Tambang Emas Ilegal Ancam Kerusakan Lingkungan

JAMBI – Aktivitas penambangan emas ilegal di Jambi atau biasa disebut Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) masih terjadi sehingga kerusakan lingkungan terus bertambah setiap tahunnya.

Padahal aparat terkait terus melakukan penertiban hingga terkadang berujung konflik. Tidak hanya itu, aktivitas tersebut juga kerap merengut nyawa petambang emas ilegal.

Ada tiga metode penambangan emas ilegal itu, pertama dengan mengeruk sungai-sungai khususnya di wilayah Jambi bagian barat dengan menggunakan alat berat jenis eskavator. Metode kedua menggunakan rakit yang berisi mesin dompeng untuk menyedot pasir dan bebatuan yang ada di dalam sungai dan metode ketiga dengan membuat lubang seukuran tubuh manusia atau disebut “lubang jarum”.

Namun ketiga cara itu semuanya ilegal. Banyak cara yang dilakukan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk menghentikan aktivitas tersebut, namun belum berhasil.

Catatan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI menyebutkan, berdasarkan Interpretasi Citra Lansat 8, pada tahun 2017, kerusakan lahan akibat penambangan emas ilegal di tiga kabupaten, Provinsi Jambi yakni Sarolangun, Merangin dan Bungi tercatat seluas 27.822 hektare.

“Terluas di Kabupaten Sarolangun yaitu 13.762 hektare disusul Merangin 9.966 hektare dan Bungo seluas 4.094 hektare,” kata Direktur KKI WARSI, Rudi Syaf di Jambi, belum lama ini.

Dikatakannya, tahun 2016 areal yang dibuka untuk penambangan ilegal meningkat lebih dari 100 persen di wilayah Merangin dan Sarolangun. Areal tambang illegal ini diperkirakan separuhnya merupakan kawasan persawahan yang merupakan sumber pangan masyarakat setempat.

Penambangan emas ilegal atau PETI itu, kata Rudi, terjadi di sepanjang alur-alur sungai. Akibatnya alur sungai menjadi lebih luas dan terdapat bekas galian terbuka yang menjadi lahan kritis.

“Dari analisis yang dilakukan pengerukan tambang ilegal sudah masuk ke dalam kawasan lindung, yaitu kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di wilayah Merangin dan Hutan Lindung Bukit Limau di Sarolangun,” katanya.

Aktivitas PETI itu, kata Rudi, sangat meresahkan masyarakat di sepanjang aliran sungai yang memanfaatkan air untuk berbagai keperluan sehari-hari.

Air sungai yang mengalir di Jambi masih merupakan sumber utama air baku untuk konsumsi masyarakat. Apalagi air tercemar karena aktivitas PETI menggunakan merkuri untuk pemisah biji emas.

PETI juga mengakibatkan sebanyak tujuh jiwa kehilangan nyawa ketika sedang melakukan aktivitas. Selain itu juga mengakibatkan sebanyak 825 hektare sawah tak bisa ditanami, 126 lubuk larangan di Bungo terancam dan satu jembatan rusak.

Menurutnya, penanganan penambangan tambang emas ilegal di Jambi sudah dilakukan, tahun 2017 tercatat 12 pelaku PETI dan seorang penjual merkuri juga ditangkap aparat.

Kemudian sebanyak 90 dompeng dihancurkan dan menyita 43 lainnya. Sementara Barang Bukti emas yang berhasil diamankan sebanyak 2,92 kilogram.

“Namun upaya ini belum mampu menghentikan praktek ilegal ini, aktivitas masih saja tetap berlanjut,” katanya menambahkan.

Kebanyakan warga yang berdekatan dengan lokasi penambangan emas ilegal di tiga kabupaten itu menolak aktivitas tersebut, namun banyak pula masyarakat yang menjadi pekerja yang dibiayai oleh pemodal.

Warga Lubuk Bedorong, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi jelas menolak keberadaan dan melaporkan aktivitas penambangan emas liar yang masuk ke wilayah mereka dengan menggunakan ekskavator.

“Kami masyarakat Desa Lubuk Bedorong terus berupaya agar desa kami tidak ada aktivitas Peti yang menggunakan ekskavator, karena kami ingin menjaga hutan dan tanah kami untuk kehidupan jangka panjang anak cucu kami ,” kata Perianto, salah seorang warga setempat yang juga anggota BPD Desa Lubuk Bedorong.

Karena menurut Perianto, aktivitas PETI yang menggunakan alat berat ekskavator tersebut sangat mengancam keberlangsungan masa depan generasi berikutnya dan juga sangat merusak lingkungan bila tidak dihindari.

Ia mengatakan atas pernyataan sikap bersama masyarakatnya itu, pihaknya sudah menyampaikan laporan ke kepolisian bahwa sedang ada kegiatan Peti menggunakan ekskavator itu yang masuk secara diam-diam dari wilayah lain ke desa mereka.

Upaya pelaporan itu, dimaksudkan agar kemudian masyarakat tidak mengambil keputusan sendiri dengan melawan hukum, serta akan adanya keributan dan kerusuhan antar desa di Kecamatan Limun maupun dari kecamatan lainnya.

“Sehingga bila didampingi oleh pihak kepolisian, mereka yang sedang melakukan aktivitas itu bisa menghentikan kegiatannya dan meninggalkan wilayah desa kami,” kata Perianto.

Lihat juga...