PT KAI Dapat Pinjaman Rp19,25 Triliun untuk Pendanaan Proyek LRT Jabodebek

JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah mencapai kata sepakat dan berkomitmen melakukam penandatanganan perjanjian dengan sejumlah perbankan terkait pembiayaan terkait pembangunan sarana dan prasarana proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta Bogor Depok dan Bekasi (Jabodebek).

Penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) secara simbolis ditandatangani di Kempinksi Ballroom Lantai 11, Grand Indonesia Shopping Town (West Mall), Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ini merupakan penandatanganan kontrak pinjaman dengan jumlah nominal terbesar dalam sejarah perseroan perkeretaapian.

PT KAI (Persero) telah menandatangani kontrak pinjaman dengan jangka waktu selama 18 tahun sebesar 18,1 triliun rupiah untuk Kredit Investasi dan 1,15 triliun rupiah untuk Kredit Modal Kerja.

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan dengan 12 perbankan atau konsorsium bank sindikasi, diantaranya Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, CIMB Niaga, PT SMI, Bank DKI, BTMU, Hana Bank, Shinhan Bank Indonesia, Bank Sumut dan Bank Mega.

Sementara itu total komitmen seluruh bank sindikasi sebesar 28,6 triliun rupiah telah melampaui kebutuhan pinjaman yang diperlukan oleh PT KAI. Komitmen pembiayaan dari Join Mandated Load Arrranger and Procurement (JMLAB) sebesar 24 triliun rupiah, sedangkan dana bantuan dari kreditur di luar JMLAB sebesar 4,6 triliun rupiah.

Penandatanganan tersebut merupakan sebuah bentuk dedikasi dan komitmen PT KAI dalam mendukung tersedianya infrastruktur di Indonesia. Tujuan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tersebut bertujuan agar PT KAI segera dapat mengerjakan atau menggarap proyek LRT. Hal ini sesuai dengan target operasional LRT Jabodebek pada 2019 sesuai dengan penugasan Presiden Republik Indonesia.

Sementara itu di sisi perbankan nasional, penandatanganan tersebut juga menunjukkan adanya harmonisasi antara Bank Himbara (Himpunan Bank Negara), swasta lokal dan swasta asing.

Keterlibatan perbankan asing menandakan bahwa proyek tersebut tidak hanya sekedar penugasan dari Pemerintah namun hal tersebut bahwa proyek ini secara komersial dinilai visible dan bankable.

Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Kemaritiman) Luhut Binsar Pandjaitan menyambut baik penandatanganan kontrak pinjaman antara PT KAI dengan 12 bank sindikasi terkait dengan kerjasama dalam pembangunan proyek LRT.

“Penandatanganan perjanjian penandatanganan komitmen pembiayaan LRT tersebut merupakan suatu kemajuan yang sangat signifikan. Ini baru pertama kalinya suatu proyek Pemerintah yang bisa ditangani dengan skema pendanaan secara sindikasi. Sekarang pendanaan proyek tidak harus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)” tutur Binsar di Jakarta, Jumat (29/12/2017).

Lihat juga...