Peranan Penting Pak Harto dalam Peristiwa Pembebasan Irian Barat

Oleh: Eko Ismadi

JAKARTA — Belum lama ini, kira-kira awal Desember 2017, Amerika Serikat kembali membuka dokumen tentang peristiwa yang terjadi di Indonesia pada masa 1960-an. Maka, marilah kita menengok kembali sejarah kemerdekaan Irian Barat yang sekarang telah menjadi Propinsi Papua dan Papua Barat. Konon, dahulu, nama IRIAN adalah singkatan dari Ikut Republik Indonesia Anti Netherland.

Pada pertengahan Desember 2017 lalu, merupakan hari peringatan peristiwa Papera di Papua yang pada masa itu disebut IRIAN BARAT. Sebuah peristiwa yang patut untuk dikenang, diambil pelajaran sangat berharga dalam membangun dan memantapkan tegak kokohnya NKRI. Seandainya saja Soekarno tidak memiliki tekad dan semangat untuk berjuang mengembalikan Irian Barat, tidak terbayangkan apakah Indonesia akan seperti ini.

Irian Barat adalah sebuah wilayah di Pulau Papua yang sekarang disebut propinsi Papua. Wilayah ini bagian dari kekuasaan Hindia Belanda yang ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan indonesia menjadi wilayah NKRI. Mengapa wilayah tersebut harus melalui peristiwa TRIKORA, baru bisa bergabung kembali dengan Indonesia? Dalam artikel ini, saya berusaha menguraikan secara singkat, bagaimana proses kembalinya IRIAN BARAT ke pangkuan ibu pertiwi.

Saat itu, berbagai upaya dilakukan oleh bangsa Indonesia dan Pemerintahan Soekarno. Pengerahan semua kekuatan nasional dilakukan sebagai upaya untuk mengembalikan Irian Barat kepangkuan Ibu Pertiwi. Pengerahan Militer dan kekuatan senjata, kemampuan Diplomasi, dan kerjasama Internasional.

SEJARAH WILAYAH IRIAN BARAT

Pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda yang ditandatangani pada 27 Desember 1949 menyisakan masalah ; yaitu tetap dikuasainya Papua sebagai daerah kekuasaannya. Apa alasan Belanda menyisakan kekuasaannya di Irian Barat? Ada beberapa pendapat para ahli sejarah mengatakan, Belanda tidak ingin melepaskan kekuasaan di Indonesia dengan lepas dan tuntas. Ada pula sebagian ahli mengatakan, Papua tetap dikuasai, sebagai bagian dari kewaspadaan Belanda bersama Sekutu, agar NKRI tidak terancam oleh kepentingan Komunis Soviet dan Blok Timur.

Saat itu, Belanda tidak konsisten dengan janjinya dan selalu mengulur ngulur waktu hingga 15 tahun, tapi Papua belum juga diserahkan ke indonesia. Maka, habislah kesabaran bangsa indonesia atas sikap belanda tersebut. Sikap Belanda akhirnya menjadi sumber konflik politik, dan harus diselesaikan dengan kekuatan senjata.

Peristiwa inilah yang dikenal dengan sebutan Pembebasan Irian Barat. Masa ini merupakan era kejayaan bangsa indonesia. Karena, pada masa itu, Indonesia disebut sebagai negara nomor 5 terkuat di dunia, jika dilihat dari persenjataannya.

MASALAH IRIAN DAN UPAYA DIPLOMASI

Dalam pandangan saya, bangsa Indonesia cinta damai, tetapi lebih mencintai kemerdekaan. Dalam menghadapi konflik dengan negara mana pun, Indonesia selalu mengedepankan cara dan upaya damai. Tapi, manakala upaya damai dan mencari kata sepakat tidak mungkin dilakukan, maka, perang adalah sebuah keharusan bagi bangsa indonesia untuk mepertahankan kemerdekaannnya.

