Urgensi Literasi di Balik Jeruji

OLEH NAZIL MUHSININ

Di tengah fenomena kemiskinan literasi, khususnya bagi warga binaan yang sedang menjalani hukuman kurungan penjara, muncul kabar menggembirakan tentang adanya gerakan literasi di balik jeruji yang diberi nama Pustaka Jeruji.

Sebagai wahana menyalurkan minat baca tulis bagi warga binaan, gerakan literasi tersebut pertama kali dideklarasikan di Lapas Maros, beberapa waktu lalu. Menteri Hukum dan HAM, Yassona H. Laoly memberikan dukungan penuh.

Yang lebih menarik, gerakan literasi tersebut melibatkan Perpustakaan Nasional, PT Pos Indonesia, Pustaka Bergerak, Kompas Gramedia dan Forum Lingkar Pena tentang Peningkatan Budaya Membaca dan Menulis bagi Tahanan, Anak, Narapidana dan Klien Pemasyarakatan.

Selama ini, warga binaan identik dengan manusia terpuruk dalam dunia gelap karena tidak ada bahan bacaan memadai yang bisa mereka baca. Maka kisah-kisah menyeramkan di balik jeruji pun selalu melekat bagi mereka yang sedang menjalani hukuman kurungan penjara.

Bahkan, ada semacam stigma bahwa penjara identik dengan kelas kriminal, karena faktanya tidak sedikit yang pernah masuk penjara setelah bebas justru makin jahat dan kemudian masuk penjara lagi.

Dengan kata lain, tidak sedikit residivis yang keluar masuk penjara, karena selama di dalam penjara tidak bisa menyerap ilmu pengetahuan yang mencerahkan hidupnya.

Pustaka Jeruji membuka kemungkinan lahirnya intelektual dan penulis di balik tembok dan jeruji penjara, jika warga binaan bersedia memanfaatkan waktunya untuk membaca dan belajar menulis dengan serius. Dalam hal ini, banyak data empiris membuktikan bahwa banyak tokoh besar yang telah menggembleng dirinya secara intelektual dan kreatif di dalam penjara.

Misalnya, Bung Karno dan Bung Hatta, adalah dua nama besar yang pernah di penjara dan setelah bebas makin hebat karena waktunya di penjara digunakan untuk membaca dan menulis.

Bahkan, Bung Hatta pernah berujar: “Aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas.”

Sekadar diingat, Buya Hamka menulis Tafsir Al-Azhar di dalam penjara selama empat tahun empat bulan. Begitu juga Pramoedya Ananta Toer menulis novel-novel besar seperti Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Rumah Kaca dan Jejak Langkah, ketika ditahan di Pulau Buru dalam waktu sekitar seperempat abad.

Data-data sejarah tersebut layak disodorkan untuk mengenang sejumlah penulis besar yang telah menghasilkan karya monumental yang ditulis dari dalam jeruji besi. Terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu, karena hampir di semua negara pada masa-masa tertentu bermunculan karya-karya monumental yang lahir di dalam penjara atau tahanan.

Yang lebih penting untuk dibahas adalah hubungan antara proses kreatif menulis dengan tahanan. Betapa tiap karya sebagai media ekspresi bisa justru mempesona khalayak pembaca karena ditulis di dalam tahanan. Hal ini membuktikan bahwa bagi penulis, kebebasan hidupnya yang telah terpenjara tidak menghalanginya untuk tetap menulis karya-karya bermutu. Dengan kata lain, karya-karya bermutu ternyata bisa lahir dari ketidakbebasan ragawi.

Selain itu, lahirnya banyak buku di dalam tahanan juga membuktikan betapa jiwa manusia tetap merdeka meskipun fisiknya terpenjara. Dalam hal ini, jiwa kreatif yang merdeka bisa tetap menyuarakan banyak hal dengan verbal melalui tulisan. Di sinilah pentingnya independensi jiwa bagi penulis. Tanpa independensi jiwa, penulis tak akan mampu berkarya dengan baik.

Kini, ketika kebebasan berekspresi nyaris tanpa batas lagi, banyak penulis justru tidak mampu bersikap independen. Bahkan banyak penulis berbakat justru rela “gantung diri” pada lembaga-lembaga seperti partai politik atau instansi swasta dan negeri, karena tergiur iming-iming pangkat yang di dalamnya berarti kemewahan hidup yang dianggap mustahil diperoleh dengan tetap berkarya sebagai penulis independen.

