Pengacara Pertanyakan Penetapan Kembali Setya Novanto sebagai Tersangka

JAKARTA – Pengacara sekaligus kuasa hukum Setya Novanto dalam sidang hari ini secara bergantian sedang membacakan eksepsi atau nota keberatan untuk membela terdakwa Setya Novanto.

Persidangan digelar di Ruang Sidang Mr. Koesoemah Atmadja 1, Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Menurut Maqdir Ismail, salah satu anggota tim pengacara Setya Novanto, pihaknya merasa keberatan dengan surat dakwaan yang sebelumnya sempat dibacakan oleh anggota Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta.

Maqdir Ismail berpendapat bahwa surat dakwaan tersebut tidak dapat diterima, karena dianggap tidak memenuhi unsur materiil, sehingga tuduhan tindak pidana seperti yang tertuang dalam surat dakwaan tersebut batal atau tidak sah demi hukum. Menurut Maqdir Ismail hal tersebut mengacu pada ketentuan Undang-Undang sesuai dengan Pasal 143 KUHP.

“Kami selaku anggota tim pengacara sekaligus kuasa hukum terdakwa Setya Novanto menyatakan keberatan dan tidak bisa memerima terkait isi surat dakwaan yang sebelumnya dibacakan oleh pihak anggota JPU KPK. Salah satu hal yang kami pertanyakan adalah terkait dengan penetapan kembali status hukum terhadap Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),” kata Maqdir Ismail di Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Menurut Maqdir Ismail berdasarkan putusan hakim PN Jakarta Selatan, Setya Novanto sebelumnya telah dinyatakan menang melawan KPK dalam persidangan gugatan praperadilan. Dengan demikian seharusnya putusan hakim tersebut secara otomatis menggugurkan status tersangka untuk Setya Novanto.

Maqdir Ismail mengaku heran dan mempertanyakan mengapa kemudian secara tiba-tiba KPK kembali menetapkan status tersangka kepada Setya Novanto tahap kedua sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman.

Menurut Maqdir Ismail, surat dakwaan dari JPU KPK dengan alasan apapun tetap tidak bisa diterima. Alasannya karena Setya Novanto yang disidik KPK sejak Juli 2017 dan kemudian KPK memutuskan serta menetapkan status tersangka kepada kliennya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dianggap tidak sah atau gugur demi hukum oleh Hakim Cepi Iskandar saat persidangan di PN Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan Cendana News langsung dari Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, hingga siang ini persidangan lanjutan kasus perkara korupsi dengan terdakwa Setya Novanto masih berlangsung. Sementara itu terdakwa Setya Novanto tampak terlihat sedang duduk di kursi persidangan sambil mendengarkan pembacaan eksepsi atau nota keberatan dari pihak pengacara sekaligus kuasa hukumnya.

Setya Novanto (batik lengan panjang) saat memasuki ruangan persidangan. Foto: Eko Sulestyono
Lihat juga...