Sekitar 500 Pengungsi Myanmar dari Aceh Dipindahkan ke Bintan

TANJUNGPINANG — Sekitar 500 orang pengungsi asing dari Myanmar dan beberapa negara lainnya yang saat ini berada di Aceh dan Medan akan dibawa ke Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

Sekretaris Daerah Bintan Adi Prihantara, di Bintan, Jumat (29/12), mengatakan penempatan pengungsi asing di kabupaten tertua di Kepri tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125/2016.

“Kami menyambut baik keputusan pusat. Ini panggilan kemanusiaan,” kata Adi.

Ia mengatakan Hotel Hermes akan dijadikan sebagai rumah pengungsian warga asing untuk sementara waktu. “Pemerintah menyewa kamar hotel yang digunakan pengungsi asing,” ucapnya.

Adi menegaskan komitmen Pemerintah Bintan untuk menampung para pengungsi yang masuk dimulai saat terbitnya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Pengungsi dari Luar Negeri. Bintan sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang merespons dan menerapkan peraturan itu.

Ia mengemukakan kesiapan pemerintah daerah untuk menyukseskan peraturan tersebut, namun perlu mendapat dukungan dari pemerintah pusat.

“Semampu apa pun upaya pemerintah daerah dalam menangani pengungsi asing yang datang, tentunya perlu mendapat dukungan yang pasti dari pemerintah pusat melalui kementerian,” tegasnya.

Adi juga menegaskan kesiapan Bintan menyukseskan kebijakan itu bukan semata-mata karena kewajiban melaksanakan peraturan, melainkan panggilan kemanusiaan. Pengungsi asing adalah orang-orang yang harus diselamatkan.

“Terlepas dari kewajiban yang tertuang di Perpes tersebut, mereka yang luntang-lantung datang sebagai orang asing dan sedang tertekan di negara asalnya perlu mendapat perlakuan yang baik dan merasa nyaman. Kami rasa tidak ada perbedaan opini untuk kita memperlakukan mereka dengan baik sebab kita punya jiwa sosial yang diajarkan oleh orang-orang tua kita,” ujarnya.

Pemkab Bintan mendapatkan apresiasi tinggi sebab daerah ini menjadi satu-satunya yang telah menerapkan peraturan itu. Apresiasi tersebut diungkapkan langsung oleh Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kamtibmas Kemenko Polhukam Brigjen Polisi Chairul Anwar bersama rombongan saat berkunjung dan menggelar rapat koordinasi di Kantor Bupati Bintan pada Kamis (28/12).

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas komitmen Pemkab Bintan yang telah mewujudkan penerapan Perpres ini. Daerah-daerah lain baru akan menuju untuk menerapkan, sementara Bintan satu-satunya yang telah menerapkan setelah satu tahun Perpres 125/2016 ini diterbitkan. Kami perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif ke daerah lain, dan semoga nantinya Bintan yang akan menjadi contoh untuk Kabupaten lainnya,” kata Chairul.

Hingga Desember 2017, kata dia jumlah pengungsi asing di Indonesia mencapai angka lebih dari 15 ribu orang, 10 persen di antaranya masih anak-anak.

Mereka berasal dari beragam negara, dan didominasi oleh negara-negara yang tengah dilanda konflik seperti Afghanistan, Somalia, Myanmar dan Irak. Alasan utama di balik kesiapan menampung pengungsi asing tidak lain adalah HAM. Hal ini tentunya sangat sejalan dengan cita-cita leluhur bangsa dan nilai-nilai moral rakyat Indonesia.

Sesuai dengan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tersebut, penanganan pengungsi asing akan dilakukan sejak ditemukan, penampungan, pengamanan dan pengawasan keimigrasian melalui koordinasi serta kerjasama dengan instansi terkait di dalam negeri maupun internasional.

Selanjutnya tinggal menunggu keputusan apakah pengungsi itu bisa diterima atau ditolak berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan. Peraturan ini merupakan peraturan nasional yang pertama berlaku secara komprehensif mengenai penanganan pengungsi dari luar negeri di Indonesia (Ant).

Lihat juga...