Percepat Penanganan Pascabencana, BPBD Sumbar Lakukan Jitu Pasna

PADANG – Kota Padang, Sumatera Barat merupakan daerah yang rawan bencana. Bahkan, gempa besar pernah melanda daerah itu pada tahun 2009 lalu. Untuk itu, sangat perlu penanganan terkait kebencanaan. Apalagi dalam hal perbaikan sarana vital.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Edi Hasymi mengatakan, pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna) yang dilakukan  sebagai upaya melakukan penanganan pasca bencana dengan tepat dan cepat. Terutama perbaikan sarana vital, seperti jembatan, sekolah, rumah ibadah, fasilitas kesehatan dan lainnya.

“Selama ini perhitungan kerugian, apalagi sarana vital, memiliki keterangan yang berbeda. Agar seragam, maka pelatihan ini menjadi bagian untuk hal tersebut. Karena data itu akan dilaporkan ke pemerintah pusat sehingga bantuan untuk perbaikan dapat disalurkan segera,” katanya, saat pelatihan Jitu Pasna di Grand Zuri Hotel, Padang, Selasa (12/12/2017).

Menurutnya, perhitungan yang cepat dalam pasca bencana ini diperlukan. Apalagi, pemerintah membutuhkan data yang akurat dalam mengetahui kondisi terkini. Sebab, pasca bencana ini merupakan upaya pemulihan infrastruktur dil ingkungan masyarakat.

“Ini upaya bagaimana kita menormalkan kembali kehidupan masyarakat pasca bencana. Yakni, dengan melakukan perbaikan insfrastruktur karena merupakan bagian yang sangat penting. Contohnya, jembatan jika putus akan mengahambat penyaluran bantuan kepada masyarakat,” ucapnya.

Untuk itu, kata Edi, perlu melibatkan seluruh SKPD yang ada lingkungan Pemerintah Kota Padang sebagai peserta dalam pelatihan. Sebab, pemerintah memiliki peran aktif dalam melakukan pemulihan pasca bencana yang terjadi di tengah masyarakat.

“Jadi, sistem penanggulangan bencana ada tiga tahap, yang pertama sebelum bencana terjadi perlu pelatihan kepada masyarakat dalam penanggulangan resiko bencana. Kedua pada masa darurat dan ketiga tahap pasca bencana yakni melakukan pemulihan. Jadi, tiga tahap ini sangat penting,” ungkapnya.

Sementara itu, Staf Ahli Walikota Padang yang mewakili Walikota, Dian Fakri mengungkapkan, bahwa BPBD Kota Padang harus menjadi badan penanggulangan yang profesional. Sehingga dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) ataupun tim yang dapat menghitung langsung kerugian pasca bencana. Tidak hanya menyelamatkan bencana tetapi juga menghitung kerugian.

“Apalagi kerugian pasca bencana ini sangat penting. Dalam melakukan rehabilitasi kerugian fisik. Jika hitungan akurat maka bantuan dari pusat juga akan cepat dalam mengangarkan pemulihan pasca bencana untuk perbaikan sarana vital yang sangat dibutuhkan. Yakni infrastruktur,” tegasnya.

Maka, adanya pelatihan  diharapkan peserta perwakilan SKPD benar-benar menyerap ilmu narasumber.

Dalam kesempatan yang sama, Pakar dan Fasilitator, Zulfiatno menyebutkan, pelatihan ini sangat penting sekali. Sebagaimana, penanganan pasca bencana memerlukan perhatian semua sektor tidak hanya BPBD. Untuk itu, perlu dalam latihan ini peserta benar-benar menyerap ilmu yang diberikan. Diharapkan, setelah pelatihan, ada tim yang dibentuk secara profesional.

“Tim yang profesional itu mereka yang dapat menganalisa pasca bencana. Terutama tim yang dapat menganalisa kerugian dengan cepat pasca bencana,” tandasnya.

Lihat juga...