Suka Duka Pemulangan PMKS Surabaya Selama 2017

SURABAYA — CATATAN AKHIR TAHUN — Penanganan atau rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), seperti gelandangan, pengemis, eks psikotik, lansia serta anak jalanan di kota-kota besar di Indonesia bisa dikatakan tidak mudah.

Bahkan upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dengan cara memulangkan PMKS ke daerah asalnya belum bisa mengentaskan problem sosial tersebut. Setelah mereka dipulangkan, ternyata masih banyak PMKS lain berdatangan ke kota-kota besar.

Hal ini yang dialami Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya dalam menangani PMKS. Mereka yang terkena penertiban petugas Satpol PP ditampung di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih.

“Upaya kami memulangkan mereka ke daerah asalnya, bukanlah pekerjaan mudah. Tetapi, dibutuhkan tekad kuat untuk bisa melaksanakan tugas itu,” kata Kasi Rehabilitasi Anak dan Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Surabaya Sunarko.

Menurut dia, kebanyakan mereka berasal dari kota-kota tetangga Surabaya. Juga ada yang dari luar provinsi, bahkan dari luar pulau. Data jumlah penghuni Liponsos Keputih hingga saat ini diperkirakan mencapai 1.508 orang.

Menurut Sunarko, selain memenuhi kebutuhan dasar, pemkot juga melakukan pemeriksaan kesehatan, pembinaan mental spiritual hingga kegiatan pemberdayaan ekonomi bagi penghuni dengan memberikan keterampilan dan praktik langsung menghasilkan kerajinan tangan. Produk yang dihasilkan kemudian dipamerkan dan dipasarkan.

Setelah mendapatkan perawatan, bagi para penghuni yang sudah mandiri dan berasal dari Surabaya, dikembalikan ke keluarga. Sementara bagi warga luar Surabaya, dipulangkan ke daerah asal atau bagi yang tidak memiliki keluarga, disalurkan ke Ponsos milik Provinsi Jatim. Untuk tahun 2017, hampir setiap bulan ada PMKS yang dipulangkan ke daerah asalnya.

Untuk tugas pemulangan ini, pemkot dibantu para tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK). Meskipun, tugas TKSK bukan hanya pemulangan tetapi juga penanganan PMKS di kecamatan untuk kemudian dibawa ke Liponsos.

Di setiap kecamatan ada satu tenaga TKSK, sehingga total ada 31 tenaga TKSK dari 31 kecamatan di Surabaya. Pemulangan PMKS ini sangat sulit karena yang dipulangkan rata-rata penyandang masalah eks psikotik yang sulit ditanya.

“Untuk satu lokasi, kadang kami harus bertanya ke 10 orang. Selain itu, terkadang ada keluarganya yang tidak menerima. Belum lagi bila masa obatnya habis,” kata Wiji Koordinator TKSK Wilayah Surabaya Selatan.

Wiji mencontohkan, ada PMKS yang kencing di dalam mobil ketika hendak dipulangkan, ada juga yang dibawa ke toilet kemudian kabur. Pernah juga ketika memulangkan PMKS ke Ngawi, karena sulit mencari lokasi, mereka baru tiba di rumah keluarganya pada dini hari. Itupun di kawasan pegunungan sehingga untuk turun gunung harus menunggu pagi.

Bahkan, pada 2010, Wiji menemukan seorang PMKS dalam kondisi gila yang kemudian dirawat di Liponsos selama 1,5 tahun. PMKS kemudian dipulangkan ke Banyuwangi. Namun ketika dibawa ke daerahnya, ternyata oleh keluargaya sudah dianggap meninggal karena sudah tujuh tahun tidak kembali.

Pemulangan PMKS Dinas Sosial Surabaya secara bertahap telah memulangkan para PMKS ke daerah asalnya selama 2017. Pada 3 Juni lalu, Dinsos memulangkan 51 orang PMKS ke tempat tinggal asalnya di beberapa kota di Jawa Timur, di antaranya Lumajang, Jember, Madiun, Ponorogo, Pacitan, Pasuruan, Sitobondo, Mojokerto, Magetan, Nganjuk, juga Gresik dan Lamongan.

Sedangkan pada 9 Oktober lalu, Dinsos Surabaya memulangkan sekitar 81 orang PMKS daerah asalnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sulawesi, NTT (Flores Timur) dan DIY.

Terakhir pada 11 September, Dinsos Surabaya memulangkan sekitar 83 orang PMKS ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Madura, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara dan Bangka belitung.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan tim dokter menyatakan bahwa mereka sudah sembuh, mengetahui rumahnya, siapa keluarganya dan bisa mengenali diri mereka sendiri. “Bahkan ketika diberitahu akan pulang mereka sangat senang sekali,” katanya.

Selain itu, tempat untuk menampung PMKS di Liponsos Keputih Surabaya sudah tidak cukup. Idealnya, di Liponsos hanya bisa ditampung sekitar 1.000 orang, namun saat ini mencapai 1.500 orang. Kebanyakan dari mereka bukan warga Surabaya, melainkan pendatang luar.

Meski demikian, pemkot akan terus berkomunikasi dengan tim dokter kejiwaan untuk rutin memantau kondisi mereka. Jika sudah dinyatakan sembuh oleh tim dokter dan dinilai bisa mandiri, maka akan dipulangkan secara bertahap.

Selain itu, Risma juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) setempat untuk menampung dan merawat PMKS setibanya di kota masing-masing. Baginya, koordinasi ini penting dilakukan agar nasib para PMKS setibanya di kota masing-masing, tidak telantar melainkan sudah memiliki wadah yang jelas.

Kepala Bagian Kesra Pemkot Surabaya Imam Siswandi menambahkan, bagi warga yang hingga saat ini belum mempunyai tempat tinggal, pemkot memberikan solusi akan menawarkan rumah susun kepada mereka.

Sedangkan untuk bantuan berupa uang, Imam melalui arahan Wali Kota diminta agar pembagian jumlah uang yang sudah diserahkan kepada para korban sifatnya prorposional atau merata.

Apresiasi Akademisi dan psikolog dari Universitas Katolik Widya Mandala, Yessyca Diana Gabrielle mengapresiasi kerja hebat yang dilakukan para tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) Kota Surabaya. Menurutnya, untuk penanganan PMKS hingga memulangkan mereka ke tempat tinggal asalnya, sama sekali tidak mudah.

Untuk itu, ia memberi apresiasi kepada para TKSK ini. “Perjuangannya sungguh luar biasa. Mereka tidak hanya harus kreatif dan tahan banting, tetapi iman juga harus kuat. Karena ketika manusia ndak bisa ditanya, ya harus berpegang pada spiritualitas,” ujar Yessyca.

Menurut Yessyca, dalam penanganan PMKS harus holistik, tidak hanya tentang memberi makan ataupun menyediakan tempat tinggal. Lebih dari itu, faktor psikologis PMKS juga harus diperhatikan.

Penanganan holisitik tersebut meliputi kondisi PMKS harus sejahtera, tidak hanya sejahtera ekonomi tetapi juga psikologis. Ia mencontohkan semisal di Surabaya, PMKS mendapatkan makanan tiga kali sehari. Kemudian penanganannya melibatkan berbagai profesi dan lembaga semisal akademisi hingga psikolog.[Ant]

Lihat juga...