Sofyan Djalil: Persoalan Ulayat Tanah Juga Terjadi di NTT dan Bali

PADANG — Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Sofyan Djalil menyerahkan 3.000 ribu sertifikat tanah ke masyarakat yang ada di Sumatera Barat (Sumbar) dalam Program Sertifikat Tanah untuk Rakyat. Penyerahan sertifikat inipun turut dihadiri oleh masyarakat yang datang dari berbagai daerah di Sumbar.

Berita Terkait: BPN Sebut Realisasi Target Sertifikat di Sumbar Terkendala Tanah Ulayat

Sofyan mengatakan, penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat tersebut berlangsung serentak di seluruh provinsi di Indonesia. Dimana Presiden Joko Widodi hadir menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat di Kota Semarang. Sedangkan dirinya, hadir langsung di Kota Padang, Sumbar, tepatnya di Auditorium, Universitas Negeri Padang.

“Saya di sini menyerahkan 3.000 sertifikat tanah kepada masyarakat yang hadir hari ini. Memang sertifikat yang diserahkan hari ini baru 3.000. Namun secara keseruluhannya nanti menjelang Desember berakhir BPN (Badan Pertanahan Nasional) di Sumbar akan menyerahkan 32 ribu sertifikat tanah kepada masyarakat di Sumbar,” ujarnya di Padang, Sabtu (23/12/2017).

Ia menyebutkan, di Sumbar merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang tidak mencapai target untuk membuatkan sertifikat tanah masyarakatnya. Dari target 67 ribu sertikat tanah dibuatkan pada tahun 2017 ini, ternyata BPN hanya mampu mencapai 50 persen saja yakni 32 ribu sertifikat.

Menurutnya, berdasarkan keterangan dari Kepala Kantor Wilayah BPN Sumbar Musriadi, persoalan tidak tercapainya pembuatan sertifikat tanah masyarakat, karena adanya perosalan tanah ulayat yang tak bisa diatas oleh BPN.

“Sebenarnya persoalan semacam ini tidak hanya terjadi di Sumbar, tapi juga terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bali. Dimana di daerah tersebut juga ada persoalan yakni tanah yang diukur oleh BPN ternyata telah memiliki sertifikat dengan kepemilikkan yang sah. Jadi kasus semacam itu, tidak bisa kita lanjutkan, karena sudah ada pemiliknya sah secara hukum,” ujarnya.

Dikatakannya, salah satu alasan yang membuat pemerintah melalui BPN perlu untuk membuatkan sertifikat tanah kepada masyarakat, yakni untuk memberikan hak secara sah melalui hukum. Selain itu juga bisa memberikan akses pinjaman modal usaha ke pihak perbankan.

“Contohnya di Sumbar, jiwa wirausaha masyarakat sangat tinggi. Jadi untuk membuat usaha perlu modal usaha. Dengan adanya sertifikat tanah akan memudahkan untuk mendapatkan pinjaman modal usaha, melalui pinjaman modal usaha ke pihak perbankan,” tegasnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Sofyan Djalil (kiri) turut didampingi oleh Kepala Kanwil BPN Sumbar Musriadi pada acara penyerahan sertifikat tanah bagi masyarkat di Sumatera Barat di Auditorium Universitas Negeri Padang/Foto: M. Noli Hendra

Sofyan juga menjelaskan, jika melihat pada rata-rata nasional, dari target 5 juta sertifikat tanah yang harus diserahkan kepada masyarakat selama tahun 2017 ini, yang terwujud baru 4,2 juta. Hal yang membuat target secara nasional tidak tercapai, dikarenakan adanya sejumlah provinsi yang mengalami kendala untuk mencapai target di daerahnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Sumbar Musriadi yang turut mendampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Sofyan Djalil, juga mengatakan, persoalan tanah ulayat yang menjadi kendala besar BPN untuk membuat sertifikat tanah. Hal yang demikian juga sudah disampaikan langsung ke Pemerintah Provinsi Sumbar.

Menurutnya, persoalan tanah ulayat itu, hampir rata-rata terjadi seluruh daerah di Sumbar. Sedangkan terkait tanah kaum, diakui Musriadi, hampir tidak terjadi permasalah. Karena untuk tanah kaum sendiri, bisa diselesaikan melalui kepala kaumnya.

“Kalau tanah kaum ini, sertifikat tanahnya dipegang langsung oleh kepala kaumnya, bukan perorang yang menempati luas bidang tanahnya. Artinya, dari BPN telah membuatkan sertifikat tanahnya, tinggal kepala kaumnya lagi, mau menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada sanak saudara yang menempati tanah itu, atau tidak,” ujarnya.

Selain itu, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menyatakan menyambut baik program Kementrian Agraria dan Tara Ruang tersebut, karena dinilai sebuah langkah untuk kepastian hukum sebagai pemilik hak atas tanah oleh masyarakat.

Menurutnya, dengan adanya sertifikat tanah bagi masyarakat, dapat memudahkan masyarakat untuk memgembangkan usahanya, baik atas pinjaman pihak perbankan maupun rasa aman masyarakat dalam persoalan tanah di daerahnua masing-masing.

Untuk itu, Nasrul berharap agar target sertifikat di Sumbar dapat berjalan demgan baik dan lancar. Jika perlu aparat untuk turun kelapangan, sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan tanah di lapangan. Sehingga persoalan tanah ulayat tersebut tidak berlarut-larut, dan tidak menimbulkan kesalahpaham dan konfik yang tidak perlu.

Lihat juga...