Peran MPR Kawal Ekonomi Kerakyatan, Dipersoalkan

Editor: Satmoko

115
Suasana Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Gedung Sri Rahayu Sukoharjo. Foto: Harun Alrosid

SOLO – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi perwakilan rakyat untuk menyuarakan aspirasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Bahkan, peran MPR sebagai salah satu pondasi lembaga bangsa Indonesia, saat ini masih banyak yang mempertanyakan.

“Saya tidak akan menanyakan Pancasila ataupun UUD ’45, yang saya tanyakan adalah bagaimana tanggung jawab MPR untuk bisa mengawal aspirasi demi mensejahterakan rakyat. Karena hingga hari ini ekonomi Indonesia tidak berpihak kepada rakyat, ” ujar Waluyo salah satu peserta dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Gedung Sri Rayahu, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (7/12/2017).

Lebih lanjut, anggota Kosgoro Klaten itu mengatakan, ekonomi bangsa Indonesia kian hari justru kian menyengsarakan rakyat. Harga berbagai kebutuhan pokok melonjak tajam, sementara daya beli masyarakat rendah. Kesenjangan sosial juga semakin tinggi, karena yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin sengsara.

“Sebagai kader Golkar, saya juga pertanyakan peran partai. Bagaimana sikap partai Golkar melihat kebijakan ekonomi seperti ini. Rakyat sudah sulit, jangan ditambah dengan kebijakan yang tidak berpihak dengan rakyat,” tekan pria yang mengaku sebagai kader Golkar sejak 1965.

Hal serupa dikatakan Anik, peserta Sosialisasi Empat Pilar lain yang juga mempertanyakan implikasi Pancasila dan UUD 1945 dalam mensejahterakan rakyat Indonesia. Apa yang tertuang dalam UUD ’45 dan Pancasila sejauh ini belum sepenuhnya dirasakan rakyat Indonesia.

Sebagai contoh, pasal 33 dan 34 UUD ’45 yang menyebutkan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Serta perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

“Di pasal 34 disebutkan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah serta tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Disamping itu, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Tapi sejauh ini realitas di lapangan berbeda jauh. Kaum difabel masih kesulitan untuk akses ke gedung pemerintah maupun swasta. Belum juga hak-haknya yang lain, sementara tanggung jawab kepada bangsa dan negara, mereka tetap sama, ” tandasnya.

Berbagai kesenjangan sosial serta kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, bukan tidak mungkin justru akan menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah. Dampak lainnya, rakyat akan pesimis terhadap partai, karena sarana yang sedianya dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, justru lebih asyik digunakan mengumpulkan pundi-pundi rupiah secara pribadi.

“Kalau ini dibiarkan terus tentu akan bahaya, karena rakyat tidak akan percaya,” imbuhnya.

Anggota MPR RI Endang Srikarti Handayani saat memberikan pemahaman dalam Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan. Foto: Harun Alrosid

Sementara itu, anggota MPR RI Endang Srikarti Handayani menilai, untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan terkait kebijakan ekonomi, pihaknya membutuhkan kerjasama seluruh rakyat Indonesia. Ekonomi kerakyatan dapat tumbuh jika rakyatnya turut serta membangun ekonomi, mulai dari yang terkecil, yakni ekonomi keluarga.

“Kami tidak bisa sendiri menyelesaikan persoalan bangsa. Dengan kebersamaan dan komunikasi yang baik akan memperkuat karakter bangsa. Ke depan, kebijakan ekonomi ini akan diubah sedikit demi sedikit agar menjadi ekonomi kerakyatan,” pungkasnya.

Komentar