Ratusan Sopir Angkot Unjuk Rasa di Kantor Gubernur Sumbar

PADANG — Ratusan sopir angkutan kota (angkot) di Kota Padang, Sumatera Barat, berunjuk rasa ke Kantor Gubernur Sumatera Barat. Unjuk rasa yang diikuti pula oleh para pengusaha angkutan yang dimulai dari siang hingga sore ini, berujung ketidakpuasaan harapan dari massa pengunjuk rasa. 

Ketua Aliansi Pengusaha Angkutan Kota Padang, Fauzen, mengatakan tuntutan yang disampaikan hari ini adalah pemerintah segera memperlakukan aturan yang mengikat angkutan online.

Ketua Aliansi Penguasaha Angkutan Kota Padang Fauzen (kiri) tengah beraudiensi dengan Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Barat, Amran, (kanan) saat orasi tengah berlangsung. -Foto: M. Noli Hendra

“Kami para angkot ini beroperasi ada aturan yang mengikat. Aturan tarif, aturan trayek, aturan KIR, dan yang lainnya. Sementara angkutan online merajalela, bebas mau berjalan ke mana, dan berapa tarifnya,” ucapnya, Senin (11/12/2017).

Menurutnya, kalau pemerintah tidak segera menerapkan aturan dan sebagainya, para angkot juga menyatakan,  para sopir juga bisa tidak menaati aturan. Tapi, jika para angkot ditindak, maka para angkot juga meminta para angkutan online juga harus ditindak.

Ia menyebutkan, saat ini ada sekira  2.266 armada angkutan dengan jumlah trayek 27 yang tersebar di Kota Padang. Dari ribuan angkot, saat ini mengalami keterpurukan, karena penghasilan mengalami penurunan drastis.

“Kami paling merintih. Sudahlah persaingan angkutan, BBM untuk premium pun sudah ditiadakan. Bahkan, biasanya sehari bisa menyetor Rp150 ribu per hari, kini hanya Rp50 ribu per hari,” ucapnya.

Fauzen yang akrab disapa Ajo Manih, menegaskan, bila angkutan online mengurus izin dan sebaginya, maka ribuan angkot di Padang siap menerima persaingan, dan bahkan menilai menjadi mitra dalam memberikan layanan angkutan umum terhadap masyarakat di Kota Padang.

“Jadi, kami menginginkan agar Gubernur Sumbar yang langsung menemui kami, agar pesan ini langsung sampai, dan ada tanggapan langsung. Untuk itu, kami akan menunggu Gubernur Sumbar bersedia menemui kami,” ujarnya.

Untuk itu, Ajo Manih meminta kepada pemerintah agar menjalankan Peraturan Menteri (PM) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Menyikapi tuntutan dari para sopir dan pengusaha angkutan itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, Amran, mengatakan, saat ini untuk Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 tengah dikerjakan sebuah aturan, yakni Peraturan Gubernur (Pergub) di tingkat provinsi, sebagai bentuk turunan dari Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017, tersebut.

Amran menegaskan, dalam pekan ini peraturan tersebut akan segera diterapkan, dan bagi angkutan online pun akan diminta untuk mengurus izin angkutan umum.

Selain itu, dengan adanya aksi unjuk rasa, membuat situasi angkutan kota di Padang mengalami gangguan untuk sementara waktu. Mengingat seluruh angkot mendatangi kantor gubernur Sumatera Barat, untuk memperjuangkan nasib para sopir dan pengusaha angkutan.

Apalagi, aksi unjuk rasa dengan memarkirkan kendaraan di halaman Kantor Gubernur Sumbar berlangsung hingga sore hari. Karena, masih menunggu kedatangan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno. Hanya saja ternyata, gubernur pun tak kunjung ditemui, hingga akhirnya para sopir dan pengusaha angkutan itu memilih bubar.

Lihat juga...