Masalah dan konflik awal dari wilayah Papua ini, Belanda berjanji akan menggabungkan Papua ke dalam Republik Indonesia, hanya satu tahun setelah ditandanganinya perjanjian KMB di Den Haag. Namun, ternyata, Belanda tidak konsisten.

Hal ini membuat bangsa indonesia marah dan harus bertindak. Berbagai langkah diplomatik sebagai upaya damai telah dilakukan. Namun, upaya Indonesia tidak pernah mendapat response dan tanggapan yang baik dari Belanda. Sebaliknya, Belanda malah selalu mengulur-ulur waktu.

Dalam sejarahnya, Belanda memasukkan Papua sebagai bagian dari wilayah negaranya di bulan Agustus tahun 1952. Tindakan Belanda tersebut memunculkan protes dari Indonesia. Akhirnya, Indonesia harus melakukan tindakan sepihak, yaitu Indonesia melakukan pembatalan kerjasama militer antara Indonesia dan Belanda.

Sebagai negara yang cinta damai, bangsa Indonesia lebih mengedepankan langkah damai bagi penyelesaian konflik Papua. Perlindungan ditawarkan kepada Belanda semenjak tahun 1950. Yaitu dengan membentuk komite bersama antara Indonesia dan Belanda dalam mengurus Irian. Komite bersama itu disebut sebagai UNI INDONESIA – BELANDA.

Indonesia juga melakukan tekanan diplomatik melalui badan dunia PBB. Usaha itu selalu gagal, karena menurut PBB, masalah Irian adalah masalah dalam negeri Uni Indonesia-Belanda. Saat itu, Belanda kuat di PBB, karena mendapat dukungan dari negara-negara anggota NATO. Akibatnya, Indonesia membatalkan perjanjian KM dan termasuk membatalkan Uni Indonesia – Belanda.

OPERASI MILITER MENJADI PILIHAN

Tak ada pilihan lain saat itu, operasi militer dan perang menjadi pilihan utama bagi Indonesia. Operasi militer pembebasan Papua disebut Operasi Mandala yang dipimpin oleh Mayjen Soeharto. Bahkan, saat itu, Soekarno sebagai Presiden sudah melakukan ancaman perang dan menghancurkan siapa pun yang akan membela Belanda.

Sebagai tindakan awal operasi militer saat itu, Pemerintah Indonesia membentuk Propinsi Irian dengan Ibu kota di Halmahera, tepatnya di Soasiu. Gubernur pertama yang menjabat pada masa itu, ditunjuk Zainal Abidin Syah, Sultan Tidore. Sehingga, pemerintah Indonesia tidak lagi mengalami hambatan untuk menjangkau wilayah Irian.

Pada 1957, Pemerintah Indonesia melarang perusahaan penerbangan Belanda untuk beroperasi di Indonesia. Bahkan, pesawat Belanda tidak boleh mendarat di Indonesia. Demikian pula selanjutnya pada tahun 1958, bangsa Indonesia menasionalisasikan perusahaan Belanda.

Ternyata, sikap Indonesia yang melawan Belanda ini, mendapat dukungan dan simpatik dari Uni Sovyet (sebuah negara Adi Daya yang memimpin Blok Komunis). Kemudian, pada 1960, Jenderal Nasution, sebagai penyambung lidah dari Pemerintah Indonesia saat itu, mengumumkan perang terhadap Belanda sebagai solusi penyelesaian konflik Irian Barat.

PERANAN PBB

Melihat perkembangan konflik di Irian Barat, hal ini banyak menimbulkan kekhawatiran negara regional Asia tenggara dan negara kawasan Asia Pasifik. Secara kebetulan, Sekjen PBB U Thant dari Burma, sangat paham mengenai hal ini. Akhirnya, PBB meminta Amerika serikat untuk menengahi konflik Indonesia dengan Belanda ini.

