Ulama Irak Sebut Paramiliter Bagian Badan Keamanan Negara

BAGHDAD – Grup Paramiliter Syiah Irak yang turut berperang melawan kelompok IS, harus dimasukkan ke dalam badan keamanan negara. Ulama tinggi Syiah Irak Ayatollah Ali al-Sistani mengatakan, semua pasukan bersenjata yang dikerahkan untuk memerangi pemberontak harus berada di bawah kendali pemerintah Irak.

Perkataan al-Sistani sejalan dengan Perdana Menteri Haider al-Abadi, yang ingin mencegah komandan milisi yang lebih dikenal sebagai Pasukan Mobilisasi Populer (PMF), menggunakan kekuatan dan pengaruh yang mereka dapatkan ketika perang, dalam pemilihan umum yang dijadwalkan digelar pada 12 Mei.

Al-Sistani adalah penulis fatwa petunjuk atau keputusan keagamaan, yang mendesak warga Irak untuk menjadi sukarelawan dalam perang melawan kelompok IS. Keputusan tersebut dibuat, setelah pasukan angkatan bersenjata pemerintah mengalami kemunduran pada 2014 dan pemberontak menguasai sebagian besar wilayah Irak.

“Kemenangan atas Daesh (penyebutan IS dalam bahasa Arab) tidak berarti akhir dari pertempuran melawan terorisme,” kata perwakilan al-Sistani, Sheikh Abdulmehdi al-Karbalai.

Al-Sistani menyebut, bahwa masih ada jaringan teroris yang tersembunyi. Dan untuk mengatasinya, aparat keamanan di dukung para tentar seharusnya ikut ambil bagian dalam perang melawan Daesh. “Diperlukan kebijakan untuk memasukkan para petempur ke dalam struktur kedinasan dan badan. Dan fatwa tidak boleh digunakan untuk mencapai tujuan politik,” kata al-Sistani lebih lanjut.

Sementara itu Perdana Menteri al-Abadi mengatakan, bahwa Dia menyambut seruan yang menyatakan ketidaksetujuan penggunaan relawan dan petempur dalam kampanye politik.

Politisi Sunni dan Kurdi Irak telah meminta al-Abadi, yang menyatakan kemenangan atas kelompok IS pada pekan lalu, untuk melucuti senjata PMF. Mereka mengatakan bahwa milisi bertanggung jawab atas pelanggaran yang meluas, termasuk pembunuhan ekstra yudisial, penculikan dan penggusuran masyarakat non-Syiah.

Mereka (PMF) melaporkan tanggung jawabnya kepada Teheran, bukan pemerintah di Baghdad. PMF mengatakan bahwa setiap pelanggaran adalah suatu kecelakaan, dan bahwa mereka yang melakukan kejahatan telah dihukum.

Dua dari pemimpin paramiliter dukungan Iran, Hadi al-Amiri dan Qais al-Khazali, mengumumkan pada pekan ini bahwa mereka menempatkan milisinya di bawah perintah Abadi. Keputusan mereka untuk secara resmi memisahkan pasukan bersenjata dan sayap politik, dapat membuka jalan bagi persaingan dalam pemilihan, mungkin sebagai bagian dari sekutu yang lebih dekat dengan Iran.

Iran adalah pemberi pelatihan dan pemasok senjata paling banyak bagi unsur dari kelompok PMF yang kuat termasuk Organisasi Badr Amiri dan Khazali Asaib Ahl al-Haq. Parlemen Irak tahun lalu memilih untuk menyatakan bentuk dasar hukum bagi PMF sebagai sebuah korps militer terpisah yang bertanggung jawab kepada al-Abadi, dalam perannya sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. (Ant)

Lihat juga...