Tenaga Medis dan Guru di Sikka Tuntut Tunjangan

MAUMERE – Puluhan perwakilan guru dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan tenanga kesehatan dari dinas kesehatan (Dinkes) kabupaten Sikka, melakukan rapat dengan Komisi III DPRD Sikka, terkait tidak adanya tunjangan tambahan penghasilan.

“Kami mengusulkan kepada DPRD Sikka, agar bisa diberikan tunjangan penghasilan sama seperti staf pegawai negeri lainnya dan ini harus diakomodir. Guru tidak mengenal status negeri maupun swasta, sebab yang membuat status itu pemerintah,” sebut Paulus Depa, Sekertaris PGRI Sikka, Jumat (8/12/2017).

Ketua PGRI Sikka, Pius Ola Witin (kiri) bersama Sekretaris PGRI Sikka, Paulus Depa. (tengah) saat rapat di Komisi III DPRD Sikka. -Foto: Ebed de Rosary

Ditambahkan Paulus, seharusnya guru juga diberikan karena masih banyak guru honorer dan kontrak. Bahkan, guru kalau datang ke dinas pendidikan dan kepemudaan mengurus surat sering diabaikan, sehingga waktu terbuang hanya untuk datang ke dinas.

“Begitu banyak guru, tapi yang menerima honor hanya 500 orang saja. Ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan DPRD Sikka, agar semua guru yang mendapat penghasilan kecil diberi honor,” harapnya.

Sekertaris Dinas Kesehatan, Dedy Benyamin, menyebutkan, para tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan merasa keberatan dengan adanya tambahan tunjangan penghasilan bagi staf pegawai negeri terkecuali tenaga pendidik dan tenaga medis.

Dedy mengatakan, tenaga kesehatan juga berharap, agar juga bisa mendapatkan tunjangan itu, sehingga mendatangi Komisi III DPRD Sikka agar bisa diakomodir usulan mereka sebelum penetapan APBD Sikka 2018.

“Tenaga medis berharap, agar mereka juga mendapat tunjangan. Sebab, mereka juga pegawai negeri yang juga mengabdi kepada negara dan masyarakat lewat pelayanan kesehatan. Dewan masih mempertimbangkan usulan ini, sebab harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran,” ungkapnya.

Bupati Sikka, Drs. Yoseph Ansar Rera, saat melantik Dirut RSUD TC Hillers Maumere, meminta dengan tegas agar para pegawai negeri melakukan dulu tugas dan tanggung jawab dengan baik dahulu dan pemerintah pasti memperhatikan nasib pegawai negeri.

Pemerintah kabupaten Sikka sedang mengusulkan tambahan tunjangan kinerja bagi pegawai negeri sipil di luar tenaga kesehatan dan tenaga pendidik.

“Guru dan tenaga medis pun protes dan mengatakan mereka juga pegawai negeri sipil yang bekerja di Sikka. Kalau tenaga medis mereka mendapatkan uang jasa medis, sementara guru juga mendapatkan dana sertifikasi. Sementara staff biasa di kantor-kantor pemerintahan tidak mendapatkan tunjangan apa-apa,” tegasnya.

Menurut Ansar, selama ini staf di kantor pemerintahan tidak mendapat tunjangan, sehingga pemerintah kabupaten Sikka bernisiatif memberikan sedikit dana, agar mereka juga bisa mendapatkan sedikit tambahan penghasilan.

“Saat ini mulai banyak yang protes, bahkan dipolitisasi dan dikatakan DPRD Sikka setuju, tetapi bupati tidak setuju. Bahkan, ada yang mengatakan kebijakan ini dilakukan agar pegawai negeri sipil bisa memilih lagi saya menjadi bupati”, kata Ansar.

Staf biasa, lanjut Ansar, kadang honor juga tidak dapat. Perjalanan dinas saja hampir tidak pernah ada, karena semua diambil oleh pejabat yang di atasnya. Padahal, ada unit kerja dan seharusnya perjalanan dinas itu diberikan saja kepada staf kalau memang itu bisa diberikan kepada staf.

Lihat juga...