Harus diakui, di negeri ini, bagi penulis memang sulit untuk mempertahankan independensi. Pasalnya, honor atau royalti atas publikasi karyanya relatif kecil dan tidak menentu. Dalam kondisi demikian, sering muncul komentar bahwa siapa pun yang nekat hidup sebagai penulis sama dengan memilih hidup miskin selamanya. Padahal, setelah era ekonomi sebagai panglima, segala prestasi hidup anak bangsa dinilai dengan uang. Artinya, setinggi apa pun prestasi seseorang akan cenderung diremehkan jika tidak menghasilkan banyak uang.

Di masa reformasi kini, ketika berekspresi sudah serba bebas nyaris tanpa rasa takut, justru membuat banyak penulis berbakat tak berani hidup hanya sebagai penulis. Dan karena itulah, sangat jarang ada buku monumental yang lahir. Hanya karya-karya pop yang sifatnya sementara saja yang meledak di pasaran karena pengaruh pola hidup latah. Dengan kata lain, hanya muncul buku-buku yang laris manis dalam waktu singkat karena kebetulan semula dibaca oleh public figure yang kemudian diikuti oleh penggemarnya dan masyarakat luas.

Dukungan Pemerintah

Kita layak berandai-andai, jika misalnya pemerintah mau lebih peduli terhadap perkembangan literasi, tentu bisa saja membantu penulis-penulis untuk lebih suntuk kreatif menulis sehingga menghasilkan karya-karya hebat.

Misalnya, semua warga yang berbakat menjadi penulis dengan bukti telah menghasilkan buku yang baik tidak dibiarkan sibuk menjadi pegawai di lingkungan instansi negeri maupun swasta. Mereka bisa saja tetap mendapat gaji rutin sebagai pegawai negeri (jika telanjur jadi PNS) tapi setiap hari diharuskan untuk tinggal di rumah dalam rangka menulis sebaik-baiknya.

Jika kepedulian pemerintah daerah terhadap perkembangan literasi dapat terwujud sebagaimana yang diandai-andaikan di atas, tentu akan banyak penulis yang berkarya lebih baik. Di antaranya layak diharapkan mampu melahirkan karya monumental untuk memperkaya budaya bangsa. Dalam hal ini, pemerintah memang bisa saja dianggap telah memanjakan penulis, tapi penulis sebenarnya memang layak dimanjakan oleh pemerintah, apalagi jika istilah memanjakan sama dengan membebaskannya untuk suntuk berkarya.

Tentu tidak memberatkan manakala pemerintah memanjakan penulis dengan memberikan gaji tetap tanpa harus bekerja di kantor sebagaimana pegawai pada umumnya. Sebab, jumlah penulis tidak banyak di negeri ini. Dan jika menimbulkan kecemburuan, gara-gara pemerintah memanjakan penulis, maka bisa saja diatasi dengan sistem seleksi.

Kita layak mendorong pemerintah bersedia memanjakan penulis, setelah memanjakan atlet-atlet dengan anggaran yang cukup besar meskipun mereka tidak mampu berprestasi yang dapat membanggakan. Sudah saatnya pemerintah lebih peduli perkembangan literasi, setelah sangat peduli perkembangan olahraga. Bukankah semua pihak mendambakan keseimbangan hidup yang sehat jiwa raga? Jika olahraga dipercaya dapat menyehatkan raga, literasi harus dipercaya dapat menyehatkan jiwa.

Layak juga diungkapkan, kekurangpedulian pemerintah terhadap perkembangan literasi, sama dengan menjerumuskan bangsa ke dalam pola hidup yang hanya mengutamakan kepentingan raga (materi) dan meremehkan kepentingan jiwa (spirit). Dalam kondisi demikian, percuma kita memberantas dan mengutuk korupsi yang makin merajalela, karena itulah akibat dari sikap pemerintah yang kurang peduli literasi.

Harus ditegaskan juga, selama ini kekurangpedulian pemerintah terhadap literasi adalah ibarat pot yang membonsai literasi. Jika literasi dibonsai nasibnya sama dengan tanaman, akan sulit tumbuh dan berkembang. Dan, jika bangsa dibiarkan miskin literasi maka sangat mungkin akan gemar menulis dan menyebarkan ujaran kebencian, lalu masuk penjara. Karena itu, gerakan literasi di dalam penjara makin urgen di saat sekarang dan seterusnya. ***

Nazil Muhsinin
Direktur The Cibinong Center

Redaksi menerima kiriman artikel. Tema dan panjang bebas yang pasti tidak SARA. Naskah yang dikirim orisinil, karya sendiri dan hanya dikirim ke Cendana News, belum pernah tayang di media mana pun serta belum pernah dimuat buku. Isi artikel di luar tanggung jawab redaksi. Kirimkan naskah ke editorcendana@gmail.com

Lihat juga...