Titiek Soeharto: Potensi Kelautan Solusi Atasi Perlambatan Ekonomi

YOGYAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi SE, menilai potensi ekonomi kelautan yang begitu besar dimiliki Indonesia, mestinya bisa menjadi penyelamat perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca juga: Titiek Soeharto: Golkar Butuh Figur Pemimpin yang Bersih

Pasalnya sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang begitu luas, Indonesia memiliki begitu banyak potensi ekonomi kelautan yang hingga saat ini belum sepenuhnya dimaksimalkan.

“Laut Indonesia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kedaulatan negara yang harus dijaga, dilestarikan dan dimanfaatkan untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945,” ujar Titiek Soeharto dalam acara penyerahan bantuan sarana prasarana perikanan pada nelayan di DIY bertempat di Pantai Depok, Bantul, Minggu (10/12/2017).

Anggota DPR RI, Siti Hediati Haryadi SE, Titiek Soeharto, saat menyerahkan bantuan sarana dan prasarana perikanan pada nelayan di DIY di Pantai Depok, Bantul/Foto: Jatmika H Kusmargana

Titiek Soeharto sendiri menilai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan, mengembangkan sektor perhubungan laut, pariwisata, maupun industri jasa maritim sudah berada di jalur yang tepat. Termasuk juga dalam merevitalisasi sejumlah pelabuahan serta kapal barang maupun kapal penumpang. Karena itu upaya pemerintah itu perlu mendapat dukungan dari semua pihak.

Baca juga: Akbar Tandjung: Titiek Soeharto Memenuhi Syarat Jadi Ketum Golkar

“Komisi IV sebagai mitra pemerintah dengan tiga fungsi utama yakni anggaran, legislasi dan pengawasan, berkomitmen akan terus mengawal dan mendukung setiap upaya pembangunan sektor kelautan dan perikanan,” katanya.

Titiek Soeharto saat menyerahkan klaim asuransi kepada salah seorang keluarga nelayan di pantai Depok, Bantul/Foto: Jatmika H Kusmargana

Selain telah menyetujui anggaran masing-masing Rp 10,59 triliun di tahun 2015, Rp11,17 triliun di tahun 2016, Rp 9,29 triliun di tahun 2017 dan Rp7,29 triliun di tahun 2018, Komisi IV DPR dikatakan juga telah melahirkan Undang-Undang No 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan penambak garam.

“UU ini kita sahkan sebagai upaya mewujudkan kedaulatan dan kemandirian nelayan, pembudidaya ikan dan penambak garam. Agar kesejahteraan mereka meningkat dan kualitas hidupnya semakin baik,” katanya.

Lihat juga...