TNP2K Lakukan Pendampingan Penanggulangan Kemiskinan di Sumbar

Editor: Satmoko

50
Kepala Unit Advokasi Daerah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Muhammad Arif Tasrif/Foto: M. Noli Hendra

PADANG – Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melakukan pendampingan penanggulangan kemiskinan selama delapan bulan di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Kepala Unit Advokasi Daerah TNP2K, Muhammad Arif Tasrif menjelaskan, pendampingan ini dilakukan untuk tiga daerah tertinggal di Sumbar yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, dan Solok Selatan.

“Kita akan melakukan pendampingan terhadap Pasaman Barat. Karena yang kita lihat Pasaman Barat mengalami penurunan angka kemiskinan yang cukup drastis. Pendampingan yang dilakukan seperti mempertajam penganggaran dan perencanaan untuk pengentasan kemiskinan di daerah,” ucapnya, di Padang, Rabu (6/12/2017).

Ia menyebutkan, setelah nanti selesai dengan waktu delapan bulan melakukan pendampingan terhadap Kabupaten Pasaman Barat, hasilnya akan dijadikan sampel untuk kabupaten daerah lainnya, terkait pengentasan kemiskinan, seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Solok Selatan.

“Jadi kalau kita berhasil di daerah tertinggal soal pengentasan kemiskinan ini, tentu kita akan lebih mudah untuk menerapkannya di daerah yang lebih maju,” tegasnya.

Menurutnya, terkait pendampingan anggaran, TNP2K akan mempertajam soal anggaran yang nantinya bisa dikonsolidasi antara anggaran provinsi dan anggaran di pusat.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit berharap, hasil pendampingan yang dilakukan TNP2K di Kabupaten Pasaman Barat nantinya juga bisa berlanjut untuk dua daerah tertinggal lainnya, seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Solok Selatan.

“Soal pengentasan kemiskinan ini memang fokus untuk daerah tertinggal. Pertama di Pasaman Barat karena dilihat berhasil menurunkan angka kemiskinan. Kalau soal data saya lupa 7,0 sekianlah. Dari sana akan diambil sampel, lalu selanjutnya diterapkan di kabupaten/kota lainnya,” jelasnya.

Ia menyebutkan, dengan adanya pendampingan dari TNP2K di Pasaman Barat, maka dapat diperkirakan pada tahun 2019 mendatang Pasaman Barat bisa terbebas dari status daerah tertinggal. Sementara terkait Kabupaten Kepulauan Mentawai, Nasrul mengaku, agak sulit mengeluarkan Mentawai dari status daerah tertinggal.

“Pasaman Barat saat ini kondisi kemiskinan pada peringkat 33. Kalau Mentawai berada di peringkat 78. Memang Mentawai terlalu berat. Saya tidak tahu apa maunya Bupati Mentawai. Investasi ditolak, LSM banyak, pembangunan tidak jelas. Maka dari itu, saya berharap betul TNP2K sebagai solusi dari persoalan di Mentawai,” ungkapnya.

Pertemuan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan bersama Wakil Gubernur Sumatera Barat di ruang kerjanya yang membahas tentang pendampingan untuk daerah tertinggal di Sumatera Barat/Foto: M. Noli Hendra

Komentar