Hadirnya Amerika mendatangkan hasil, karena sikap keras kepala Belanda melunak dengan menyerahkan Papua kepada Amerika Serikat, baru diserahkan kepada Indonesia. Janji Belanda kepada Amerika serikat sebagai utusan PBB, yaitu 2 tahun lama waktu penyerahan. Namun, Indonesia meminta dilakukan lebih cepat lagi.

Dalam telaah saya, ciri dari Belanda adalah tidak konsisten. Secara diam-diam, tanpa sepengetahuan PBB, Belanda membantu negara Papua, dasar negara, bendera, dan lagu kebangsaannya. Tidak cukup hanya sampai di situ. Belanda juga memperkuat persenjataan militernya di Papua dengan mengirim Kapal Induk Karel Doorman.

Sikap Belanda dijawab Indonesia dengan diberlakukannya Operasi Trikora yang terjadi pada 19 Desember 1961. Hari tersebut bertepatan dengan hari dimana Belanda melakukan Agresi Militer ke II di Indonesia. Operasi ini tepat dilakukan secara resmi tanggal 11 Januari 1962, dengan markas komando ada di Makassar.

PEPERA SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN

Perundingan antara Indonesia dan Belanda dilaksanakan di Markas Besar PBB di New York, pada 15 Agustus 1962. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Wakil Perdana Menteri, sedangkan Belanda diwakili oleh Van Roijen, dan Schurmann.

Perundingan ini menghasilkan Persetujuan New York yang berisi tentang: UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority). Saat itu, UNTEA tiba di Irian Barat untuk melakukan serah terima kekuasaan dari pemerintah Belanda. Sejak saat itu, bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera PBB, pada 1 Oktober 1962.

Ada beberapa isi perjanjian dari peristiwa tersebut. Pertama, yaitu penghentian permusuhan. Kedua, UNTEA akan memakai tenaga-tenaga Indonesia baik sipil maupun militer. Tenaga militer digunakan sebagai penjaga keamanan bersama putra Irian Barat sendiri. UNTEA juga akan memakai sisa-sisa pegawai Belanda yang diperlukan. Ketiga, Pasukan Indonesia tetap tinggal di Irian Barat yang berstatus di bawah UNTEA.

Sedangkan isi perjanjian keempat, yaitu Angkatan Perang Belanda dan pegawai sipilnya berangsur-angsur dipulangkan dan harus selesai paling lambat 11 Mel 1963. Kelima, Bendera Indonesia mulai berkibar 31 Desember 1962 di samping bendera PBB.

Pemerintah RI menerima pemerintahan di Irian Barat dari UNTEA pada tanggal 1 Mei 1963. Keenam, pada tahun 1969, diadakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) atau L’cpera (Ascertainnient of the WisIie of the People). Ketujuh, antara Irian Barat dan daerah Indonesia lainnya berlaku lalu lintas bebas.

Pelaksanaan PEPERA itu berjalan sesuai rencana dan jadwal kegiatan, dalam kesepakatan New York. Pada tahun 1969, diselenggarakanlah Pepera yang disaksikan utusan Sekretaris Jendral PBB. Penyelenggaraan Pepera melalui tiga tahap, yaitu tahap konsultasi, pemilihan anggota dewan musyawarah, dan tahap pelaksanaan Pepera.

Tahap konsultasi dimulai sejak 24 Maret 1969, berupa konsultasi dengan dewan-dewan kabupaten tentang tata cara Pepera. Pemilihan anggota dewan musyawarah berakhir pada bulan Juni 1969. Sementara, pelaksanaan Pepera dilakukan per kabupaten mulai 14 Juli 1969 hingga 4 Agustus 1969.

Hasil Pepera memperlihatkan suara bulat, masyarakat Irian Barat ingin tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia. Hasil Pepera ini dibawa oleh diplomat PBB Ortis Sanz untuk dilaporkan dan disahkan dalam sidang Majelis Umum PBB ke-24. Irian Barat kemudian resmi menjadi provinsi ke-26 Republik Indonesia dengan nama Provinsi Irian Jaya. Pada tanggal 1 Januari 2000, Irian Jaya diganti menjadi Provinsi Papua.

