplikasi e-Monev yang bertujuan untuk melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan secara elektronik.

Selanjutnya, untuk memberikan pedoman kepada daerah dalam kebijakan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) dan mekanisme pengelolaan aplikasi e-Database, e-Planning, e-Budgeting, dan e-Monev, Kemendagri menyiapkan finalisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang SIPD.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 274, bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam SIPD.

Untuk itu, daerah harus memiliki data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang dikelola secara terintegrasi dalam SIPD, dan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencaan daerah.

Lihat juga...