Ujian Garis Tangan Kepemimpinan Airlangga Hartarto

OLEH REZHA NATA SUHANDI

DALAM rentang sejarah panjang Partai Golkar, baru kali ini dalam satu periode kepemimpinan yang berjangka 5 tahun, telah terjadi 3 kali proses Munas maupun Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Munas maupun Munaslub digelar untuk menentukan pucuk pimpinan yang baru, dalam sistem kepartaian kita mengenal sosok Ketua Umum Partai. Artinya dalam rentang waktu tersebut, Partai Golkar telah berganti nahkoda sebanyak 3 kali.

Melewati fase kritis, kini Airlangga Hartarto melalui mekanisme rapat pleno DPP Partai Golkar mengisi kekosongan jabatan Ketua Umum tersebut, dan untuk pemilihan hingga sampai pada mekanisme pengukuhan Ketua Umum Partai Golkar, akan digelar kembali Munaslub pada 18-20 Desember 2017 mendatang.

Airlangga Hartarto yang memegang kemudi sekarang, setelah dirinya kalah pada Munaslub Partai Golkar 2016. Tampaknya garis tangan kepemimpinan seorang Airlangga tidak bisa tidak, harus menemui takdirnya. Takdir untuk memimpin Partai Golkar mengarungi samudra deras kancah perpolitikan Indonesia.

Airlangga Hartarto belakangan dianggap mumpuni dan mampu membawa Partai Golkar keluar dari keterpurukan elektabilitas suara yang anjlok. Tak main-main, bahkan Airlangga ditunjuk, didukung dan diusung oleh lebih dari 30 DPD 1 yang memiliki hak suara untuk mendorong Munaslub terjadi dan mendapuk Airlangga sebagai pimpinan tertinggi di Partai Golkar.

Airlangga dianggap sebagai figur yang tepat, karena dirinya merupakan sosok yang egaliter, bersih dari segala tindak pidana korupsi, dan faktor terpenting adalah Airlangga dilihat sebagai simbol kedekatan Partai Golkar dengan penguasa atau rezim. Pasalnya, Airlangga Hartarto kini diamanahkan jabatan sebagai Menteri Perindustrian pada kabinet kerja Pemerintahan Joko Widodo.

Hal tersebut dirasa penting karena Partai Golkar merupakan partai yang memiliki esensi pembangunan pada kiprahnya, atas hal tersebut Partai Golkar haruslah bermitra secara strategis dengan pemerintah yang sedang berkuasa guna merumuskan pembangunan Indonesia secara kolektif. Disamping hal tersebut, kedekatan dengan penguasa juga dimaksudkan untuk menjaga stabilitas politik internal Partai Golkar, Golkar tidak terlalu berbakat menjadi oposisi dari rezim yang sedang berkuasa.

Namun segala syarat yang melekat dan dijadikan kutub positif pada diri Airlangga tidak begitu saja dengan mulus dapat membawa Partai Golkar meraih tren positif apalagi kemenangan pada Pilkada dan Pemilu 2019.

Mengenai 2 hal terakhir, Pilkada dan Pemilu 2019, tampaknya pekerjaan rumah Airlangga tak mudah. Dirinya harus mampu mengangkat citra Partai Golkar kembali sebagai partai yang bersih dan berintegritas sesuai dengan jargon yang diusung olehnya. Hal tersebut menjadi syarat wajib jika ingin mendapatkan kembali simpati dan kepercayaan publik, apapun resikonya. Airlangga harus mampu merumuskan kebijakan strategis dan populis secara bersamaan.

Selain itu, menjelang tahun politik pada 2017, 2018 dan 2019, rekomendasi untuk Pilkada 2017 ini juga penting. Partai Golkar mau tidak mau harus mendapatkan kemenangan dominan pada Pilkada 2017 jika ingin menghitung kemenangan pada Pemilu 2019. Apalagi jika mengingat beberapa daerah yang akan menggelar Pilkada 2017 merupakan daerah strategis dengan suara dominan jika dibanding daerah lain.

Tercatat ada 5 provinsi besar yang akan menggelar hajat memilih pemimpin, yakni, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Ke-5 provinsi tersebut entah bagaimana strategi yang akan diterapkan harus mampu menghasilkan kemenangan bagi Partai Golkar.

PR besar selanjutnya bagi Airlangga jika dirinya terpilih kelak sebagai Ketua Umum Partai Golkar adalah memoderasi konflik dan mengakomodasi berbagai faksi dalam tubuh Partai Golkar. Kita tidak bisa menafikan jika konflik kelompok Bali dan Ancol masih belum usai hingga kini. Ini menjadi tantangan bagi Airlangga jika dirinya konsisten menerapkan Golkar Berintegritas, maka integrasi politik dari berbagai faksi ini adalah hal utama yang harus dilakukan.

Sebab itu, niat Airlangga untuk melakukan ‘bersih-bersih’ dalam kepengurusannya kelak harus diapresiasi dan juga didukung berbagai pihak yang menginginkan kembalinya kejayaan Partai Golkar. Bagaimanapun juga, kondisi Partai Golkar hari ini adalah kombinasi dan akumulasi dari kesalahan demi kesalahan masa lalu yang menjadi beban komunal pada masa kini.

Menyambut Rapimnas dan disusul dengan Munaslub untuk mencari suksesor baru Partai Golkar, Airlangga memiliki beban berat di pundaknya, dan semua itu terasa semakin berat jika melihat waktu ke depan yang semakin mendesak. Namun jika diiringi dengan kesungguhan juga niat tulus untuk terus memperbaiki partai ini dari sekam kehancuran, maka jalan Airlangga Hartarto atau siapapun nanti yang terpilih pada Munaslub akan diridhai oleh Tuhan YME dan seluruh masyarakat Indonesia.

Rezha Nata Suhandi, peneliti muda di Sang Gerilya Institute dan juga kader Praja Muda Beringin.

Lihat juga...