PGRI Jatim Terus Perjuangkan Nasib GTT

MALANG – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai wadah perjuangan bagi para guru Indonesia, terus berupaya memperjuangkan hak-hak guru termasuk Guru Tidak Tetap (GTT).

Seperti disampaikan Ketua PGRI Jawa Timur, Ichwan Sumadi, ketika menghadiri acara resepsi peringatan hari jadi ke-72 PGRI di Gedung Graha Cakrawala Universitas Negeri Malang, Senin (11/12/2017).

Dalam kesempatan tersebut, Ichwan meminta kepada pemerintah agar bisa segera mengangkat guru GTT sebagai guru di lembaga pendidikan yang jumlah  gurunya dirasa masih kurang. Karena, menurutnya, banyak lembaga pendidikan yang masih kekurangan guru.

Baca: Ketua PGRI Jatim: Guru Harus Profesional

“Kalau pemerintah mengatakan jumlah guru sudah cukup, itu sebuah kebohongan besar. Karena kenyataannya jumlah guru masih kurang,” sebutnya.

Menurutnya, bila tidak segera dilakukan pengangkatan guru, lalu siapa yang akan mengajar para siswa? Seandainya guru GTT mogok, maka pendidikan di Indonesia akan hancur.

“Semua bupati, wali kota dan gubernur menghendaki adanya pengangkatan guru. Tapi, sayangnya pemerintah pusat belum menyadari hal tersebut,” ucapnya.

Selain itu, Ichwan menyebut bahwasannya pencairan tunjangan profesi pendidik (TPP) untuk guru juga kerap terlambat, bahkan ada jumlahnya yang dikurangi. Padahal, Presiden Joko Widodo sudah pernah mengatakan, agar TPP guru bisa dibayar tepat waktu dan tepat jumlah.

Guru-guru juga jangan disibukkan dengan masalah administrasi agar mereka bisa konsentrasi ke pendidikan karakter. “Hal-hal seperti inilah yang akan terus kami perjuangkan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, di lokasi yang sama, Wali Kota Malang, Mochammad Anton, mengaku di Kota Malang jumlah TPP guru tidak pernah dikurangi. “Kalau ada yang mengatakan gaji guru dipotong oleh wali kota, itu berita hoax. Bahkan, untuk gaji guru GTT kita tambah 500 ribu rupiah setiap bulan,” akunya.