MAUMERE – Wakil Rektor Universitas Nusa Nipa (UNIPA) Maumere, menilai pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy, lebih kepada emosional sesaat akibat dari posisi Indonesia yang berada di peringkat ke-72 dari sisi kualitas pendidikan.

“Sebagai pejabat Negara, Pak Menteri harus bisa mengontrol semua pernyataan yang bisa menimbulkan kerugian, baik secara psikologis. Ada masyarakat di wilayah NTT merasa didiskreditkan dengan adanya pernyataan tersebut,” ungkap Dr. Jonas K.G.D Gobang, S.Fil., MA., Kamis (7/12/2017).

Hendrikus Pedro, S.Fil., MA., Dosen Psikologi Universitas Nusa Nipa (UNIPA) Maumere. -Foto: Ebed de Rosary

Saat ditanyai Cendana News terkait pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang mengatakan mungkin sampel survey sebuah lembaga internasional tersebut diambil di NTT, Jonas mengatakan, seorang pejabat negara dalam menyampaikan pernyataan di hadapan media harus dapat mengontrol dan dirinya menilai ini emsoisonal sesaat tanpa kontrol.

Dari sisi etika komunikasi, kata Jonas, Pak Menetri harus mengakui bahwa dia tidak bisa mengiontrol emosi. Pernyataan itu karena mungkin dirinya tersudutkan oleh rilis satu lembaga internasional dan ini mendiskreditkan masyarakat NTT, dan di berbagai media dan forum diskusi banyak orang NTT memprotes pernyataan itu.

“Tapi, di sisi lain kita perlu melihatnya dari sisi positif, agar kita merefkeksi, apakah pernyataan stereotipe itu sungguh nyata ada di wilayah kita. Apakah kita masih terbelakang di dunia pendidikan?” tanya Jonas.

Tapi, penafsiran itu selalau terbuka, sambung Wakil Rektor UNIPA Bidang Akademik, ini. Dan, pernyataan menteri juga sangat ambigu, ada dualisme makna. Kalau menurutnya tidak bisa digeneralisir, sebab orang NTT yang hebat dan dapat berbicara di skala nasional dan internasional banyak.

Jonas mencontohkan, Prof. Yoihanes, Prof. Tobi Mutis, Frans Seda dan juga Goris Mere, staf khusus presiden. Pernyataan ini sangat melukai hati masyarakat dan juga menyinggung. Ini bisa menjadi bola liar dan bisa diarahkan ke mana-mana, apalagi beliau seorang menteri, pembantu presiden.

“Dengan pernyataan ini, di satu sisi Pak Menteri ibarat menampar muka sendiri. Sebab, NTT juga wilayah Indonesia dan menjadi tugas dan tanggung jawab dia membenahi pendidikan. Untuk seorang pejabat negara tidak bisa spontan dan emosional dalam mengeluarkan pernyataan,” tegasnya.

Apa yang disampaikan menteri tersebut, kata Jonas, justru memberikan refleksi kepada masyarakat NTT, mengapa hal-hal yang bersifat kurang dan negatif dalam hal pendidikan dikatakan ada di NTT.

“Ini kan stereotype, di mana NTT selalu diidentikkan dengan provinsi terbelakang, terkorup dan termiskin”, katanya.

Dalam kaitan dengan kualitas pendidikan, bebernya, NTT pada 2010 paling rendah seluruh Indoensia, bahkan ada satu SMA yang lulusannya nol persen, sehingga ini yang mengakibatkan adanya penilaian bersifat stereotipe seperti ini. Padahal, stereotipe bukan sebuah kebenaran faktual.

Sementara itu, Hendrikus Pedro, S.Fil., MA., dosen Psikologi UNIPA Maumere, menegaskan, seharusnya menteri melihat hasil survey melakukan refleksi tentang pendidikan di Indonesia bukan menganggap hasil survey tersebut belum tentu benar.

Selain itu, kata Hendro, sapaannya, masyarakat NTT juga seharusnya tidak menggunakan momentum ini untuk refleksi. Tetapi, bersikap reaktif sama seperti menteri lakukan. Masyarakat dan menteri menggunakan hasil survey tersebut untuk mengkaji lebih jauh dan menggunakannya untuk membuat kebijakan mengenai pendidikan di Indonesia.

“Menurut saya, Pak Menteri tidak bermaksud jahat mendiskreditkan orang NTT dan saya melihatnya ini reaksi spontan saja. Jadi, saya meminta agar kita jangan terlalu bersikap reaktif dan menurut saya tidak tampanlah menteri berbicara seperti itu, sehingga dapat menimbulkan kegundahan dan kegelisahan kelompok masyarakat,” tegasnya.

Bila berbicara seperti itu, lanjut Hendro, pastinya menteri sudah mengetahui kendala dan hambatan apa yang terjadi di NTT. Sehingga dengan adanya pernyataan ini, mari kita tagih apa yang harus dibuat menteri tersebut guna meningkatkan pendidikan di NTT.

“Ini momentum kita menuntut kebijakan apa yang bisa dibuat menteri untuk meningkatkan kualitas pendidikan di NTT yang menurutnya masih sangat lemah. Saatnya kita semua masyarakat NTT menagih apa yang harus dibuatnya,” pungkasnya.

Komentar