Peran Andi Narogong dalam Kasus KTP-El, Terungkap

Editor: Koko Triarko

43

JAKARTA – Sejumlah anggota jaksa penuntut umum (JPU), secara bergantian membacakan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong, dalam sidang tuntutan di Ruang Sidang Mr. Koesoemah Atmadja 1, Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2017).

Menurut anggota JPU KPK, terdakwa Andi Agustinus memiliki kedekatan atau mengenal baik sejumlah pejabat penting di jajaran pemerintahan maupun sejumlah anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) RI. Andi Agustinus juga dikenal sebagai seorang pengusaha atau wiraswastawan sukses dan pandai bergaul, sehingga tak heran jika dirinya sering memenangkan sejumlah tender lelang proyek pemerintah dalam skala besar.

Andul Basir bersama sejumlah Anggota  JPU KPK secara bergantian membacakan tuntutan untuk terdakwa Andi Agustinus. –Foto: Eko Sulestyono

JPU KPK juga menyebutkan keterlibatan Andi Agustinus dalam proses lelang tender proyek pengadaan Kartu Tanda Pemduduk (KTP) Nasional yang berbasis elektronik atau e-KTP. Sejumlah pejabat yang diketahui dekat Andi Narogong, di antaranya Setya Novanto, Irman, Sugiharto, Diah Anggraeni dan masih lagi pejabat penting lainnya.

Dalam persidangan, terungkap Andi Agustinus mengaku berupaya mendekati sejumlah pejabat tinggi atau pejabat penting untuk memuluskan rencananya terkait keikutsertaannya dalam proses lelang tender proyek KTP-el tersebut. Dalam perkembangannya, Andi Agustinus pada pertengahan 2010 mencoba mendekati Setya Novanto yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR RI periode 2009 hingga 2014.

Setelah mendapatkan jaminan dari Setya Novanto terkait rencana pembahasan proyek KTP-El, yang bersangkutan kemudian mendekati Diah Anggraeni yang saat itu masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Kemudian, Diah Anggraeni memperkenalkan Andi Agustinus kepada Irman dan Sugiharto.

Irman saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri. Tak lama kemudian, Irman memperkenalkan Andi Agustinus dengan Sugiharto, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Informasi dan Adiministrasi Dukcapil Kemendagri.

Setelah memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, Andi Agustinus kemudian mulai melakukan pendekatan terhadap sejumlah Anggota Komisi II DPR RI periode 2009 hingga 2014, dengan arahan dan petunjuk Setya Novanto.

Kemudian satu per satu, anggota Komisi II DPR RI didatangi atau didekati Andi Agustinus, masing-masing di antaranya Ade Komaruddin, Ganjar Pranowo, Markus Nari. Miryam S. Haryani, Mustokoweni dan masih banyak lagi anggota DPR RI lainnya.

Selanjutnya, Andi Agustinus diduga telah memberikan sejumlah uang yang total nilainya diperkirakan mencapai ratusan ribu US Dolar (USD). Pemberian uang suap tersebut diduga sebagai suatu bentuk atau upaya suap kepada sejumlah anggota Komisi II DPR RI dan pejabat terkait lainnya dengan tujuan untuk memuluskan rencana pembahasan dan penganggaran proyek pengadaan KTP-El.

“Terdakwa saudara Andi Agustius alias Andi Narogong berdasarkan fakta dalam persidangan mengakui, bahwa dirinya mengenal atau kenal dekat dengan sejumlah pejabat tinggi, baik di pemerintahan maupun sejumlah anggota DPR RI, yang bersangkutan bahkan pernah beberapa kali menemui Setya Novanto, mantan Ketua Komisi II DPR RI periode 2009 hingga 2014 dari Fraksi Partai Golkar”, kata Abdul Basir, Anggota JPU KPK di Gedung Pemgadilan Tipikor Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Abdul Basir pada saat membacakan tuntutan untuk terdakwa Andi Agustinus, juga menjelaskan, bahwa menurut pengakuan terdakwa tujuan pertemuannya dengan Setya Novanto dan sejumlah pejabat penting lainnya diduga dilatarbelakangi niat atau keinginan terdakwa yang bermaksud mengikuti proses lelang tender proyek pengadaan KTP elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Agenda persidangan pembacaan tuntutan untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong untuk sementara ditunda atau dihentikan tepat pukul 17:00 WIB. John Halasan Butar-Butar, Ketua Majelis Hakim yang memimpin jalannya persidangan menyatakan, sidang untuk sementara ditunda selama 1 jam untuk keperluan ibadah dan istirahat.

Komentar