Polresta Depok Terapkan Layanan SKCK Online

Editor: Koko Triarko

92

DEPOK — Deputi Pelayanan Publik Kemenpan-RB, Diah Natalisa mengapresiasi Polresta Depok yang berinovasi dalam memberikan pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) online dan pelayanan Sistem Informasi Penyelidikan (SIP) online

“Ada dua inovasi baru yang diinisiasi dan diluncurkan Polresta Depok, ini merupakan hal yang sangat kami tunggu-tunggu,” kata Diah Natalisa, di Polresta Depok, saat launching SKCK online dan SIP online belum lama ini.

Dua inovasi tersebut, kata Diah, sebenarnya sudah lama didiskusikan Kapolresta Depok, Kombes Pol. Herry Heryawan, dengan pihaknya. Diah mengatakan, terkait SKCK dirinya tahu persis, bahwa Polri berupaya kerasa berbenah, khususnya terkait program Promoter.

“Saat ini yang utama dan urgen di Kemenpan-RB, khususnya di Deputi Pelayan Publik adalah permasalahan SKCK. Ini bukan berarti yang lain tidak penting, semua sama pentingnya. Tetapi, di sini banyak sekali keluhan yang disampaikan masyarakat dalam memperoleh kemudahan, khususnya untuk mendapat SKCK,” ungkap Diah.

Diah juga mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Mabes Polri, di mana Kapolri meminta untuk SKCK online diharapkan pada 2017 ini bisa diimplementasikan dengan baik.

“Apa yang dilakukan Kapolresta Depok Kombes Pol. Herry bersama semua jajaran, saya kira menunjukkan ada upaya percepatan, kami berharap bisa diimplementasikan secara nasional,” imbuhnya, seraya mengatakan jika hal ini menjadi tonggak yang penting, bahwa SKCK dapat diimplementasikan secara online.

Sejalan dengan program tersebut, Diah menyebutkan baru-baru ini Kemenpan-RB menjadi koordinator untuk penerimaan/rekrutmen CPNS terbatas pada kementerian-kementerian di tingkat pusat dan berapa daerah untuk prioritas 2017. Dan, pada 2018 mendatang akan dilakukan rekrutmen untuk daerah.

“Bisa dibayangkan bagaimana masyarakat yang mungkin setelah lulus  dari perguruan tinggi atau pun sekolah, membutuhkan SKCK sebagai salah satu persyaratan. Bila ada kemudahan bagi masyarakat di mana pun berada, mereka bisa mendapatkan kemudahan tidak harus kembali daerahnya pada saat ingin memperoleh SKCK,” tutur Diah.

SKCK online, lanjut Diah, bisa sebagai contoh sederhana bagaimana konsep nawa cita yang diinginkan presiden dan wapres, benar-benar hadir memahami kebutuhan masyarakat. Untuk itu, ia sangat mengapresiasi Polresta Depok dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat membuat terobosan SKCK online dan SIP online.

Ke depan, Diah berharap kolabarasi dalam memberikan pelayanan masyarakat tidak hanya berhenti antara Polri dengan Kemenpan, tetapi juga dengan instansi terkait. Ia berharap Pemkot Depok juga ada kolaborasi yang intens antartingkatan, agar bisa mengintregasikan dan mensinergikan semua unit-unit yang ada, dalam rangka memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

Kepada Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna, dan Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo, Diah menyampaikan bila berkeinginan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dapat menjalin kerja sama dengan Kemenpan-RB.

Menurut Diah, saat ini salah satu konsen Kemenpan-RB adalah melakukan implementasi di beberapa daerah terkait membangun pelayana publik secara terintegrasi, dengan konsep mal pelayanan publik.

“Bila ada rencana untuk itu, tentu kami akan siap membantu,” ujar Diah.

Sementara itu, terkait Sistem Informasi Penyidikan (SIP), Diah menyebutkan, itu juga merupakan salah satu hal yang sangat penting. Sejalan dengan program tersebut, Kemenpan-RB sendiri memiliki aplikasi untuk mengelola sistem pelayanan publik.

“Untuk SIP, Kemenpan mengelola sistem pelayanan publik nasional, yaitu aplikasi lapor, aplikasi lapor kami banyak menerima informasi dari masyarakat. Aplikasi ini digunakan semua pihak secara bersama,” tutur Diah.

Semua pengaduan pelayanan publik dalam aplikasi lapor ini dikelola Kemenpan-RB. Aplikasi lapor ini merupakan hasil kerja sama Ombusdman dan Kantor Staf Presiden.

“Dari aplikasi lapor inilah kami banyak mendapat masukan dari masyarakat. Aplikasi ini semacam integarasi dari sistem pelaporan yang sudah ada. Teramasuk pelaporan masyarakat tentang pengaduan SKCK,” kata Diah.

Menurut Diah, jika sudah ada inovasi atau terobosan pelayanan menggunakan teknologi informasi memberikan kemudahan untuk mendapat informasi yang lebih akurat, tentunya ini sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan lainnya.

“Kami sangat mengapresiasi Polresta Depok dan Polda Metro Jaya dalam rangka melakukan perbaikan pelayanan publik,” imbuhnya.

Diah berharap, ke depan ada inovasi lain yang dapat memperbaiki pelayanan publik, khususnya yang dapat menjadi jendela Indonesia bisa dilakukan secara terus-menerus dan menggandeng banyak pihak.

“Ini sangat penting, karena Jakarta dan Surabaya menjadi perhatian dan obyek lokus survei yang dilaksaakan word bank. Jadi, kita  konsen dengan pelayanan publik di Jakarta dan Surabaya,” ujarnya.

Diah menambahkan, pelayanan publik di Jakarta dan Surabaya ini nantinya akan menentukan perbaikan peringkat pelayanan di mana Presiden Jokowi mengupayakan bisa masuk peringkat 40.

“Kita belum mencapai angka itu, tapi ada pernbaikan signfikan, dua tahun lalu di peringkat 106, tahun berikutnya di 91, tahun ini di level 72. Ini luar biasa, upaya perbaikan ini paling bagus ke arah sana. Perbaikan pelayanan ini antara lain dilakukan Polri,” pungkas Diah.

Komentar