OPERASI MANDALA DAN SOEHARTO

Senang atau tidak, suka atau tidak, Soeharto adalah kekuatan persatuan dan kesatuan NKRI. Catatan dan Dokumen sejarah jelas menyebutkan dan membuktikan bahwa Soeharto mampu memimpin perang. Artinya, fakta itu dapat membantah perkataan beberapa pejuang Indonesia yang mengatakan, bahwa Soeharto hanya duduk manis dalam pertempuran Pembebasan Irian Barat, telah terbantahkan.

Dalam catatan sejarah, Operasi pengembalian Irian Barat adalah operasi kedua bagi Soeharto untuk menjaga tegak kokohnya NKRI setelah peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Saat itu, serangan Umum 1 Maret 1949 dilakukan dalam menghadapi Agresi Militer belanda ke II di Yogyakarta.

Apakah ini suatu kebetulan? Sama sekali tidak kebetulan, karena semua yang terjadi pada diri Soeharto berhubungan dengan spiritual kerajaan dan kepemimpinan. Karena kepemimpinan Bangsa Indonesia tidak akan dapat dilepaskan dari pewahyuan dan spiritual kerajaan.

Kita harus melihat Soeharto dalam fakta Sejarah Spiritual Bangsa Indonesia. Bukan tidak beralasan, Menteri pertahanan di tahun1949, yakni Sri Sultan HB IX menunjuk Soeharto sebagai Komandan Waenkris III yang wilayah tugasnya meliputi pengamanan Ibu Kota Republik Indonesia Yogyakarta. Mandat itu diberikan oleh Sultan HB IX, karena sebenarnya, Soeharto dan Ibu Tien memiliki hubungan kekerabatan dengan Yogyakarta.

Dalam peristiwa Operasi Mandala, Soekarno menunjuk Soeharto sebagai Pimpinan Operasi. Bahkan, Soekarno sendirilah yang menentukan markas Komando Mandala ada di Makassar, karena disana ada makam Pangeran Diponegoro yang ahli perang dan strategi.

Menurut saya, Soeharto memiliki hubungan darah dengan Pangeran Diponegoro. Dan berikutnya, yaitu peranan Soeharto dalam peristiwa Supersemar yang merupakan pembuktian akan ramalan Soekarno, bahwa Soeharto akan menjadi pengganti dirinya, kelak, sebagai Presiden republik Indonesia.

Bagaimana pun, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Demikian juga tulisan ini jauh dari sempurna sehingga perlu ada penambahan dan pelengkap untuk menyempurnakan tulisan ini. Karena keterbatasa halaman dan penyusunan konsep serta konteks tujuan penulisan yang menjadikan ulasan ini harus kami batasi.

Tujuan saya menuliskan ini, bukan untuk mengkultuskan atau menyanjung Soeharto atau membangkitkan peranan Orde baru dalam kehidupan kebangsaan Indonesia. Tapi, harapan kami, dengan tulisan ini, sedikit ada harapan, bisa menggugah kita semua bangsa indonesia untuk memahami tentang Indonesia, Nasionalisme, dan NKRI serta perjuangannya. Sehingga, bangsa Indonesia memiliki rasa untuk menghargai dan melestarikan, serta memeliharanya.

Tanpa belajar dari sejarah, Bangsa Indonesia tidak akan dapat mencapai tujuan yang dicita citakan, sebagaimana yang diamantkan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan belajar sejarah PEPERA PAPUA, kita akan dapat menghargai jerih payah perjuangan leluhur kita dan menghargai kesetiaan rakyat Irian Barat atau Papua, hingga sekarang ini.

Eko Ismadi adalah Pemerhati Sejarah dan Militer

Lihat juga...