UU Penodaan Agama Untuk Menjamin Kerukunan

JAKARTA — Berlakunya Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama seharusnya dipahami sebagai tindakan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama merupakan persoalan serius.

Hal tersebut disampaikan Prof. Dr. M. Ridwan Lubis, MA Guru Besar Ilmu Perbandingan Agama, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebagai ahli dalam sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang diajukan oleh Komunitas Ahmadiyah di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (19/12/2017).

Menurut Ridwan, UU Penodaan Agama tetap diperlukan guna memelihara kesatuan kebijakan nasional dalam menangani adanya penyimpangan terhadap makna luhur dari kebebasan beragama.

“Sebagai upaya memelihara kerukunan nasional dan ketinggian martabat umat manusia, maka keberadaan UU Penodaan Agama perlu lebih dipertegas lagi dengan merumuskan ketentuan yang lebih konkret tentang makna penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Sehingga aparatur Pemerintah dan masyarakat memiliki kriteria yang terukur agar tidak menimbulkan sikap yang multitafsir,” katanya.

Lebih jauh, Ridwan memaparkan adanya UU Penodaan Agama tidak mempunyai korelasi dengan pembatasan kebebasan beragama. Hal ini karena kebebasan beragama termasuk memilih dan menghayati suatu keyakinan agama adalah hak setiap orang yang dijamin oleh undang-undang.

Karena itu, lanjutnya, ketika seorang berbicara terhadap dirinya berkenaan dengan penghayatan keyakinan agamanya, maka hal tersebut hak asasi yang telah dijamin oleh perundang-undangan.

“Namun, ketika kebebasan personal itu dibawa dirinya, maka pada saat itu telah terjadi pembatasan agar tetap terpilihara kerukunan dan ketertiban masyarakat agar tidak bersinggungan dengan kebebasan yang juga dimiliki oleh orang lain. Dengan demikian, Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 semata-mata hanya berbicara tentang tata laku ketika seorang berbicara dengan orang lain di luar dirinya,” ungkapnya.

Sementara itu, Pengurus Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kementerian Agama, Soefyanto yang juga dihadirkan sebagai ahli, menjelaskan UU Penodaan Agama merupakan pijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Salah satu tujuan penerbitan undang-undang ini, sebutnya, agar ketenteraman beragama dapat dinikmati oleh segenap rakyat di seluruh wilayah Indonesia dan untuk melindungi ketenteraman umat beragama tersebut dari penodaan atau penghinaan.

“Undang-undang ini diterbitkan dengan tujuan antara lain, untuk memelihara kerukunan beragama, baik kerukunan internal umat beragama, maupun antar umat beragama,” sebutnya.

Sebelumnya, para Pemohon yang merupakan penganut Ahmadiyah mendalilkan hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Penodaan Agama.

Menurut Para Pemohon, Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (SKB 3 Menteri) yang disusun berdasarkan ketiga pasal tersebut merugikan para Pemohon. SKB 3 Menteri tersebut menetapkan, bahwa Ahmadiyah merupakan aliran sesat.

Lihat juga...