Tiga Tahun Berturut-turut, Sikka Raih Penghargaan Kabupaten Peduli HAM

MAUMERE — Kabupaten Sikka selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2015 meraih penghargaan sebagai kabupaten peduli Hak Asasi Manusia (HAM) saat namanya dibacakan dalam anugerah penghargaan yang diselenggarakan dalam peringatan hari HAM Sedunia ke-69, di Solo, Jawa Tengah, Minggu (10/12/2017).

“Ini penghargaan untuk segenap warga kabupaten Sikka semuanya sebab kepada masyarakatlah kami mengabdi dan melayani. Harus saya dan pak Wabup Paolus Nong Susar, mengakui bahwa apa yang kami kerjakan selama empat tahun lebih ini masih banyak yang kurang,” sebut Drs.Yoseph Ansar Rera, Minggu (10/12/2017).

Dikatakan Ansar, dari apa-apa yang sudah dibuat, pemerintah pusat mengapresiasinya sebagai karya yang sudah mampu melayani dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat.

Sementara itu, Kabag Hukum Setda Sikka, Immanuel Mabikafola menyebutkan, ada empat Pemerintah Daerah (Pemda) di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang meraih penghargaan kabupaten dan kota peduli Hak Asasi Manusia.

“Ada empat daerah dari NTT yang meraih penghargaan ini yakni kabupaten Sikka, Alor, Manggarai Barat dan kota Kupang. Kabupaten Sikka meraihnya tiga tahun bertutur-turut,” sebut Kabag Hukum Setda Sikka, Immanuel Mabikafola, SH., MSi Minggu (10/12/2017).

Adapun kabupaten dan kota yang diundang untuk menerima penghargaan itu terang Immanuel sebanyak 212 dari 515 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

“Dasar penentuan pemberian penghargaan HAM ini adalah pemenuhan atas 80 butir pelaksanaan HAM yang ditentukan di dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi HAM 2015-2019, dan penilaian Kabupaten Peduli HAM berdasarkan Permenkum HAM Nomor 34 Tahun 2016,” terangnya.

Bupati Sikka Drs.Yoseph Ansar Rera (kiri) bersama Kepala bagian Hukum Setda Sikka Immanuel Mabikafola, SH., MSi. Foto : Humas Pemda Sikka/Ebed de Rosary

Immanuel menjelaskan, kabupaten Sikka terpilih karena sudah memenuhi secara baik 71 dari 81 indikator dan 7 dari 7 butir indikator HAM yang jadi acuan kriteria penilaian sebuah daerah yang dikategorikan ramah dan peduli HAM .

“Ada 10 rencana aksi yang belum mencapai target dan ini menjadi komitmen pemerintah kabupaten Sikka untuk memperbaikinya agar tahun depan indikator yang tercapai bisa terpenuhi atau minimal bertambah,” tegasnya.

Adapaun indikator yang belum terpenuhi jelas Immanuel yakni rasio tenaga dokter per penduduk, tenaga dokter spesialis per penduduk, puskesmas pembantu per penduduk serta tersedianya Puskesmas terakreditasi nasional di tingkat kecamatan.

Selain itu lanjutnya, tersedianya pusat kegiatan belajar masyarakat di tingat kecamatan, rasio ketersediaan guru SD dan SMP terhadap murid, persentasi pemberian Kartu Identitas Anak (KIA) usia 0 sampai 17 tahun serta persentasi ketersediaan aksebilitas bagi penyandang disabilitas di bangunan pemerintah.

“Selain itu ada yang harus dibenahi yakni persentasi tenaga kerja yang berasal dari penyandang disabilitas pada instansi pemerintah dan ketersediaan Ruang terbuka hijau sebesar 30 persen dari luas wilayah kota,” paparnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sikka Rafael Raga, SP memberikan apresiasi atas kinerja yang dicapai pemerintah kabupaten Sikka dengan mempertahankan penghargaan sebagai kabupaten peduli HAM selama tiga tahun berturut-turut yang merupakan sebuah prestasi yang sangat membanggakan.

Rafael berharap agar indikator lainnya yang belum tercapai terus diperbaiki agar kabupaten Sikka bisa meraih nilai sempurna. Penghargaan yang diraih membuat nama kabupaten Sikka semakin harum dan mendapat aprsiasi khusus bukan saja dari Kementerian Hukum dan HAM tapi juga Presiden RI.

“Ini sebuah pencapaian yang luar biasa dan tentunya berkat kerja sama dengan semua elemen dan pegiat HAM termasuk dengan lembaga dewan.Tentu sulit untuk mempertahankannya namun ini menjadi tugas bersama demi tercapainya pelaksanaan HAM di Nian Tana Sikka,” pungkasnya.

Lihat juga...