Pupuk Indonesia, Instansi Terbaik Terapkan LHKPN

JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) meraih penghargaan instansi terbaik tahun 2017 dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada perusahaan yang telah berkomitmen tinggi dalam pencegahan korupsi melalui LHKPN.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Aas Asikin Idat, di Jakarta, Rabu mengatakan bahwa pihaknya konsisten menerapkan kebijakan tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan pejabat.

Sejak 2013, kepatuhan pelaporan ini wajib dilaksanakan mulai dari setingkat dewan komisaris, direksi dan seluruh jajaran perusahaan sampai dengan pejabat setingkat manajer (grade II) melalui Pedoman Pelaporan Kekayaan Pejabat.

“Kami juga membuat suatu aturan di perusahaan yang mewajibkan hal itu. Jika tidak dilakukan maka ada sanksi tegas,” kata Aas.

Tidak hanya itu, Pupuk Indonesia juga dinobatkan sebagai 15 instansi yang meraih penghargaan kategori Implementasi LHKPN Terbaik Tahun 2017.

Ini berkat upaya perusahaan membentuk Unit Pengelola Laporan Kekayaan Pejabat, kecepatan sosialisasi aplikasi e-Registration bagi pengelola LHKPN, sosialisasi e-Filling bagi Penyelenggara Negara, serta respon keaktifan dari pengelola LHKPN.

“Kami bersyukur dan mengapresiasi penghargaan ini dan diharapkan bisa mendorong BUMN lainnya untuk lebih patuh lagi dengan pelaporan HKPN,” tutur Aas.

Enam 6 juta ton dari sisi operasional, perseroan menargetkan produksi pupuk NPK tembus 6 juta ton hingga tahun 2022.

Ke depan produksi NPK menjadi prioritas perusahaan karena komposisinya dinilai lebih lengkap dibanding Urea.

“NPK jauh lebih berguna bagi para petani untuk peningkatan ketahanan pangan karena di dalam NPK ini boleh dikatakan sudah lengkap pupuknya. Kalau urea saja tidak,” ujar Aas.

Peningkatan produksi NPK ini akan diikuti dengan pembangunan sejumlah pabrik baru di beberapa lokasi. Pembangunan pabrik mulai dilaksanakan pada periode 2017 hingga 2019.

Perusahaan pelat merah ini tengah menyediakan dana hingga Rp 10 triliun untuk merealisasikan pembangunan pabrik tersebut.

“Satu pabrik yang kapasitas 200 ribu ton dengan anggaran Rp 500 miliar. Kapasitas 3 juta ton sekitar Rp 7,5 triliun-Rp 10 triliun. Pendanaan kita sedang cari antara lain dari ekuitas. Kita mencari dana yang efisien,” ujarnya. (Ant)

Lihat juga...